Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Kerusuhan Ambon: HARUS YANG TERAKHIR

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 30 Januari 1999

Jakarta, Kompas
Pemerintah dan ABRI harus memastikan bahwa kerusuhan sosial di Ambon harus menjadi kerusuhan yang terakhir dan tidak terulang lagi di wilayah lain. Pemerintah harus memastikan adanya pengungkapkan yang jujur dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap permainan kotor politik kekerasan.

Demikian pernyataan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Munir di Jakarta, Jumat (29/1). Sementara dari Ambon dilaporkan, kerusuhan sosial merebak ke Pulau Haruku, Maluku Tengah, hari Kamis. Amuk massa terjadi di Desa Aboru dengan Desa Ori. Suasana perdesaan tersebut kini memanas, namun sejauh ini belum terdapat korban jiwa.

Keterangan yang diperoleh Kompas dari Kodim 1504/Ambon mengungkapkan, letupan kerusuhan itu mulai terjadi Kamis siang. Pihak Kodim 1504/ Ambon dan Polres Ambon telah mengirim tim keamanan dengan senjata lengkap masing-masing satu regu. Diharapkan, segala hasutan isu SARA, yang dikembangkan pihak yang tidak bertanggung jawab tidak sampai menimbulkan kondisi lebih parah.
 
Lakukan kegiatan
Sementara itu, kondisi lingkungan Kota Ambon hingga Jumat makin tenang. Sebagian masyarakat mulai melakukan kegiatannya. Pedagang berbagai kebutuhan di pasar darurat tampak bertambah jumlahnya.

Sarana angkutan laut dari luar Pulau Lease (Ambon) dalam lingkup Maluku hingga kini belum ada yang masuk ke Ambon. Begitu pula mobil umum dari luar kota tampak satu dua buah mulai memasuki Kota Ambon. Di Pelabuhan Yos Sudarso, tampak arus penumpang menuju Buton, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan meningkat.

Pihak keamanan tetap siaga di depan lokasi yang dicurigai rawan. Masyarakat yang kehilangan tempat tinggal kini masih bertahan di tempat penampungan. Sedang pelaku ekonomi dalam melakukan aktivitas usahanya minta pengawalan pihak keamanan. Pesawat udara militer tetap dioperasikan untuk memantau keadaan.

Namun bila malam tiba, suasana Kota Ambon kembali sunyi bagaikan kota mati, karena masyarakat tidak berani keluar rumah. Di sudut-sudut kota terlihat aparat keamanan dari kesatuan Kostrad, Brimob, dan satuan TNI AD lainnya, dengan siaga menjaga permukiman warga.

Dua anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Albert Hasibuan dan Benjamin Mangkoedilaga, Sabtu pagi ini, bertolak ke Ambon untuk mencari fakta di lapangan seputar kerusuhan di Ambon. Harus terungkap

Di Jakarta, Munir mengatakan, tidak terungkapnya kasus kerusuhan sosial di Ambon harus dipandang sebagai alasan yang cukup untuk menuduh pemerintah melindungi dalang kerusuhan. Mengingat tidak satu pun kerusuhan sejenis terungkap seperti kasus Banyuwangi, Karawang, dan Kupang serta kerusuhan lainnya.

Munir mengharapkan, seluruh pihak terutama elite politik sipil, sebaiknya menampilkan langkah politik yang mendidik rakyat untuk makin cerdas dan menghargai hukum. Mempertahankan apa yang dianggap sebagai fakta dan kebenaran secara hukum bukan dengan lobi-lobi kekuasaan yang cenderung kompromistis dan merendahkan kebenaran, guna membongkar selubung kerusuhan.

Menurut Munir, gejolak konflik di Ambon tidaklah spesifik wilayah tersebut akan tetapi merupakan pola umum dari berbagai kerusuhan sosial berbau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang berlangsung sepanjang tahun 1999.

Kontras melihat, kerusuhan di Amboi menjadi salah satu elemen dari serangkaian kerusuhan yang mengadu domba dan memporakporandakan daya tahan masyarakat sipil, dimulai dari Jakarta dan lima kota besar lainnya pada 13-15 Mei 1998 dilanjutkan dengan Aceh, Ketapang, dan Karawang.

Munir mengungkapkan jumlah korban jiwa yang dilaporkan tewas, namun masih akan dikonfirmasi sebesar 149 jiwa. Sementara Panglima Kodam VIII/Trikora Mayjen TNI Amir Sembiring di Jayapura seperti dikutip Antara menyebutkan, sampai Jumat, tercatat 65 korban meninggal dunia, 54 luka berat, 750 rumah musnah terbakar dan 39 orang resmi dinyatakan sebagai tersangka.

Ditemukan senjata api
Antara juga melaporkan, aparat keamanan menemukan sejumlah senjata api berlaras panjang dan beberapa buah amunisi di dua rumah penduduk Desa Kaitetu (P Ambon), Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, yang lari menyelamatkan diri dalam tragedi 20 Januari. Komandan Rayon Militer (Danramil) Kecamatan Leihitu Kapten (Inf) Odin Suryadi kepada sejumlah wartawan asing dan dalam negeri mengatakan, senjata api dan amunisi itu diduga dimiliki kelompok organisasi tertentu dengan tujuan tertentu pula.

"Kami sedang menyelidiki secara cermat pemilik senjata api itu. Cepat atau lambat kasusnya pasti terungkap," katanya. Ia menolak menyebutkan nama rumah keluarga yang kedapatan menyimpan senjata api itu, namun yang jelas pemilik rumah tersebut ikut mengungsi karena rumahnya dibakar massa.  (edu/bdm/Ant)



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 614 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org