Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
LSM Nilai Polisi Jawa Tengah Gagal Berantas Korupsi

Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Kamis, 04 Februari 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta -Komisi Penyelidikan dan Pemberantasan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme Jawa Tengah menilai, hingga kini Kepolisian Daerah Jawa Tengah telah gagal dalam memberantas tindak pidana korupsi.

"Kalau diberi angka nilainya dapat nol. Tidak ada prestasi sama sekali dalam pemberantasan korupsi," kata Sekretaris Komisi Penyelidikan dan Pemberantasan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Eko Haryanto dalam diskusi publik 'Membangun Pemolisian Bagi Polri' di Hotel Ibis Semarang, Kamis (4/2).

Diskusi tersebut digelar beberapa LSM seperti Perkumpulan Perdikan, IDSPS, IOM, Kontras, Perkumpulan Praxis, P2D, Pro Patria, ICJR dan INFID.

Padahal, kata Eko, sebagai salah satu penegak hukum seharusnya Polda Jawa Tengah bisa menangani berbagai kasus korupsi yang terjadi di wilayahnya. "Ada ratusan kasus korupsi tapi tidak ada penanganan dan pengusutan secara tuntas," kata Eko.

KP2KKN mencatat, sebenarnya ada dua kasus yang ditangani Polda Jawa Tengah. Keduanya sudah sampai pada tahap penyidikan dan penyelidikan, yakni kasus korupsi Bupati Pati, Tasiman dan kasus korupsi di PT Rembang Bangkit Sejahtera yang melibatkan beberapa pejabat di Kabupaten Rembang.

Penanganan dua kasus tersebut sudah beberapa kali memeriksa saksi-saksi. Namun, kata Eko, saat ini kasus tersebut malah seperti tertutup kabut. "Tidak ada transparansi sampai dimana penanganan dua kasus tersebut," kata Eko. Eko menyatakan setiap kali pihaknnya menanyakan penanganan dua kasus tersebut ternyata tidak ada jawaban yang memuaskan.

Menurut polisi, dua kasus tersebut masih terkendala izin pemeriksaan terhadap bupati yang belum keluar dari Polri. Namun, pada saat dicek di Polri ternyata belum pernah menerima surat permohonan izin pemeriksaan kepada kepala daerah. "Kami seperti dipimpong," katanya.

Kepala Biro Bina Mitra Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Komisaris Besar Krisyono menyatakan menangani kasus korupsi tidaklah mudah. "Kami akui, menangani kasus korupsi sangat sulit," kata Krisyono, dalam kesempatan yang sama.

Apalagi, pemeriksaan juga terkait dengan pihak lain seperti perlunya izin untuk memeriksa seorang kepala daerah. Bahkan, dia menilai menangani kasus korupsi hanya bagian kecil dari kerja polisi disamping kerja-kerja di bidang lain.


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 775 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org