Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Aktivis Masuk PD, Dunia Kaum Idealis Kiamat?

Sumber: surabayapost.co.id | Tgl terbit: Senin, 21 Juni 2010

Ketika Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum dan Sekretaris Jenderalnya, Edhie Baskoro Yudhoyono, Kamis (17/6) lalu mengumumkan nama-nama jajaran pengurus DPP Partai Demokrat (PD) periode 2010-2015 publik sontak terperangah.

Malum saja, struktur kepengurusannya super jumbo. Struktur kepengurusan itu terdiri atas satu komisi, dua direktur, 10 divisi dan 47 departemen. Sehingga total personelnya mencapai 130 orang! Bisa dibayangkan, betapa gemuknya.

Sebagai perbandingan, Partai Golkar yang begitu menghegemoni dan menguasai segala lini di jaman Orde Baru, serta mengklaim sebagai partai politik modern yang pertama di Indonesia hanya mengerahkan 57 personelnya untuk mengendalikan partai. Sementara, PDIP yang punya basis masa sangat besar malah hanya perlu menugaskan 27 personelnya.

Namun bukan hanya masalah struktur kepengurusan super jumbo itu yang membuat publik tercengang. Masuknya sejumlah aktivis dan mantan aktivis galak di jajaran pengurus Demokrat itu – di antaranya Rachland Nasidik (Direktur Eksekutif Imparsial dan anggota tim pencari fakta kasus Munir), juga membuat banyak kalangan resah, apakah fenomena itu merupakan pertanda matinya dunia kaum idealis?

Memang ada yang mengatakan bahwa itu adalah tanda-tanda berbaliknya putaran jarum jam sejarah ke era Orde Baru yang represif terhadap suara kebebasan. Di era kejayaannya pada masa Orde Baru, Golkar selalu merekrut para aktivis yang kerap bersuara lantang kepada pemerintah.

"Ini mirip dengan yang dilakukan Golkar dulu, banyak anak pergerakan baik HMI maupun GMNI yang dikooptasi masuk Golkar," ujar pengamatan politik The Indonesian Institute Rahim Ghazali.

Menurut Rahim, apa yang dilakukan Partai Demokrat adalah hal yang wajar mengingat proses kaderisasi di internal partai belum optimal. "Demokrat kan belum 10 tahun, proses kaderisasinya mungkin belum optimal makanya mereka merekrut aktivis menjadi pengurus," jelas Rahim.

Sejatinya, beralihnya kalangan aktivis galak ke dunia politik sudah berlangsung cukup lama, di negeri ini. Klau kita membuka-buka kembali lembaran masa silam, atau setidaknya pernah menonton film ’Gie’, kita akan tahu betapa resahnya sosok Soe Hok Gie ketika melihat rekan-rekannya sesama aktivis mahasiswa penentang pemerintah, satu per satu bungkam setelah mendapat jabatan di struktural pemerintah maupun partai.

Rachland Nasidik dan kawan-kawan juga bukan orang pertama dari kalangan aktivis yang akhirnya memutuskan banting setir ke dunia politik. Kita tentu masih ingat ketika Budiman Sujatmiko, pendiri serta mantan pemimpin PRD (Partai Rakyat Demokratik, dan tertuduh sebagai dalang peristiwa 27 Juli 1996, memutuskan bergabung dengan PDIP.

Tentu masih segar pula dalam ingatan kita ketika booming aktivis menjadi calon legislatif dalam Pemilu Legislatif 2009. Yang paling kontroversial adalah Desmon J. Mahesa. Aktivis penggerak reformasi yang sempat diculik Kopassus menjelang kajatuhan Soeharto itu malah bergabung dengan Partai Gerindra, binaan mantan Danjen Kopassus Letkol TNI (pur) Prabowo Soebianto.

Beberapa aktivis yang sudah bergabung dengan partai politik berkilah bahwa ”banting setir”-nya mereka itu adalah salah satu wujud atau kelanjutan dari perjuangan mereka dalam bentuk yang lebih konkret untuk membuat perubahan di negeri ini, ke arah yang lebih baik.

Desmon, mungkin salah satu dari mereka yang mampu mengugemi komitmen itu. Dia tetap vokal terhadap kebijakan pemerintah yang dianggapnya melenceng, ketika berhasil duduk di kursi parlemen. Sehingga dia pun harus menerima akibatnya: dicopot dari jabatan pimpinan Fraksi Gerindra.

Tapi, bagaimana dengan Demokrat? Perlu diketahui, ketika pertama kali eksis di kancah perpolitikan, Demokrat dipenuhi dengan kaum oportunis. Sebagai contoh, anggota legislatif dari Demokrat di Jatim, Surabaya, dan Sidoarjo banyak di antaranya adalah mantan ”wartawan bodrek”.

Namun menurut Usman Hamid, Koordinator KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) yang juga ditawari jabatan di Demokrat tapi dia tolak, meyakini bahwa masuknya kalangan aktivis galak di Demokrat, partai politik di bawah binaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu, justru akan membuat perunahan yang berarti.

”Saya tidak pernah meragukan Anas Urbaningrum. Keterbukaannya untuk mengajak aktivis yang saat ini masih berada di luar parpol merupakan terobosan yang sangat berarti dalam oligarki parpol yang selama ini hanya dikuasai oleh orang itu-itu saja,” tandasnya. tio, ins



Kasus terkait Penculikan dan Penghilangan Paksa 1997/1998;:


Isu terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 271 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org