Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Kontras Desak Polri Tidak Pelaku Kekerasan

Sumber: nasional.vivanews.com | Tgl terbit: Rabu, 14 Juli 2010

Aksi kekerasan kelompok tertentu telah mengambil alih tugas dari penegak hukum.

VIVAnews - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dan sejumlah elemen menemui Kepala Kepolisian RI, Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri. Mereka mendesak Polri untuk menindak tegas kelompok-kelompok yang melakukan kekerasan.

"Kami sangat menghawatirkan maraknya tindakan kekerasan yang dilakukan kelompok yang mengatasnamakan Islam, anti komunis, atau sentimen kedaerahan. Kami mendesak Kapolri mengambil sikap tegas dan memberi perhatian serius terhadap aksi kekerasan ini," Kata Koordinator Kontras, Usman Hamid ketika tiba di Mabes Polri, Jakarta, Rabu 14 Juli 2010.

Dia mengatakan aksi kekerasan marak terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Aksi kekerasan kelompok tertentu itu telah mengambil alih fungsi penegakan hukum dari aparat penegak hukum.

Usman menambahkan, aksi kekerasan tersebut berlangsung di beberapa daerah di Indonesia dan menimpa kelompok berbagai kelompok minoritas.

Menurut Usman, Polri sebagai aparat penegak hukum seolah tidak berani melakukan tindakan terhadap kelompok-kelompok pelaku kekerasan tersebut, padahal Polri adalah aparat yang seharusnya memberikan rasa nyaman bagi masyarakat.

Bahkan, kata dia, Polri justru seolah membiarkan fungsi penegakan hukum diambil alih oleh kelompok-kelompok tersebut, sehingga menyebabkan munculnya dugaan publik bahwa Polri membentengi dan berada di balik aksi kekerasan tersebut.

"Tindakan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Aksi kekerasan ini hampir tidak pernah ditindak lanjuti secara hukum dan cenderung mengkriminalkan pihak yang menjadi korbannya," kata dia.

Beberapa waktu yang lalu, terjadi beberapa peristiwa pembubaran forum masyarakat yang diduga dilakukan oleh kelompok tertentu, seperti pembubaran paksa kegiatan kunjungan kerja Anggota Komisi IX DPR di Banyuwangi beberapa waktu lalu. Selain itu juga telah ada pembubaran kegiatan yang diselenggarakan oleh Komnas HAM di Bogor beberapa waktu yang lalu.

Lembaga yang tergabung dalam rombongan ini antara lain Elsam, Kaukus Pancasila, KBR68H, PBHI Jakarta, PGI, YLBHI, dan Wahid Institute. Selain Usman Hamid, turut dalam rombongan itu diantaranya adalah Indria Fernida, Yenny Rosa Damayanti, Waya Sudirta (anggota DPD), Ahmad Yani (anggota DPR dari PPP), Thamrin Tamagola (Sosiolog UI).



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 934 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org