Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Kekerasan terjadi pada kelompok minoritas, orang miskin

Sumber: primaironline.com | Tgl terbit: Jumat, 02 Juli 2010

Jakarta - Kepala Litbang Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Papang Hidayat mengatakan maraknya aksi tindak kekerasan oleh kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam dan Anti Komunis cukup tinggi pada sekitar lima tahun belakang ini. Korbannya banyak kaum minoritas dan miskin.

"Aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok ini tidak hanya ditujukan kepada agama dan keyakinan yang minoritas, tetapi juga kepada pihak-pihak yang dituduh komunis atau kelompok seksual minoritas bahkan rakyat miskin kota," ujarnya di Jakarta, Jumat (2/7)

Menurutnya ketidakseriusan tindakan penegakkan hukum terhadap para pelaku aksi kekerasan menyebabkan aksi-aksi kekerasan serupa terus berlanjut. "Padahal tindakan penegakan hukum cara yang paling efektif untuk meredam tindakan tersebut," katanya.

Dari catatan Kontras, kekerasan yang diduga dilakukan oleh Front Pembela Islam menurun drastis di tahun 2003 dan 2009 dimana pemimpinnya tengah menjalani proses hukum. "Tindakan ini memiliki daya paksa yang cukup besar untuk menekan keberlanjutan aksi kekerasan," ujarnya.

Kontras juga mengingatkan bahwa upaya-upaya untuk berpendapat, berekpresi dan berorganisasi dijamin oleh konstitusi dan UU 12/2005 tentang pengesahan Konvensi Internasional Hak-hak sipil dan Politik. "Polri semestinya menjadi garda terdepan yang juga mendorong penghormatan terhadap kebebasan tersebut sebagai bagian dari komitmennya untuk melindungi hak asasi manusia," paparnya.

Kontras meminta Presiden untuk memberikan perhatian serius terhadap hal ini mendukung Polri untuk berani melakukan penegakan hukum terhadap kelompok-kelompok kekerasan semakin marak.

"Kami mengkhawatirkan tidak adanya respon yang tegas akan menyebabkan terjadinya konflik di antara masyarakat,"ujarnya.

(feb)



Kasus terkait Wamena 2003;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 998 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org