Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Delapan Belas Tahun Bergerak Bersama Korban Mendorong Keadilan Korektif Diakui Negara



Tgl terbit: Senin, 21 Maret 2016

HUT KontraS:

Delapan Belas Tahun Bergerak Bersama Korban

Mendorong Keadilan Korektif Diakui Negara

 

Beberapa dekade silam filsuf kondang Jerman bernama Hannah Arrendt dalam publikasinya bertajuk Between Past and Future (1961) telah menegaskan bahwa situasi-situasi di masa lalu pada suatu saat akan berbenturan dengan kondisi-kondisi kekinian, kelak melahirkan efek antagonisme. Efek ini kemudian tidak hanya sekadar hal-hal yang bisa kita tafsirkan sebagai waktu relatif berjalan apa adanya. Efek antagonisme inilah yang akan menentukan bagaimana masa depan bisa menjamin bahwa peristiwa-peristiwa kelam yang terjadi di masa lampau tidak akan muncul dengan kebengisannya mengancam umat manusia. KontraS mengamini pandangan Arrendt dengan melihat kembali perjalanan advokasi perlindungan hak-hak asasi manusia selama 18 tahun terakhir. Di Indonesia yang lampau dapat ditafsirkan sebagai penyangkalan atas ekspresi kebebasan, melalui keputusan-keputusan politik yang menjatuhkan banyak sekali korban dan akhirnya mewujud pada bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan di mana hingga kini masih enggan diakui negara. Kini yang lampau kian terkuak. Sebuah pengadilan rakyat yang telah digelar berskala internasional tahun lalu telah menghadirkan kesaksian para korban, membawa bukti bahwa kekejaman masa lampau tidak bisa dipeti-eskan atas nama keutuhan Republik Indonesia.

Perjuangan panjang ini juga bukanlah ekspresi bisu yang sayup dan cenderung terpinggirkan. Hari ini hadir ruang-ruang publik yang tumbuh memberikan pengakuan bahwa suara mereka harus didengarkan agar ketidakadilan bisa dihentikan. Meskipun bukan tanpa perdebatan hadir ancaman dan penolakan dari kelompok status quo yang menyatakan bahwa dengan membuka tabir kebenaran secara utuh saat ini akan menghambat roda pembangunan dan kebijakan-kebijakan politik yang bergerak menatap masa depan. Apa benar demikian? Jangan salah, KontraS menangkap gejala politik demikian bertolak belakang dengan realita sosial hari ini. Ada banyak anak muda dari Sabang hingga Merauke mulai gelisah, bertanya dan menyerukan kapan negara akan bertanggung jawab? Kapan kita sebagai bangsa mampu berdiri tegak mendorong fungsi keadilan korektif untuk menentukan jalan masa depan? Tidak disangka anak-anak muda ini hadir dengan ekspresi kreatif, merebut kantong-kantong publik dari pelosok kota dan desa di seluruh Indonesia; sembari membawa semangat toleransi, hak asasi, dan keyakinan bahwa gerakan yang didukung dengan pengakuan negara akan mampu memulihkan relasi-relasi sosial yang sudah terlanjur dirusak politik rente kekuasaan.

Semangat inilah yang harus ditangkap, dikelola dan dikawal. Pada peringatan hari jadi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) ke-18, kami ingin mengajak partisipasi warga dari seluruh lapisan untuk mempertebal garis demarkasi dalam menolak praktik otoritarianisme dengan memperjelas semangat demokrasi dan hak asasi manusia. Semangat ini hadir dengan tidak pernah mentolerir tindakan keji yang potensial kembali diambil oleh sebuah rezim -demokratik (sekalipun)- untuk menyangkal kebenaran, merendahkan martabat manusia dengan mengingkari nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya para korban pelanggaran HAM masa lalu.

