Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Tragedi Beutong Ateuh: 10 MAYAT MASIH DI JURANG

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 31 Juli 1999

Banda Aceh, Kompas
Sebanyak 10 mayat warga Beutong Ateuh, Kabupaten Aceh Barat hingga Jumat (30/7) petang, masih berada di sebuah jurang yang lokasinya sekitar 7 km dari Beutong Ateuh arah ke Takengon, ibu kota Kabupaten Aceh Tengah. Mayat itu bagian dari 51 mayat yang sudah terdata. Sebanyak 41 di antaranya telah dikebumikan.

Menurut catatan lembaga swadaya masyarakat (LSM) bersama aparat Pemda Aceh Barat, lima warga lagi belum diketahui keberadaannya, yakni M Din (41), Janata (28), M Ali B (35), A Wahid (26) dan Saidi (38). Mereka diduga bagian dari sejumlah orang yang dibawa petugas Jumat (23/7) pekan lalu setelah insiden yang antara lain menewaskan Teungku Bantaqiah itu.

Sementara itu, Presiden BJ Habibie kemarin mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 88 Tahun 1999 tentang Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh. Anggota komisi ini terdiri dari 27 orang, berasal dari unsur Komnas HAM, LSM, organisasi profesi, tokoh masyarakat dan pemerintah.

Mereka adalah H  Mohd Salim SH, Koespramono Irsan, Amran Zamzamy, Nasrudin Hars, Ibrahim Abdullah, Prof Dr Dayan Dawood MA, Prof Dr Safwan Idris MA, Prof Dr Hakim Nyakpha, Dr H Muslim Ibrahim MA, Tgk Mohd Daud Zamzani, Dr A Humam Hamid, Ir A Gani Nurdin, Muchlis Muchtar SH, HM Daim, Ghazi H Yoesoef MA, Naimah Hasan MA, Ir Nurtini, Farida Airiani, Tgk Bulqaini, Dr Roosita Noer MA, Marwan Paris, Didin Alidin, Fauluaro Zaluchu, HMA Abdurrachman SH, Ragam Santika MM, Prof Dr dr HA Prayitno Sp Kj, dan Al Qudri A Gani.

Tugas pokok komisi ini adalah mencari dan menemukan data/ fakta mengenai berbagai tindak kekerasan di Aceh, mengadakan penyelidikan dan pengusutan terhadap tindak kekerasan, menganalisa data/fakta, merumuskan dan menyimpulkan hasil dan tindak lanjut yang diperlukan terhadap tindak kekerasan tersebut. Mereka harus menyerahkan hasil rumusan itu kepada instansi atau lembaga berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pada peristiwa Beutong Ateuh itu, 31 orang tewas seketika dan dikuburkan warga "seadanya" pada lubang bekas galian di sekitar tempat kejadian. Dua lubang hari Kamis digali lagi, dan mayat-mayat yang diketemukan dikuburkan lagi sesuai ajaran agama Islam. Sedangkan dari 20 mayat yang ditemukan di jurang, hanya 10 yang telah dikebumikan.

Abdullah Saleh, tokoh masyarakat setempat yang juga adik sepupu almarhum Teungku Bantaqiah kepada Kompas semalam mengatakan, belum ada yang berani mengambil 10 mayat yang kini masih di jurang. Karena itulah, ia telah memberitahu aparat Pemda Aceh Barat melalui Kepala Kantor Sosial Politik Drs Hasyim Ibrahim dan Camat Beutong Drs Banta Putehsyam agar mayat-mayat itu dapat dikuburkan secara Islam. "Kita semua berdosa bila membiarkan mayat-mayat itu tak dikuburkan," katanya.

Abdullah yang juga pengacara mengatakan, keluarganya belum berniat mencari keadilan dalam kasus tersebut. "Tak ada gunanya. Berapa banyak sudah orang Aceh dibantai sejak lama, tetapi pemerintah tak pernah menyelesaikan melalui jalur hukum," katanya. 

Berdoa di Korem
Sementara itu, ratusan mahasiswa Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Jumat siang melakukan aksi baca doa bersama untuk korban Beutong Ateuh. Mereka duduk di badan jalan Sri Ratu Safiatuddin, di luar pagar Markas Komando Resor Militer 012/Teuku Umar. Aksi ini berlangsung setelah permintaan untuk masuk ke halaman Markas Korem ditolak petugas.

Deraian air mata mewarnai aksi itu. Mereka meminta kepada Allah SWT agar melunakkan hati penguasa di negeri ini untuk tidak lagi melakukan tindak kekerasan. Hampir semua masjid di Banda Aceh dan Aceh Besar kemarin melaksanakan shalat gaib dan doa bersama untuk para korban tragedi Beutong Ateuh seusai shalat Jumat. Banyak di antara jamaah yang berdoa dengan deraian air mata.

