Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Pembentukan KKR di Aceh Bukan Mencari Kesalahan

Sumber: analisadaily.com | Tgl terbit: Kamis, 05 Agustus 2010

Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang diamanatkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU-PA) bukan bertujuan menjerat atau mengadili para pihak, baik TNI/Polri maupun GAM yang terlibat dalam tindak kekerasan di Aceh pada masa konflik.

KKR dianggap sebagai win win solution dan bentuk pengakuan dan tanggungjawab negara terhadap para korban konflik di Aceh yang mengalami kekerasan fisik dan mental selama Aceh diberlakukan daerah operasi militer sejak tahun 1998.

"Semangat pembentukan KKR jangan ditafsirkan untuk mencari kesalahan, atau menyalahkan para pihak yang terlibat dalam konflik masa lalu. Tetapi KKR di Aceh dibentuk bagian dari upaya pelurusan sejarah untuk generasi yang akan datang dan terwujudnya keadilan bagi korban," kata Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh, Hendra Fadli, Jumat (6/8).

Ia menilai Pemerintah Aceh saat ini belum serius mendorong terbentuknya KKR di Aceh. Menurutnya, KKR di Aceh berpeluang dibentuk segera karena KKR bagian dari amanat UU-PA dan bersifat lokal yang diatur dalam qanun, antara lain terkait pemilihan, penetapan anggota, organisasi dan tata kerja, masa tugas, dan biaya penyelenggaraan.

Pemerintah Aceh dan DPRA selama ini juga belum cukup melakukan koordinasi sinergi untuk membicarakan pembentukan KKR di Aceh secara lebih serius.

Sementara kalangan aktivis LSM sudah menyerahkan draf KKR kepada eksekutif dan DPRA periode yang lalu. Bahkan terdapat 32 anggota dewan saat itu telah menandatangani persetujuan agar draf tersebut menjadi usul inisiatif dewan.

Namun nasib draf tersebut kembali mental dan tidak jelas juntrungannya pada priode DPRA yang terpilih pada 2009. Perlu ada satu dialog yang serius agar lahirnya satu persepsi yang sama antara pemerintah dan elemen sipil di Aceh.

Selesaikan Persoalan

Disebutkan, KKR juga bagian instrumen yang dibentuk untuk menyelesaikan persoalan HAM masa lalu dan mengingatkan para pihak, bahwa pernah terjadi pelanggaran di Aceh pada masa lalu.

Selama ini proses menuju pembentukan KKR di Aceh baru sebatas mengungkapkan kebenaran versi komunitas, termasuk rencana membangun monumen peristiwa memilukan di Aceh yang merenggut banyak korban.

Contohnya, monumen untuk mengenang tragedi insiden terbunuhnya Tgk Bantaqiah di Beutong Ateuh, kini Kabupaten Nagan Raya. Kemudian insiden Simpang KKA, Idi Cut, tragedi Rumoh Gedong, Gedung KNPI, dan beberapa lainnya.

Hal seperti ini, kata Hendra, sudah dilakukan oleh pemerintah Jerman, dimana banyak monumen dibangun di negara itu untuk mengenang peristiwa kekejaman di bawah kepemimpinan rezim Hitler.

"Yang ingin kita katakan, bahwa monumen sejarah itu untuk mengingatkan kita bila dulu di Aceh pernah terjadi kekeliruan, dan semua pihak harus mengambil hikmah dari kejadian ini. Jadi bukan untuk saling menyalahkan,"kata Hendra.

Subtansi pembentukan KKR di Aceh, lebih pada mencakup tiga hal pokok, yakni negara mengakui adanya para korban konflik di Aceh, adanya tanggungjawab negara dalam bentuk rehabilitasi dan reparasi kepada korban terhadap berbagai implikasi ekonomi, sosial dan budaya yang dirasakan korban maupun keluarga.

Hal lain yang dinilai juga penting adalah pembentukan KKR akan memberi rasa keadilan kepada korban dan menghilangkan rasa dendam mereka terhadap oknum yang pernah terlibat dalam kekerasan bersenjata di Aceh. (mhd)



Kasus terkait Pelanggaran HAM di Aceh;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,143 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org