Karena KontraS melihat ada kecenderungan Pemerintah Indonesia pasca Reformasi 1998 menihilkan upaya para korban dengan menempuh cara-cara instan nir-akuntabilitas. Pendekatan politik yang hanya mengandalkan penghalusan bahasa seperti pilihan istilah ‘pendekatan non-yudisial’ tanpa disertai dengan semangat akuntabilitas adalah tindakan yang mengkerdilkan perjuangan para korban untuk mendapatkan pengakuan yang setara di mata hukum dan konstitusi Republik. Bagi KontraS pendekatan non-yudisial bagi pelanggaran HAM yang berat dan terjadi di masa lalu hanya dapat ditempuh apabila melalui sistem hukum digunakan secara tepat dan transparan sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Harus dibuktikan bahwa pranata hukum dapat berjalan dengan baik, jika tidak maka semua kasus kejahatan akan digiring menggunakan mekanisme non-yudisial, seberat apapun pelanggaran hukumnya. Tentu saja tindakan ini adalah langkah yang tidak manusiawi ketika kita masih terhubung dengan masa lampau.

Selama delapan belas tahun KontraS juga melihat ada kecenderungan bahwa negara kerap gagap dalam membaca perbendaharaan hak asasi manusia. Negara nampaknya masih belum bersedia untuk menggunakan prinsip keterbukaan dalam menentukan parameter yang akan digunakan dalam proses penuntasan pelanggaran hak-hak asasi. Negara juga nampaknya masih gagap dalam menafsirkan prinsip rule of law. Di satu sisi, publik sendiri masih harus diperkaya dengan kemampuan untuk membangun mekanisme pengawasan atas wujud pertanggungjawaban pemerintah atas tindakan politik yang tidak memenuhi prinsip keadilan bagi korban dan masyarakat. Kombinasi ini harus terus dikelola secara dinamis, agar kegagapan negara pada isu HAM tidak dijadikan alat permisif untuk mengambil jalan instan yang memiliki risiko antagonisme dan cenderung menihilkan penderitaan masa lalu, sebagaimana yang dicemaskan Hannah Arrendt.

Di sini, publik yang terdidik dengan gagasan hak-hak asasi manusia, publik yang memiliki semangat untuk mengaktualisasikan solidaritas adalah modalitas ketika waktu sebagaimana mengutip kegelisahan Suciwati, “Tidaklah memudahkan kita untuk mencapai tujuan dalam menghentikan kekerasan dan ketidakadilan yang masih dialami oleh para korban pelanggaran HAM.” Waktulah yang menunjukkan bahwa banyak dari korban yang tidak hidup di hari ini, karena langkah hidupnya masih dibayang-bayangi trauma, stigma dan kepedihan masa lampau.

Dalam kesempatan ini, KontraS ingin meluncurkan micro website yang bisa digunakan publik dalam mengakses informasi, pengetahuan dan sumber-sumber data lainnya melalui kampanye #Masihingat melalui alamat micro website: http://masihingat.kontras.org. diharapkan dengan diluncurkannya sumber informasi publik ini bisa berguna untuk menyebarkan semangat dan dukungan keadilan korektif kepada para pencari keadilan dan korban yang masih berjuang hingga kini.

KontraS juga ingin memberikan apresiasi kepada enam individu yang banyak menghabiskan waktunya untuk bergelut dalam dunia kemanusiaan dan HAM. Mereka sadar bahwa menunjukkan keberpihakan adalah hal penting yang dibutuhkan hari ini. Kepada Ibu Nurhayati (Rekan Bisnis Terprogresif), Pokja 30 Samarinda (Rekan Non-Bisnis Terprogresif), Ibu Ruyati Darwin (Figur Penyintas Terprogresif), Sri Suparyati (Alumni KontraS terprogresif), Heryati (Badan Pekerja KontraS Terprogresif), dan Glenn Fredly (Figur Publik Terprogresif) hormat kami setinggi-tingginya untuk kalian semua.

Untuk menghadirkan keadilan korektif yang diakui oleh para korban, kami sadar advokasi selama 18 tahun terakhir adalah hal yang tidak berhenti. Kelelahan adalah semangat bahwa masih ada mereka para korban dan penyintas yang menanti keadilan meski jalan ini nampak tak berujung. Terima kasih untuk dukungan, apresiasi, dan motivasi kepada KontraS. Karena kalian kami akan terus berjuang.

 

 

Jakarta, 20 Maret 2016

Mewakili Segenap Badan Pekerja KontraS,

 

Haris Azhar, MA

Koordinator



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,775 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org