Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Hari Bhakti Adhyaksa ke-50, Hendarman: Jangan Ambil Sesuatu yang Bukan Hak Kita

Sumber: hariansib.com | Tgl terbit: Jumat, 23 Juli 2010

Pagi 22 Juli terlihat berbeda di Kejaksaan Agung RI. Ratusan pegawai kejaksaan yang memenuhi lapangan tampak lebih rapi. Dengan mengenakan pakaian dinas upacara bersama (PDUB), segenap insan Adhyaksa tersebut berbaris rapi mengikuti rangkaian upacara peringatan Hari Bakti Adhyaksa ke-50

* Bangun Budaya Kerja, Pola Pikir dan Tingkah Laku Birokrasi Positif
* Guna Menumbuhkan Kepercayaan Masyarakat
* Ultah ke-50, Kejaksaan Dikado Karangan Bunga & Sapu Lidi
* Makan Nasi Lauk Pisang Goreng, Hingga Menginap di Penjara

Jakarta (SIB)
Di hari jadi Kejaksaan yang ke-50, Jaksa Agung Hendarman Supandji mengimbau Korps Adhyaksa untuk bekerja dengan tulus demi masyarakat. Hendarman berharap seluruh anak buahnya tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya.
Demikian disampaikan oleh Hendarman Supandji dalam peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-50 di Lapangan Kejagung, Jl Sultan Hasanudin, Jakarta Selatan, Kamis (22/7).
“Tuluslah bekerja, orientasikan pada hasil, kemanfaatan bagi masyarakat, serta tidak mengambil sesuatu yang bukan hak kita,” tegas Hendarman di hadapan ratusan Korps Adhyaksa.
Pesan Hendarman tersebut termaktub dalam perintah harian Jaksa Agung dalam rangka Hari Bhakti Adhyaksa ke-50. Pesan Hendarman lainnya yakni, tingkatkan profesionalisme, tidak hanya dalam bidang teknis yuridis, namun juga meliputi fungsi manajemen Kejaksaan yang lain, seperti keuangan, administrasi, dan arsiparis.
Dikatakan Hendarman, sesungguhnya makna dari peringatan Hari Bhakti Adhyaksa adalah refleksi dan evaluasi institusi, terhadap kinerja yang telah kita sumbangkan kepada masyarakat selama ini.
Tema ‘Hari Bhakti Adhyaksa 2010 sebagai Momentum Membangun Kepercayaan Masyarakat terhadap Kejaksaan RI Melalui Pelaksanaan Reformasi Birokrasi’, menurut Hendarman, memiliki makna bagaimana membangun kepercayaan masyarakat (public trust building). Kepercayaan masyarakat, lanjutnya, akan terbangun jika kinerja Kejaksaan mampu menunjukkan perbaikan dan kemanfaatannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat pencari keadilan.
Hendarman pun meminta anak buahnya untuk bisa membangun budaya kerja yang lebih baik. “Bangun budaya kerja, pola pikir dan tingkah laku birokrasi positif, sebagai landasan dan keyakinan saudara, dalam setiap pelaksanaan tugas, guna menumbuhkan kepercayaan masyarakat,” imbaunya.
Hendarman kemudian menyinggung reformasi birokrasi Kejaksaan yang sudah ditetapkan. Dia menegaskan, seluruh korps Adhyaksa harus bekerja keras untuk menjalankan secara berkesinambungan dan berkelanjutan, tanpa putus.
“Ketika ada penyimpangan, sanksi harus ditegakkan, jika tidak ada pencapaian target, harus siap dan mau dievaluasi,” tegas dia.
Untuk membangun kepercayaan (trust) masyarakat adalah membangun sistem kerja berlandaskan kemampuan melaksanakan tugas (kompetensi), keterbukaan (transparansi), kesesuaian antara yang diucapkan dengan yang dilakukan (reliabilitas), dan perlakukan yang adil (equity).
“Program reformasi birokrasi perlu implementasi, implementasi perlu pola pikir dan tingkah laku positif dari seluruh aparatur Kejaksaan,” tuturnya.
Oleh karena itu, Hendarman juga meminta tegaknya moralitas seluruh Korps Adhyaksa. “Tegakkan moralitas positif, utamanya watak kejujuran dan disiplin, dimulai dari diri sendiri, di lingkungan kantor dan masyarakat sekitar,” tegas mantan Jampidsus ini.
“Dirgahayu Kejaksaan Republik Indonesia,” tandas Hendarman.
Ultah ke-50, Kejaksaan Dikado Karangan Bunga & Sapu Lidi
Di hari jadi yang ke-50, Kejaksaan mendapatkan kado ‘istimewa’. Tiga orang ibu-ibu yang merupakan orang tua korban kasus pelanggaran HAM yang hingga saat ini tidak jelas nasibnya, memberikan kado karangan bunga, kemoceng, dan sebuah sapu lidi.
Karangan bunga tersebut bertuliskan ‘Lakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran’. Ketiga ibu berharap Kejagung segera menuntaskan penyidikan terhadap kasus yang menimpa anak-anak mereka.
Sedangkan sebuah kemoceng dan sapu lidi yang merupakan alat rumah tangga untuk membersihkan debu dan sampah tersebut, dimaknai sebagai permintaan agar institusi Kejaksaan dibersihkan dari segala hal yang kotor dan ketidakadilan.
