Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Seleksi Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban: Mewujudkan LPSK yang Lebih Proaktif dan Progresif dalam Memberikan Perlindungan dan Bantuan Bagi Saksi dan Korban



Tgl terbit: Senin, 06 Agustus 2018

Seleksi Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban:

Mewujudkan LPSK yang Lebih Proaktif dan Progresif dalam Memberikan Perlindungan dan Bantuan Bagi Saksi dan Korban

 

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) secara khusus melakukan pemantauan terhadap seleksi calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk periode 2018 – 2023. Pemantauan ini dilakukan KontraS sebagai bentuk partisipasi masyarakat sipil untuk mengawasi kerja lembaga negara, khususnya LPSK yang memang memegang peranan krusial dalam melindungi masyarakat yang membutuhkan perlindungan, baik sebagai saksi maupun korban tindak pidana.  

Dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki tersebut, maka peran LPSK sangat relevan terhadap peristiwa – peristiwa tindak pidana yang mengancam individu maupun kelompok, khususnya bagi mereka yang menjadi saksi maupun korban dalam peristiwa yang melibatkan aparat Negara sebagai pelakunya. Dalam pengamatan KontraS, LPSK setidaknya pernah memberikan perlindungan terhadap istri dari La Gode (warga Taliabu yang disiksa hingga tewas oleh anggota TNI) saat mendapatkan ancaman dari institusi TNI untuk tidak melaporkan kasusnya melalui proses hukum. Sebelumnya, Kuswanto (korban penyiksaan anggota Polres Kudus) pernah mendapatkan bantuan perlindungan dari LPSK saat melaporkan kasus penyiksaan yang dialaminya ke Polda Jateng. Sejumlah kasus kekerasan dalam isu Sumber Daya Alam (SDA) yang melibatkan aparat keamanan perusahaan dengan warga sekitar juga tak luput dilaporkan ke LPSK untuk mendapatkan perlindungan lebih lanjut. Atas dasar pentingnya peran saksi dalam mengungkap kasus-kasus pidana, maka sudah sepatutnya negara menjamin perlindungan dan keamanan saksi. Selain untuk menjaga keamanan saksi, jaminan keamanan terhadap saksi juga penting untuk meyakinkan masyarakat lainnya agar berani menjadi saksi dari suatu tindak pidana apabila suatu saat mendengar, melihat, ataupun mengalami sebuah tindak pidana. Selain saksi, perlindungan, bantuan, dan pemulihan terhadap korban juga bersifat krusial. Hal ini dikarenakan korban merupakan pihak yang telah dirugikan dengan tindak pidana yang terjadi sehingga berhak untuk dipulihkan hak-haknya.

Tak hanya itu, dalam mandatnya LPSK juga memiliki tugas dan kewenangan untuk memberikan bantuan medis dan psikososial terhadap korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Berdasarkan amanat UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 6 ayat (1) dan juga ayat (2) berhak untuk mendapatkan bantuan medis maupun bantuan rehabilitasi psikologi dan psikososial berdasarkan keputusan LPSK. Namun demikian implementasi dari Pasal tersebut menemukan kontradiksinya dalam praktek pengajuan bantuan, dimana tidak semua korban pelanggaran HAM berhasil mengakses bantuan tersebut. Untuk itu perlu adanya definisi yang jelas dan runut mengenai keputusan LPSK tersebut di atas agar tidak menimbulkan kerancuan dan menghindari standar ganda.

Selain itu Pasal 7 ayat (1) dan (2) juga menjelaskan bahwa korban pelanggaran HAM berat juga mendapat penggantian ganti rugi berupa kompensasi, sayangnya  implementasinya juga masih sangat sulit karena harus terdapat penetapan pengadilan HAM terlebih dahulu untuk dapat mengakses kompensasi tersebut. Sementara, dalam prakteknya masih banyak pelanggaran HAM berat khususnya yang terjadi di masa lalu, masih belum terdapat mekanisme yudisialnya, sehingga kecil kemungkinan korban pelanggaran HAM berat masa lalu dapat mengakses kompensasi ini.

Dari hasil monitoring KontraS selama ini terkait kinerja LPSK, kami menemukan sejumlah catatan terkait lambatnya sistem penanganan dan tidak proaktifnya LPSK dalam menangani sebuah kasus. Adapun sistem penanganan yang lambat terlihat dari lamanya proses di internal LPSK untuk menentukan sebuah kasus diputus untuk mendapat perlindungan LPSK atau tidak, sedangkan tidak proaktifnya LPSK terlihat saat beberapa kali LPSK menanyakan perkembangan dari kasus – kasus yang tengah didampingi oleh KontraS. Dengan melihat kondisi tersebut, kami menduga LPSK tidak memiliki satu sistem yang mampu memantau kasus - kasus yang terjadi di Indonesia. Maka dari itu, calon pimpinan LPSK ke depan sudah semestinya memiliki kebaruan atau inovasi untuk menjawab hal tersebut.

Dalam proses pencarian calon pimpinan LPSK, setidaknya terdapat 33 nama calon yang telah dinyatakan lolos tahapan administratif dan tahapan kemampuan konseptual. Ke-33 nama calon tersebut berasal dari berbagai latar belakang seperti Petahana, ASN, TNI, Polri, akademisi, dan aktivis. Pada 7 – 8 Agustus 2018 mendatang, seluruh calon anggota LPSK tersebut akan menjalani tahapan seleksi Debat Publik yang akan diselenggarakan di kantor Kementerian Hukum dan HAM RI.

Dengan berkaca pada pengalaman KontraS saat memantau dan berinteraksi dengan LPSK, kami memandang bahwa anggota LPSK terpilih nantinya diharapkan memiliki pemahaman yang mumpuni terkait dengan penanganan sebuah perkara dengan memanfaatkan dan memaksimalkan fungsi, serta kewenangan yang dimiliki oleh LPSK. Kami juga berharap ada terobosan baru yang dilakukan LPSK untuk mengatasi kendala – kendala yang selama ini masih menjadi masalah di LPSK, seperti berlarut-larutnya proses untuk mendapatkan perlindungan bagi saksi dan korban tindak pidana.

Oleh karenanya, melalui kesempatan ini, KontraS hendak mengajak masyarakat untuk turut terlibat aktif dan partisipatif untuk memantau proses seleksi calon anggota LPSK periode 2018 – 2023, sehingga siapapun anggota LPSK yang terpilih nantinya akan mampu menjalankan kewenangannya dengan baik serta menjadi rumah bagi saksi maupun korban yang memperjuangkan keadilan.

 

Jakarta, 6 Agustus 2018

Badan Pekerja KontraS,

 

Yati Andriyani
 Koordinator

 

 



Kasus terkait :


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 235 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org