Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Penembakan Polisi Purworejo Diduga Terkait Kelompok Teroris

Sumber: sapos.co.id | Tgl terbit: Jumat, 21 Mei 2010

JAKARTA. Jaringan teror kelompok Dulmatin diduga tak hanya beraksi di Aceh. Densus 88 Mabes Polri menemukan keterkaitan antara aksi kelompok itu dengan penembakan dua anggota polisi Polres Purworejo, Jawa Tengah, Bripka Wagino, 60, dan Briptu Iwan Eko Nugroho, 26 10 April 2010 lalu.

"Ada kesamaan balistik proyektil peluru dengan amunisi yang kita temukan di Solo pekan lalu," ujar sumber Jawa Pos kemarin. Bripka Wagino dan Briptu Iwan Eko Nugroho  ditemukan tewas di ruang penjagaan pos polisi Kenteng Rejo yang merupakan pos bantuan Polsek Purwodadi. Lokasi pos ini berada di jalur pantai selatan yang jauh dari pemukiman penduduk.

Saat olah tkp (tempat kejadian perkara) petugas juga menemukan satu unit senjata api laras panjang. Namun senjata itu adalah senjata standar polisi dan bukan senjata milik penyerang.   

Bripka Wagino yang merupakan warga Ngambal, Kabupaten Kebumen, dan Briptu Iwan Eko Nugroho, warga Desa Jenar Lor, Kecamatan Purwodadi, ditemukan petugas patroli keliling dari Polsek Purwodadi sekitar pukul 09.00 pagi harinya. Baku tembak diduga terjadi tengah malam.
Menurut sumber itu, penembakan itu diduga kuat terkait kelompok teroris karena peluru yang digunakan khas. Yakni peluru yang sudah dimodifikasi atau didaur ulang khas peluru jaringan Mindanao, Filipina. "Itu peluru untuk senjata rakitan. Amunisi yang bukan buatan pabrik," katanya. Namun, kelompok mana dan siapa yang menyerang , kata dia, masih diinvestigasi.  

Sebelumnya , pada penjelasan di mabes Polri Jumat (14/05) Kapolri jenderal Bambang Hendarso Danuri menjelaskan kelompok Al Qaidah Serambi Mekah juga menarget pos polisi dan pos TNI yang letaknya terpencil. "Mereka menganggap itu sebagai on the job training sebelum melakukan assassination yang lebih besar," kata Kapolri saat itu.

Secara terpisah, anggota Kompolnas Novel Ali meminta polisi segera mengumumkan hasil penyidikan kasus itu. Sebab, kepercayaan masyarakat dan anggota polisi terutama yang bertugas di pos-pos jaga harus dipulihkan. "Jelaskan apakah ini terkait dengan tindak kekerasan kriminal murni, atau apa," katanya.

Kadivhumas Mabes Polri Irjen Edward Aritonang mengaku belum mendapat laporan terbaru terkait investigasi kasus itu. "Memang ada koordinasi dengan Polda Jawa Tengah tapi perkembangannya humas belum dapat info terbaru," ujarnya.

Di bagian lain,  Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) mempertanyakan jatuhnya korban tewas dalam operasi anti teror hingga 13 orang, "Dalam beberapa kasus pasca-penembakan polisi masih belum mendapatkan identitas korban yang jelas. Bahkan ada masyarakat biasa yang mengalami salah tembak. Hal ini menunjukan operasi penyergapan terhadap pihak yang diduga teroris masih belum dipersiapkan secara matang," ujar Wakil Koordinator Kontras Indria Fernida di kantornya kemarin.

Kontras meminta program deradikalisasi yang selama ini dilakukan Polri dikoordinasikan secara langsung oleh Menkopolhukam, melalui desk anti teror. "Saat ini tidak ada evaluasi menyeluruh dan terukur dari program ini. Idealnya, program deradikalisasi harus melibatkan institusi-institusi negara seperti Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Komunikasi dan Informatika, para akademisi, dan ormas keagamaan,"katanya.(rdl/kuh/jpnn)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 287 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org