Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Polri harus Transparan dan Bertanggung-jawab terhadap Penyebab Kematian Terduga Teroris di Indramayu

Tgl terbit: Jumat, 16 Februari 2018

Polri harus Transparan dan Bertanggung-jawab terhadap Penyebab Kematian Terduga Teroris di Indramayu

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mempertanyakan tanggung-jawab Kepolisian dalam kasus kematian Muhamad Jefri alias MJ saat berada di bawah penguasaan Tim Densus 88. MJ ditangkap atas dugaan terlibat dalam kasus Terorisme, di mana saat  ditangkap MJ diketahui dalam keadaan sehat. Selain itu, menurut pihak keluarga, penangkapan terhadap yang bersangkutan juga tidak disertai dengan surat perintah penangkapan dan penahanan. Kami juga meyayangkan penjelasan mengenai kematian MJ baru disampaikan oleh Polri pada 15 Februari 2018 atau satu minggu setelah kematian MJ setelah  media massa memberitakan peristiwa ini.

Dalam penjelasan yang disampaikan Polri mengenai kasus ini, kami menilai masih terdapat ketidakjelasan informasi dari Polri dan potensi kecacatan dalam operasi pemberantasan terorisme oleh Tim Densus 88. Dalam kasus ini tidak dijelaskan secara terbuka bagaimana penanganan terhadap para Terduga Terorisme atau dugaan tindak pidana lainnya saat berada dibawah penguasaan Tim Densus 88. Bagaimana perlakuan terhadap mereka yang memiliki penyakit atau riwayat penyakit yang dapat mematikan, seperti serangan jantung atau lainnya. Metode pendekatan atau penggalian informasi seperti apa yang dilakukan seharusnya dilakukan terhadap terduga pelaku tindak pidana yang memiliki penyakit atau riwayat penyakit yang mematikan. Jika benar yang bersangkutan meninggal karena serangan jantung, maka patut dipertanyakan tindakan Tim Densus yang seperti apa yang membuat MJ mengalami serangan jantung karena sebagaimana diketahui serangan jantung dapat terjadi akibat dipicu oleh kondisi dan situasi tertentu. Dalam hal ini, jikapun benar yang bersangkutan meninggal karena serangan jantung maka rangkaian peristiwa mengapa serangan jantung itu terjadi harus didalami, hal apa yang mengakibatkan serangan jantung tersebut dapat terjadi mengingat MJ tewas saat tengah berada di bawah penguasaan Densus 88. Hal ini harus dijelaskan dan dipertanggungjawabkan jika terbukti serangan jantung terjadi karena adanya kelalaian berupa perlakuan yang tidak patut terhadap terduga tindak pidana yang memiliki riwayat atau indikasi penyakit tertentu.

Pemberantasan tindakan terorisme adalah kerja penting untuk keamanan negara dan warga negara, namun demikian penanganan yang tidak berkesesuaian dengan parameter hukum dan HAM tidak dapat dibenarkan. Oleh karenanya, pernyataan Sekretaris Biro Internal Divisi Profesi dan Pengamanan (Divisi Propam) Mabes Polri jangan terburu – buru memberikan kesimpulan dalam melakukan penyidikan kasus ini sebelum dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan memastikan tidak menutup proses pemeriksaan lebih lanjut, termasuk kemungkinan autopsi ulang untuk memastikan pemeriksaan yang independen dan akuntabel dalam kasus ini.

Hal – hal tersebut diatas patut diperhatikan untuk menghindari peristiwa serupa, sebagaimana  pernah terjadi dalamkasus kematian Siyono, terduga teroris di Klaten, Solo pada 10 Maret 2016. Dalam kasus  ini dua orang anggota Densus 88 hanya diberikan sanksi etik yakni sanksi hukuman demosi tidak percaya dan diwajibkan untuk meminta maaf kepada atasannya, meski kemudian keduanya mengajukan banding. (Selengkapnya dapat dilihat dalam Siaran Pers KontraS pada 14 Maret 2016, https://www.kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2249)

Kami khawatir cara – cara penanganan terorisme yang kontroversial, tidak transparan, dan tidak memperhatikan parameter HAM dan aturan hukum yang ada justru akan memicu, menyuburkan atau membuat rantai ekspresi atau tindakan terorisme lainnya. Dalam hal ini aturan penanganan tindak pidana terorisme, secara jelas telah menekankan pentingnya akuntabilitas dalam penindakan terhadap tersangka sesuai dengan prosedur dalam perundang-undangan yang ada, dan penindakan yang menyebabkan kematian tersangka harus dapat dipertanggungjawbakn (Perkap Kapolri No 23/2011 Tentang prosedur penanganan tindak pidana terorisme, pasal 3 huruf e, dan pasal 19, ayat 3).

Berkenaan dengan hal – hal tersebut diatas, kami mendesak:

Pertama, Kapolri untuk melakukan otopsi ulang terhadap jenasah MJ agar diketahui penyebab pasti kematiannya. Otopsi juga penting untuk melibatkan tim dokter independen serta disaksikan pihak keluarga agar proses berjalan secara transparan dan akuntabel. Jika kemudian diketahui ada pelanggaran hukum maupun prosedur yang dilakukan oleh Densus 88 atas kematian MJ, maka Kapolri harus segera menindak dengan tegas anggotanya yang diduga terlibat dalam kasus ini;

Kedua, Komnas HAM agar  melakukan pemantauan terhadap kasus kematian MJ setelah ditangkap oleh tim Densus 88 untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran HAM yang terjadi dalam kasus ini;

Ketiga, Ombudsman RI untuk melakukan investigasi terkait dengan dugaan maladministrasi dalam proses penyidikan termasuk mengenai informasi yang disampaikan oleh pihak keluarga terkait tidak adanya surat pemberitahuan penangkapan dan penahanan terhadap MJ, selain itu penting juga untuk mendalami prosedur administrasi otopsi yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebagaimana yang di atur dalam pasl 134 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang mana prosedur Outopsi tersebut harus seizin dari pihak keluarga;

Keempat, Komisi III DPR RI dan Panitia Kerja (Panja) RUU Pemberantasan DPR memanggil Polri untuk dimintai penjelasan dan pertanggungjawaban lebih jauh atas kasus ini, dan memastikan aturan RUU pemberantasan terorisme yang tengah dibahas dapat memberikan rumusan yang dapat menjamin pencegahan dan akuntabilitas  peristiwa serupa.
 

Jakarta, 16 Februari 2018
Badan Pekerja KontraS

 

Yati Andriyani
Koordinator



Kasus terkait :


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 972 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org