Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
HUT KE-64 POLRI
Upah Rendah Bikin Polisi Suka Menyiksa

Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Selasa, 29 Juni 2010
Jakarta, RMOL. Penghasilan rendah yang diterima anggota Polri kerap kali menjadi faktor utama yang memperburuk kinerja.

Dalam studi terakhir yang dilakukan Kontras dan Komite Reformasi Polri, disebutkan bahwa setiap anggota Polri memiliki hak untuk memperoleh standar kesejahteraan yang memadai, seperti jam kerja yang layak, kondisi kerja yang aman dan kesempatan untuk promosi jabatan. Tanpa hal-hal di atas, sulit membayangkan anggota Polri dapat bekerja dengan profesional sehingga menjadi pelindung keamanan masyarakat.

Studi yang dilakukan Kontras dan Komite Reformasi Polri itu dilakukan untuk menyambut peringatan Hari Bhayangkara ke-64, dan hasilnya disampaikan di kantor Kontras, di Jakarta Pusat, Selasa siang (29/6). Dengan studi ini, Kontras dan Komite Reformasi Polri berharap dapat menemukan penyebab utama mengapa Polri kerap dituding sebagai institusi negara yang tidak demokratis dan akuntabel, dan selanjutnya memberikan rekomendasi untuk memperbaiki keadaan.

Dari berbagai kasus yang terjadi, Kontras melihat sebuah gambaran kumuh dimana anggota Polri kerap memilih jalan pintas, seperti melakukan penyiksaan dalam mengngani kasus kejahatan. Jalan pintas seperti ini pun kerap dilakukan karena biaya operasional yang dibutuhkan dalam menangani sebuah kasus kejahatan tidak memadai.

“(Dengan demikian) ketimbang mengembangkan teknik investigasi dalam pengumpulan barang bukti dan pencarian saksi, penyidik tergoda untuk memulai kerjanya dengan segala cara untuk mengeruk informasi atau pengakuan dari tersangka di depan matanya. Anggaran untuk penelidikan dan penyidikan, misalnya setiap tahunnya hanya berkisar Rp 500 miliar dari total anggaran Polri sekitar Rp 24,8 triliun (2009). Bila dirinci lagi biaya penyelidikan/penyidikan tersebut dipecah menjadi Rp 4 juta untuk penanganan kasus kecil, dan Rp 20 juta untuk kasus besar,” demikian studi itu.

Sayangnya, hal-hal ini seringkali diabaikan. Sehingga, muncullah pertanyaan, bagaimana mungkin Polisi dapat menjadi pelindung HAM atau human rights protector, bila ia sendiri tidak mampu melindungi hak-haknya.

Tetapi di sisi lain, ketidakmampuan negara menyediakan hak dasar kesejahteraan bagi anggota dan institusi Polri ini sering pula digunakan oleh sementara anggota Polri untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum, seperti pungutan liar atau korupsi dan menjual beli jasa atau pelayanan yang sebetulnya menjadi kewajibannya. [guh]



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 940 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org