Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
KASUS SUSNO DUADJI
Bambang Widodo Bantah Pernyataannya Rekaan

Sumber: suarakarya-online.com | Tgl terbit: Senin, 28 Desember 2009

JAKARTA (Suara Karya): Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar membantah keras bahwa pendapatnya mengenai mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji yang dimuat di beberapa media massa, merupakan terkaan atau rekaan.

Bahkan, ia juga membantah bahwa pihaknya telah mengeluarkan statemen yang meluruskan menyataan bahwa Susno bermasalah.

Pernyataan tersebut disampaikan Taufik Basari selaku kuasa hukum Bambang Widodo Umar kepada wartawan, di kantor Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH Masyarakat), Jakarta, Minggu (27/12).

Ia mengatakan hal tersebut menyusul pernyataan mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskim) Mabes Polri Susno Duadji yang disampaikan kuasa hukumnya Johnny Situwanda.

Dalam keterangannya, Johnny mengatakan bahwa Bambang Widodo Umar sudah meluruskan pernyataannya. Bahkan, Bambang dikatakan sudah mengakui tidak pernah menuduh Susno bermasalah dan hanya rekaan.

"Kami membantah keras pernyataan kuasa hukum Susno bahwa kami dikatakan sudah meluruskan dan pendapat klien kami hanya rekaan. Itu tidak benar," ujar Taufik.

Meski demikian, ia menyambut baik niat untuk mencabut somasi yang dilakukan Susno terhadap kliennya. Karena, kata Taufik, somasi tersebut tidak memiliki dasar dan tidak beralasan.

"Faktanya, klien kami belum pernah menjawab somasi kepada Susno Duadji ataupun kuasa hukumnya. Sebaliknya, justru klien kami menolak untuk meminta maaf dan merasa bahwa pernyataan yang pernah disampaikan klien saya, merupakan pendapat yang dijamin perlindungannya oleh konstitusi," kata Taufik.

Ia juga menyatakan, secara substansi, pernyataan Bambang tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Karena itu, ia menambahkan, pihaknya tidak merasa perlu memenuhi ultimatum batas waktu yang pernah disampaikan oleh kuasa hukum Susno Duadji.

"Kami ingin memberi contoh kepada saudara Susno Duadji bagaimana caranya membuat bantahan atas pernyataan di media. Selayaknya, bantahan yang baik adalah dengan cara membuat hak jawab untuk dapat dimuat dengan proporsi yang sama dan bukannya dengan ancaman hukum. Apalagi, ancaman hukum pidana dan melibatkan negara dalam persoalan pribadi antar individu," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Koordinator I Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Indria Fernida meminta pihak kepolisian untuk menghormati setiap upaya kritik membangun yang disampaikan publik, termasuk oleh Bambang Widodo Umar.

"Somasi yang dilakukan Susno jelas merupakan ancaman terhadap demokrasi dan kebebasan berpendapat. Apalagi somasi itu diajukan sebagai kritik terhadap kinerja Polri terkait penanganan masalah korupsi yang menjadi perhatian publik," ujar Indria.

Namun demikian, ia memberikan apresiasi terhadap Polri yang membuka diri terhadap pengaduan masyarakat. Namun, kata Indria, hal itu tidak cukup jika mekanisme akuntabilitas eksternal tidak dibenahi.

"Pengawasan dari pihak luar Polri yang independen, menjadi signifikan dalam membangun ruang kritik yang konstruktif. Di sini, peran Komnas HAM, Kompolnas, dan Komisi Ombudsman harus segera ditingkatkan untuk melakukan penyelidikan langsung terhadap tindakan kekerasan yang kerap dilakukan oknum aparat kepolisian," ujarnya lebih lanjut. (Sugandi)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 233 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org