Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Malaysia Vonis Mati Dua WNI
345 TKI Menunggu Eksekusi

Sumber: pontianakpost.com | Tgl terbit: Sabtu, 21 Agustus 2010

JAKARTA – Kedaulatan Indonesia di mata Malaysia, tampaknya, sudah sangat lemah. Indikasinya, minimnya perlindungan pemerintah terhadap warga negara Indonesia (WNI) yang terjerat hukum di negeri jiran itu. Misalnya, Rabu (18/8), Pengadilan Shah Alam, Selangor, memberikan kado hari kemerdekaan RI dengan vonis hukuman gantung sampai mati kepada dua WNI asal Aceh. Dua terpidana itu adalah Amri Ibrahim, 36, dan Musliandy Alamsyah, 26. Mereka divonis mati karena terbukti memiliki 342,1 gram ganja dan dituduh menjadi pengedar di kawasan Klang, Selangor.Ironisnya, pemerintah RI terkesan cuci tangan atas kasus dua WNI tersebut. Pemerintah kurang memberikan perhatian dan bantuan hukum kepada mereka.

Karena itu, Migrant Care, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), serta Internasional NGO Forum on Indonesia Development (Infid) mendesak pemerintah untuk memperjuangkan pembebasan dua WNI tersebut.’’Kami meminta pemerintah memproses diplomasi dengan Malaysia agar ada pengurangan hukuman atau ekstradisi. Jika harus dihukum mati, lebih baik di sini (Indonesia, Red),’’ ujar Koordinator Kontras Haris Azis ketika ditemui di kantornya kemarin (20/8).Kepala Program Monitoring Infid Wahyu Susilo menyatakan, Malaysia terkesan menutup-nutupi kasus dua WNI Aceh itu. Apalagi, KBRI di Kuala Lumpur tampak seiya sekata dan menjaga agar berita ’’aib’’ tersebut tidak sampai ke tanah air sebelum vonis dijatuhkan. ’’Yang dilakukan KBRI di Malaysia malah mengubur kasus itu. Setelah divonis, baru KBRI meminta keringanan hukuman. Saya rasa ini sangat terlambat,’’ ungkapnya kecewa.

Berdasar data Migrant Care, saat ini ada 345 WNI yang sedang menunggu eksekusi mati di Malaysia. Karena itu, pemerintah seharusnya tidak berpangku tangan dan memaksimalkan upaya perlindungan bagi WNI yang terjerat kasus tersebut. Walaupun melanggar hukum seberat apa pun, para TKI tetap merupakan warga negara yang berhak dilindungi.

’’Coba lihat Australia dalam memperjuangkan warganya yang terjerat narkoba, Schapelle Leigh Corby. Mereka berupaya maksimal. Tapi, Indonesia sama sekali tidak berupaya membantu warganya sebagai tanggung jawab negara,’’ tegas Wahyu mengkritik.Menurut dia, pemerintah seharusnya bisa bertindak lewat diplomasi. Meski, WNI tersebut tersandung kasus berat seperti pembunuhan dan narkotika. ’’Harus dilihat bagaimana sistem pengadilan Malaysia itu berjalan. Pemerintah harus meminta eksaminasi,’’ tuturnya.Direktur Migrant Care Anis Hidayah menilai, hampir semua sektor pekerjaan TKI di luar negeri memiliki banyak masalah. Untuk sektor PLRT (penata laksana rumah tangga) saja, banyak gaji yang tidak layak, pemerkosaan, kekerasan, tidak adanya akses komunikasi, dan lain-lain. Walaupun TKI menyumbang devisa terbesar kepada negara, kenyataannya, perlindungan bagi mereka masih minim.’’Pemerintah cenderung lips service saja. Selama ini mereka baru reaktif kalau sudah terungkap. Tapi, yang kita inginkan adalah mencegah agar itu tidak terjadi,’’ ujarnya. (zul/c5/ari)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 147 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org