Ketiga ibu itu, yakni Amang yang merupakan ibu dari Muhammad Safaru yang meninggal saat kerusuhan melanda Mal Yogya, Klender, Jakarta Timur, pada 1998 silam.
Kemudian, Tuti Koto yang merupakan ibu dari Yani Afri, seorang aktivis PDI yang diduga diculik pada 3 hari sebelum Pemilihan Umum tahun 1997. Tuti ingin minta kejelasan tentang nasib kasus anaknya, Yani Afri yang diduga diculik oleh Kopassus.
“Saya sudah ke Komnas HAM, kata Komnas HAM berkas sudah dilimpahkan ke Kejagung, tapi Kejagung belum mengusut. Maka itu saya datang ke Kejagung,” tuturnya.
“Keadilan hukum harus ditegakkan. Jangan berat sebelah. Jaksa Agung harus benar-benar menegakkan hukum,” imbuh Tuti.
Terakhir, ibu Nur yang anaknya juga merupakan korban penculikan. Hingga kini kasus anak-anak ketiga ibu tersebut belum tuntas, karena masih terhambat di Kejagung.
Mereka datang ke Kejagung didampingi oleh seorang perwakilan dari Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Daud. Daud membenarkan, bahwa ketiga ibu tersebut ingin menuntut kejelasan nasib kasus anak-anaknya kepada Jaksa Agung.
“Sebagai peringatan ulang tahun Kejaksaan. Kemarin-kemarin kasusnya tersendat di Kejagung,” ucapnya.
“Jangan sampai begini. Untuk saya, anak saya, harapan agar Jaksa Agung bisa menuntaskan perkara pelanggaran HAM. Sebenarnya kalau dia mau menuntaskan sejak dulu, kenapa kasus lain bisa, kalau kasus tuntutan keluarga korban enggak bisa,” tanya Tuti.
Mereka diterima oleh salah satu staf jajaran Puspenkum, Aditya. Setelah karangan bunga, kemoceng, dan sapu lidi diterima oleh pihak Kejagung, ketiga ibu langsung dikawal keluar meninggalkan Gedung Kejagung.
Makan Nasi Lauk Pisang Goreng, Hingga Menginap di Penjara
Kejaksaan Agung telah berusia setengah abad. Masih banyak pekerjaan rumah yang belum diselesaikan. Sementara di daerah pelosok, kesejahteraan jaksa masih menjadi masalah.
Malam menjelang, sebuah kantor Kejaksaan Negeri di pelosok Sulawesi Tenggara tampak suram. Hanya cahaya dari petromaks yang menerangi gedung baru tersebut.
“Listrik belum ada. Ya dengan apa adanya. Maklum, kabupaten baru, baru pemekaran,” kata seorang jaksa yang tak mau disebut namanya saat berbincang-bincang dengan detikcom, beberapa waktu lalu.
Ketika pemberkasan berlangsung hingga larut malam, mereka memilih menginap di kantor. Bukan karena mess atau rumah dinas mereka yang jauh, tapi karena bahaya alam tak memungkinkan. Karena tidak ada tempat tidur yang layak, mereka memilih tidur di penjara.
“Kalau pulang naik motor sekitar 1 jam. Kalau nekat pulang habis maghrib, bisa diterkam binatang buas,” tambahnya.
Banyaknya pemekaran kabupaten baru, memaksa kejaksaan membuka kantor baru. Sayangnya, hal ini terkadang tidak disertai dengan prasarana yang memadai. Di beberapa kabupaten baru di Kalimantan, butuh satu hari perjalanan darat dari bandara ditambah perjalanan speed boat selama 4 jam. Hal itu untuk mencapai ibukota kabupaten yang dituju.
“Kalau mau kirim atau terima surat, dari bandara bisa sampai 4 atau 5 hari. Kalau paket dari keluarga di Jawa, bisa seminggu bahkan dua minggu. Kalau kangen keluarga?” kisah jaksa lainnya tak bisa meneruskan kata-kata.
Di daerah terpencil, harga kebutuhan pokok justru mencekik leher. Para jaksa pun pusing dengan gaji yang terbatas. Hidup harus hemat, bahkan makan seadanya.
“Kalau keuangan tipis, ya makan cuma nasi dengan lauk pisang goreng. Uang gaji harus ditabung biar bisa mudik lebaran,” tambah Jaksa lainnya.
“Kami bersumpah untuk mengabdi kepada negara dan siap ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Kami tak akan mengeluh dan selalu siap,” akunya.
Menanggapi fakta ini, peneliti ICW, Emerson Yuntho mengakui masih banyak jaksa yang baik. Oleh karena itu, Kejagung sebagai institusi harus segera berbenah, agar bisa menjaga idealisme para jaksa yang bersih ini.
“Masih banyak jaksa yang baik. Tapi kalau institusinya tidak baik, itu akan mempengaruhi yang lain,” ujar Emerson di sela keterangan pers di kantor LBH Jakarta, Jalan Diponegoro 74, Menteng, Jakarta Pusat (22/07). (detikcom/s)



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 386 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org