Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Hasil Penyidikan Tak Diumumkan

Sumber: jambi-independent.co.id/ | Tgl terbit: Selasa, 19 Januari 2010
Ditulis oleh jpnn   
Selasa, 19 Januari 2010 15:37
JAKARTA - Kasus dugaan pelanggaran kode etik Komjen Pol Susno Duadji berakhir antiklimaks. Mabes Polri secara resmi mengumumkan bahwa hasil penyidikan terhadap Susno tidak akan diumumkan kepada masyarakat. Alasannya, Polri takut terjadi gejolak di kalangan internal. "Ada 400 ribu anggota polisi yang setiap hari mengikuti perkembangan kasus ini," kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Edward Aritonang kemarin (18/1).

Jenderal satu angkatan dengan Susno (Akpol 1977) itu menegaskan, hasil penyelidikan akan disampaikan kepada anggota Polri secara tertutup. Hal itu dipilih agar tidak ada simpang-siur informasi. "Supaya dari sumber pertama," kata jenderal polisi dua bintang itu.

Edward mengelak ketika ditanya apakah Polri merasa dirugikan pemberitaan media terkait kasus Susno. "Bukan begitu. Yang jelas ini untuk soliditas organisasi," jawabnya.

Perkembangan kasus Susno memang tarik-ulur. Setelah Susno tampil berbaju dinas tanpa izin Kapolri saat memberikan kesaksian dalam sidang Antasari Azhar, Kapolri lantas membentuk sebuah tim pemeriksa yang terdiri dari Propam, Irwasum, dan Divisi Hukum. Tim diketuai Irwasum Komjen Pol Nanan Soekarna (Akpol 1978). Kapolri juga meminta kasus tersebut diusut secara transparan dan terbuka kepada masyarakat.

Namun pemeriksaan yang diharapkan berujung pada sidang kode etik itu menjadi lembek di tengah jalan. Apalagi setelah ada tim lain yang dipimpin Kabaintelkam Polri Irjen Saleh Saaf yang melakukan klarifikasi pada Susno Duadji. Saleh yang teman satu angkatan Kapolri tersebut menyatakan tidak ada permasalahan yang dilakukan Susno.

Menurut Edward, keputusan untuk membatalkan hasil sidang kode etik secara terbuka itu adalah keputusan Mabes Polri secara bulat. "Tidak ada perpecahan. Memang ada dua tim. Ya harus diakui agak kurang komunikasi," tuturnya.

Mantan Kadispen Polda Metro Jaya saat kerusuhan Mei 1998 itu memastikan, dua tim itu telah memberikan laporan kepada Kapolri. "Keputusan agar permasalahan ini ditutup untuk umum adalah keputusan resmi pimpinan," katanya.

Dia berharap masyarakat tak lagi mempertanyakan tindakan hukum terhadap Susno. "Apa pun itu akan kami tuntaskan secara internal. Anggota di lapangan juga jangan resah," harapnya.

Terpisah, Koordinator Kontras Usman Hamid menilai, dalam kasus Susno, Mabes Polri terkesan kesulitan menyelesaikan masalah internalnya. Belum selesai satu divisi menyelesaikan pemeriksaan atas jenderal bintang tiga itu, Mabes Polri membentuk tim lain.

Bagi polisi, prosedur penyelesaian masalah Susno sebenarnya jelas. Namun, menurut Usman, masyarakat bingung dan bertanya-tanya bagaimana sesungguhnya masalah itu dirampungkan. "Sebenarnya mana yang hendak menyelesaikan kasus Pak Susno Duadji? Irwasum Nanan Soekarna, Kadiv Propam Pak Oegroseno, atau Kabaintelkam Pak Saleh Saaf?” tanyanya.

Menurut dia, masyarakat yang menunggu-nunggu keterbukaan Polri terkait kasus itu menjadi kecewa karena hasil penyelidikan tidak akan dipublikasikan. "Sebenarnya  kepercayaan pada polisi tidak semata-mata melalui pencitraan, tetapi juga kualitas kinerja internal," katanya.

Sumber Jawa Pos (induk Jambi Independent) yang menjadi bagian dari tim pemeriksa Susno menyebut, jenderal bintang tiga itu batal dibawa ke sidang kode etik. "Tetapi bukti bahwa yang bersangkutan tidak izin saat datang (dalam sidang Antasari) sudah ada," kata sumber itu.

Tim yang dibentuk Kapolri juga segera dibubarkan. "Kita anak buah ikut perintah pimpinan. Tugas selesai," tuturnya.

Menurut dia, hasil tim pemeriksa berbeda dengan yang dilakukan tim Baintelkam, sebab tim pemeriksa menggunakan bukti fisik, seperti presensi, surat, dan bukti pengakuan lisan dari beberapa saksi. Soal rekomendasi sanksi, perwira menengah itu mengangguk. "Tapi keputusannya tetap ada pada pimpinan. Kasus ini disupervisi langsung Wakapolri (Komjen Pol Jusuf Manggabarani)," katanya.(jpnn)



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 792 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org