Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Petinggi Polri Diduga Terlibat Mafia Hukum

Sumber: tribunjabar.co.id | Tgl terbit: Kamis, 14 Januari 2010
JAKARTA, TRIBUN - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta melaporkan dugaan kuat pratik mafia hukum dalam proses penyelidikan di kepolisian. Laporan disampaikan kepada Satgas Pemberantasan Mafia Hukum terkait kasus penganiayaan dan penyekapan terhadap Susandi bin Sukatma alias Aan.

Menurut Direktur LBH Jakarta Nurcholis Hidayat, seorang petinggi Polri berinisial GM disinyalir terlibat dalam praktik mafia hukum tersebut. Dua LSM ini meminta Satgas meyelidiki proses penyelidikan pihak kepolisian terhadap kasus Aan. "Kami meminta intevensi monitoring dari Satgas untuk menyelidiki adanya petinggi Polri berinisial GM," kata Nurkholis Hidayat usai bertemu Satgas di kantor UKP4, Jakarta, Kamis (14/1).

"Jadi si petinggi ini mendesak para penyidik untuk menghentikan kasus laporan ke Propam dan meminta kasus Aan-nya dilanjutkan," tambahnya.

Aan (30) merupakan mantan karyawan PT Maritim Timur Jaya, anak perusahaan PT Artha Graha yang kini mendekam di tahanan narkoba Polda Metro Jaya.

Awalnya, penyidik Polda Maluku Utara menginterogerasi Aan di Gedung Artha Graha Jakarta, yakni Direskrium Polda Maluku Kombes Jhonny Siahaan, Ipsa Johanis Wattimena dan Bripka Obeth Tutuarima, terkait kasus kepemilikan senjata api mantan bosnya DT, di perusahaan PT Maritim Timur Jaya. Namun, selanjutnya Aan justru diserahkan ke Polda Metro Jaya atas kepemilikan serbuk ekstasi afetamin.

Istri Aan,Tyas Rumantri dan kuasa hukumnya dari Kontras Edwin Partogi telah melaporkan penyekapan Aan ke Mabes Polri. Terlapornya sejumlah bos PT Maritim Timur Jaya, bos Artha Graha dan polisi dari Polda Maluku.

Aliran Uang

Kepada Satgas, Kontras dan LBH juga minta agar ada penyelidikan adanya dugaan aliran-aliran dana rutin kepada GM, karena diketahui bahwa petinggi Polri itu juga hadir di Gedung Artha Graha Jakarta pada saat kejadian. "Khususnya dari Polda Maluku, kami mau lihat ada hubungannya nggak antara Polda maluku dengan PT Maritim," tandasnya.

Selain itu, mereka juga minta Ketua Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein ikut melakukan penelusuran aliran dana tersebut.

Kepala Divisi Politik, Hukum dan HAM Kontras Edwin Partogi meminta agar Satgas memantau dan mengawasi atas kasus tindakan kekerasan yang diterima Aan dalam pemeriksaan dugaan keterlibatan kepemilikan narkoba. "Kami minta dukungan kepada Satgas untuk melakukan monitoring dan membackup Kepolisian agar menyelesaikan kasus ini sebagaimana mestinya. Kami (juga) ajukan pra peradilan, kami meminta satgas mengawasinya," katanya.

Ia menyimpulkan perilaku aparat itu terkait dengan mafia hukum karena adanya dominasi bantuan masyarakat yang kaya dan banyak uang kepada Kepolisian. "Loyalitas itu kepada negara seharusnya, tapi malah diberikan kepada pemberi bantuan, baik secara institusi maupun pribadi. Kita meminta satgas memberi perhatian khsusus," ujarnya.

Menangapi laporan LSM dan Tyas terhadap kasus Aan, Sekretaris Satgas Denny Indrayana mengatakan akan mempelajari terlebih dahulu, apakah ada pelanggaran dalam proses pemeriksaan Aan di Gedung Artha Graha pada saat itu dan kenapa pemeriksaan dilakukan di Gedung Artha Graha.

Selain iut, Satgas juga akan menyelidiki, adanya dugaan aliran dana dari PT Maritim Jaya kepada petinggi Polri. "Tetapi, terkait adanya informasi, kenapa bisa sedemikian kuat pemeriksaan dilakukan di Artha Graha. Bagaimana perusahaan Maritim pendanaannya ke pihak kepolisian," kata Denny. (Persda Network/coz)


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 604 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org