Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Penanganan Wabah Difteri Harus Belajar dari Kasus Vaksin Palsu

Tgl terbit: Selasa, 05 Desember 2017

Penanganan Wabah Difteri Harus Belajar dari Kasus Vaksin Palsu

 

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] menaruh perhatian pada pemenuhan hak asasi manusia di sektor kesehatan.sebab kami menilai bahwa pemenuhan hak atas kesehatan menjadi salah satu kunci penting untuk pemenuhan hak-hak lainnya. Hal ini mengingat pentingnya kesehatan sebagai hak asasi manusia dan sebagai kondisi yang diperlukan untuk terpenuhinya hak-hak lain telah diakui secara internasional.

Di sektor kesehatan, belakangan sedang ramai penyakit difteri yang mewabah. Berdasarkan berita dari Kompas (4/12/2017), wabah difteri telah tersebar di 19 Provinsi di Indonesia. Difteri adalah penyakit menular yang dapat tersebar melalui udara pernafasan, juga dari tenggorokan melalui batuk dan bersin. Penyakit ini biasanya menyerang amandel, faring, laring dan kadang-kadang kulit. Gejala berkisar dari tenggorokan yang cukup sakit sampai difteri mengancam jiwa dari laring atau saluran pernafasan bagian bawah dan atas. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan bahwa jumlah kematian akibat Difteri meningkat hingga 502 kasus. Berdasarkan laporan yang diterima oleh Kemenkes, di tahun 2017 ada 591 kasus terlapor dan persentase meninggal 6 persen[1]. Sejak November 2017, Kementerian juga sudah menyatakan difteri sebagai KLB (Kejadian Luar Biasa) sebagaimana Permenkes RI No. 1501/ MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu.

Melalui rilis ini, KontraS ingin memberikan catatan agar pelayanan maupun penanggulangan terhadap pasien yang terjangkit difteri dapat dilakukan dengan maksimal berdasarkan kerangka hak asasi manusia. Dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia, sifat dari pemenuhan, pertanggungjawaban, relasi-relasi antar hak adalah menjadi perwujudan untuk mendorong negara memberikan akses dan jaminan yang kuat terhadap agenda perlindungan kelompok-kelompok masyarakat. Belajar dari kasus vaksin palsu yang terjadi pada 2016, dalam penanganan wabah difteri haruslah maksimal dan dalam jangka panjang harus dilakukan penanggulangannya secara komprehensif, juga mengedepankan prinsip nondiskriminasi.

 

Berkenaan dengan kondisi di atas, KontraS merekomendasikan beberapa hal kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di antaranya:

  1. Jangka pendek, Memastikan ketersediaan vaksin anti-difteri agar pasien yang terduga/terpapar difteri dapat segera ditanggulangi.  Keberadaan fasilitas kesehatan yang mudah diakses oleh masyarakat, pelayanan dilakukan tanpa diskriminasi, dan memastikan kualitas vaksin adalah yang terbaik sesuai dengan Komentar Umum 14 Hak Atas Standar Kesehatan Tertinggi yang mencakup ketersediaan (availability), keteraksesan (accessability), keberterimaan (acceptability) dan kualitas (quality).
  2. Jangka menengah, Menindaklanjuti pemetaan yang telah dibuat oleh Kementerian Kesehatan terkait dengan penyebaran difteri harus ditindaklanjuti dengan mengenali pola penyebab terjadinya difteri dan model penyebarannya agar dapat ditemui akar masalahnya. Serta, membangun kerja sama antar lembaga negara yang bertugas untuk mensosialisasikan kewajiban vaksin secara komprehensif.
  3. Jangka panjang, proses perumusan dan implementasi strategi kesehatan nasional harus mengedepankan prinsip nondiskriminasi dan partisipasi masyarakat. Secara khusus, hak individu dan kelompok untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Hal tersebut dapat dimaksudkan sebagai upaya negara dalam memastikan kewajiban negara dapat berjalan dengan lancar.

 

 

Narahubung:

Rivanlee - 081391969119



Kasus terkait :


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 798 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org