Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Kontras: Hak Pilih TNI Bukan Agenda Prioritas

Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Kamis, 24 Juni 2010
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai, pemulihan hak pilih TNI bukan agenda prioritas dalam reformasi militer, ”Tapi merupakan bentuk inkonsistensi pemerintah dalam melanjutkan agenda reformasi TNI,” kata Wakil Koordinator Badan Pekerja Kontras Haris Azhar kemarin.

Menurut dia, masih banyak agenda utama reformasi militer yang terbengkalai. Belum tercapainya amanat reformasi itu menjadi ukuran sejauh mana militer bisa dikatakan sebagai institusi yang profesional dan akuntabel.

Menurut Haris, hak pilih TNI dalam pemilu akan memiliki efek politik yang lebih besar dalam konteks politik lokal (pemilu daerah) dan akan menempatkan komandan militer teritorial sebagai aktor politik yang menentukan. “Fakta-fakta tersebut menunjukkan bukti abainya komitmen TNI atas kontrol sipil,”ujarnya.

Untuk itu, Kontras meminta pemerintah dan DPR kembali memprioritaskan penyelesaian agenda prioritas reformasi TNI yang hingga saat

ini tertunda, reformasi sistem peradilan militer, dan pembenahan komando teritorial.

Meski berbagai kalangan menilai belum saatnya TNI menggunakan hak pilih, mantan Panglima TNI Endriartono Sutarto mengatakan hak pilih prajurit TNI harus dikembalikan pada 2014. “Tidak memilih di dua pemilu (2004 dan 2009) seharusnya sudah cukup untuk menegaskan prajurit TNI sudah dewasa untuk berdemokrasi secara benar,” kata Endriartono seusai penutupan Seminar Keamanan Nasional, di gedung Lembaga Ketahanan Nasional, kemarin.

Menurut dia, publik tidak perlu khawatir TNI terpecah karena perbedaan pilihan hak politik. “Seperti buruh pabrik cat tidak mungkin buat cat merah saja karena pilih PDIP, juga tidak mungkin buat cat kuning saja karena pilih Golkar, dan seterusnya,”ujar Endriartono.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa menyatakan, hak pilih TNI bergantung pada UndangUndang TNI, apakah akan direvisi atau tidak hak pilihnya. ● RENNY FIRIA SARI I ARYANI KRISTANTI



Isu terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 413 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org