Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Kasus Pelanggaran HAM di Sumut Dominasi Polisi

Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Rabu, 03 Februari 2010
MEDAN--MI: Kasus kekerasan dan pelanggaran hak azasi manusia (HAM) di Sumatra Utara (Sumut) sepanjang 2009 paling banyak dilakukan oleh pihak kepolisian. Kasus tersebut meningkat 57,4% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Jika pada 2008 jumlah pelanggaran HAM di provinsi tersebut tercatat 176 kasus, pada 2009 jumlahnya melonjak menjadi 277 kasus dan 175 kasus di antaranya dilakukan oleh aparat polisi.

Data tersebut diperoleh berdasarkan hasil monitoring Kontras, Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumut (Bakumsu) dan Security Sector Reform Community (SSRC) Sumut sepanjang 2009.

Direktur Bakumsu Benget Silitonga mengatakan bentuk kekerasan atau pelanggaran HAM yang paling sering dilakukan kepolisian adalah praktik pembiaran sebanyak 77 kasus dan penyalahgunaan wewenang dan senjata sebanyak 26 kasus.

Selanjutnya birokrasi dan pemerintahan daerah sebanyak 35 kasus berupa tindakan penggusuran pedagang kaki lima, layanan kesehatan yang buruk, dan pembiaran operasi koorporasi (perusahaan) yang terbukti merugikan pekerja dan masyarakat. Sedangkan pelanggaran HAM oleh TNI tercatat ada 18 kasus berupa praktik teror dan intimidasi.

"Fakta itu tentu saja ironis. Banyaknya kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Kepolisian Sumut secara umum menunjukkan bahwa reformasi kepolisian di Sumut ternyata maish jalan di tempat," ujar Benget.

Kasus-kasus itu antara lain tentang tanah adat BPRPI; kasus konflik tanah masyarakat Batukober di Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang dengan PTP IV; kasus penembakan dan pembunuhan warga; kasus demonstrasi pendukung Provinsi Tapanuli; konflik petani kemenyan Humban Hasudutan dengan PT TPL dan pemerintah yang berujung pada kriminalisasi terhadap 13 petani kemenyan; dan kasus tanah di Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, yang berujung pada kriminalisasi terjhadap Pastor Rantinus Manalu.

Menurutnya, penanganan kasus di polisi belum sepenuhnya bergerak dari polisi militeristik yang state orinted menjadi polisi masyarakat (polisi sipil) yang berbasis pada perlindungan dan penegakan HAM.

"Contohnya saja pada pola penanganan pada tujuh kasus yang masih melakukan pendekatan hukum kaca mata kuda dengan mengedepankan hukum formalistik, penguasaan kasus minim, dan mengabaikan keadilan berperspektif korban (HAM), serta selalu memposisikan masyarakat dan atau kelompok masyarakat sebagai pihak yang melanggar hukum," ujarnya.

Kordinator Kontras Dyah Susilowaty menambahkan, faktor utama yang menyebabkan Kepolisian Sumut belum berbasis HAM adalah lemahnya komitmen dan kosistensi Pimpinan Polri, khususnya di level daerah. (YN/OL-01)


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 961 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org