Shalat gaib bagi korban kekerasan Aceh itu kemarin juga berlangsung di Masjid Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta, diimami oleh imam Shalat Jumat, Din Syamsuddin. Kegiatan yang dilakukan seusai shalat Jumat itu, diikuti sebagian besar jemaah.

Wiranto: simultan
Secara terpisah, Menhankam/ Panglima TNI Jenderal Wiranto kepada pers di Markas Besar TNI, Jumat, mengatakan, persoalan Aceh harus diselesaikan secara simultan oleh semua pihak dan komponen bangsa, serta terarah pada penyelesaian secara damai, bijaksana, dan tidak berdarah. Pasukan Kepolisian RI dan TNI yang ditugaskan di Aceh sama sekali bukan untuk menciptakan kesengsaraan.

"Konkretnya, melalui komitmen pemerintah untuk membangun Aceh, yakni pelaksanaan segera UU Otonomi Daerah dan UU Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang baru, serta menetralisir segala keinginan untuk separatis. Itu harus," lanjutnya.

Wiranto juga menekankan, jika penyelesaian tidak dilaksanakan secara simultan, satu sisi persoalan bisa selesai, sisi lain terjadi sebaliknya. Karena itu, dibutuhkan pemahaman bahwa penyelesaian tidak hanya dilakukan masyarakat Aceh tetapi oleh seluruh bangsa, termasuk pers. "Jangan sampai terjadi bahwa pemberontak itu jadi pahlawan, sementara aparat keamanan malah dilecehkan. Aparat bertugas di Aceh berdasarkan perintah untuk melindungi Aceh," katanya.
 
Lebih dari 100 korban
Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Munir, dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat, mengatakan, korban operasi militer di Beutong Ateuh itu diperkirakan 100 orang lebih.

Menurut keterangan saksi mata, korban tewas sesungguhnya tidak hanya jatuh pada saat penembakan massal pada Jumat, 23 Juli. Disebutkan, aksi hari Jumat itu sudah didahului aksi kekerasan pada operasi sebelumnya sejak Selasa, 20 Juli. Kontras juga menyebutkan tidak ada baku tembak sebagaimana yang dijelaskan TNI.

"Kami sudah bertemu dengan saksi mata langsung peristiwa itu. Dia menyatakan, paling tidak korban sudah melampaui 100 orang. Kalau hari ini sudah ditemukan 51 mayat, itu hasil sementara yang baru ditemukan dalam proses penggalian dua hari. Jumlah korban kami yakini akan lebih banyak. Mayat itu dikuburkan aparat di satu jurang yang cukup dalam, dan sampai siang tadi wilayah Beutong Ateuh masih dikuasai oleh pasukan," jelasnya.

Menurut Munir, saksi itu juga menjelaskan bahwa pasukan yang masuk ke desa itu dalam posisi tempur, dengan memakai coreng-moreng wajah. Beberapa orang pernah dikenali melakukan operasi sejenis pada tahun 1993 di tempat yang sama.

Pimpinan Kontras itu menguraikan, wilayah Beutong Ateuh pernah juga mengalami model operasi yang sama tahun 1993. "Tampaknya pengalaman operasi 1993 itu dipakai lagi untuk operasi tahun ini. Tidak ada satu pun yang mengatakan ada kontak senjata, bahkan kami sudah bertemu salah seorang pengurus pesantren itu, dan dia mengatakan bahwa satu peluru pun kami tidak pernah tahu," ungkapnya.

Belum selesai kasus kekerasan yang satu diusut, lanjut Munir, TNI menggelar lagi praktik kekerasan lain, yaitu penangkapan dan penahanan 15 pemuda Desa Alu Raya, Kecamatan Rantau Selamat, yang tengah duduk-duduk di sebuah warung kopi pada 27 Juli. 

Pernyataan KAMMI
Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Fitra Arsil, menyesalkan tindak kekerasan yang terus berlanjut di Aceh. Rakyat Aceh kini semakin besar merasakan ketertindasan dan penganiayaan justru setelah Daerah Operasi Militer (DOM) dicabut.

Menurut Arsil, hal itu mencerminkan keseriusan yang sangat sedikit dari pemerintahan Habibie untuk menyelesaikan kasus Aceh. "Habibie belum menunjukkan upaya penyelesaian Aceh, kecuali mengirimkan Pasukan Penindak Rusuh Massa (PPRM)," katanya.

Kehadiran militer dan PPRM di Aceh, katanya, justru menambah persoalan yang ada di Aceh, karena tentara belum banyak berubah. Akibatnya, ketika mereka hadir di tengah masyarakat justru malah timbul citra buruk. Karena itu, Arsil mengharapkan agar pendekatan keamanan terhadap kasus Aceh dihentikan.

Anggota DPR Yasril A Baharuddin berpendapat, sebaiknya pemerintah mengumumkan keadaan darurat sipil di wilayah Aceh, terutama di daerah yang sering muncul gejolak. Dengan demikian, pemda yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban wilayah tersebut.(nj/oki/osd/wis/drm/tra)
     



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 631 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org