Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Jawaban Kejaksaan Agung Semakin Menjelaskan Tidak Memiliki Agenda Keadilan bagi Korban



Tgl terbit: Rabu, 02 Maret 2016

Jawaban Kejaksaan Agung Semakin Menjelaskan 

Tidak Memiliki Agenda Keadilan bagi Korban

 

Berdasarkan Surat No. B-06/L/L.3/PIP/02/2016 tertanggal 23 Februari 2016, PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Kejaksaan Agung RI ke KontraS, menyatakan yang intinya bahwa Kejaksaan Agung mengupayakan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat melalui rekonsiliasi dikarenakan alat buktinya sulit ditemukan dan pelakunya sudah tidak ada (meninggal dunia). Pernyataan ini juga sekaligus menandakan kebohongan Jaksa Agung, sebagaimana dimuat dalam Harian Cetak Kompas, 27 Februari 2016, pada artikel “Kejagung dan Komnas HAM Segera Lapor ke Menko Polhukam” disebutkan bahwa Kejaksaan Agung sedang mengupayakan proses hukum. Hal ini berbeda dengan isi surat diatas yang lebih akan memilih rekonsiliasi tanpa kejelasan prosesnya.  

Berdasarkan surat diatas, sejak tanggal 20-21 April dan 21 Mei 2015 serta tanggal 8 Januari 2016—Jaksa Agung juga telah melakukan pertemuan-pertemuan dengan Menkopolhukam, Kemenkum HAM, Kapolri, perwakilan TNI, Kepala BIN, dan Ketua Komnas HAM beserta para Komisioner Komnas HAM—untuk membahas proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat melalui rekonsiliasi.

 

Merujuk kepada pendapat dan tindakan Kejaksaan Agung tersebut, kami menilai bahwa; 

Pertama, pendapat Kejaksaan Agung tidak berdasar pada hasil penyidikan, melainkan hanya melalui rapat-rapat dengan institusi-institusi negara yang justru diduga terlibat dalam praktek pelanggaran HAM yang masif, seperti TNI, BIN dan  Polri. 

Kedua, dari surat di atas terekam pengakuan Kejaksaan Agung, bahwa rencana rekonsiliasi tersebut tidak pernah dikonsultasikan dengan pihak korban-korban pelanggaran HAM serta tidak merujuk pada standar HAM yang berlaku. 

Ketiga, Surat PPID Kejaksaan Agung juga menjelaskan bahwa rencana melakukan rekonsiliasi tidak memiliki rujukan hukum yang jelas sehingga juga tidak tergambar alur dan proses rekonsiliasi tersebut. Dengan kata lain, jawaban dari pihak Kejaksaan Agung tersebut hanya berupa opini, diskursus, pendapat-pendapat belaka sehingga tidak jelas. 

Substansi surat ini menjelaskan bahwa posisi Kejaksaan Agung, khususnya Jaksa Agung HM Prasetyo sebagai pimpinan dan penanggungjawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan—tidak bersedia menangani kasus pelanggaran HAM berat. 

Tindakan Jaksa Agung telah melanggar tugas dan tanggungjawab untuk melakukan penyidikan dalam perkara pelanggaran HAM yang berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan jo. Pasal 21 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Lebih jauh, secara politis, tindakan Jaksa Agung beserta para pejabat dari insitutisi-institusi yang diajak rapat telah mengabaikan cita-cita Presiden Joko Widodo yang telah berjanji akan menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat secara berkeadilan dan menghapus impunitas. 

 

Berdasarkan hal tersebut, kami merekomendasikan;

Pertama, kepada Presiden Jokowi agar segera mengganti Jaksa Agung saat ini, HM Prasetyo.

Kedua, segera terbitkan Perpres Tim Kepresidenan untuk penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. 

 

 

Jakarta, 2 Maret 2016

Badan Pekerja KontraS

 

Haris Azhar, MA

Koordinator

 

Lampiran:

Surat KONTRAS nomor 22 tahun 2016 Kepada Kejaksaan Agung tgl 18 Januari 2016

Surat KONTRAS nomor 88 tahun 2016 Kepada Kejaksaan Agung tgl 19 Februari 2016

 



Kasus terkait :


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 6,239 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org