Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Surat Terbuka: Desakan Penyelesaian Penyelidikan Proyustisia Kasus Pelanggaran HAM Berat di Aceh.

Tgl terbit: Rabu, 24 Februari 2016

No       : 83/SK-KontraS/II/2016

Hal      : Desakan Penyelesaian Penyelidikan Proyustisia Kasus Pelanggaran HAM Berat di Aceh.

 

Kepada Yang Terhormat,

  1. Bapak Nur Kholis (Komnas HAM)
  2. Bapak Otto Nur Abdullah (Ketua Selaku Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa di Provinsi Aceh).

di Tempat

 

Dengan hormat,

Melalui surat ini, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mempertanyakan kesimpulan hasil penyelidikan proyustisia terhadap 5 (lima) kasus dugaan pelanggaran HAM yang berat di Provinsi Aceh, antara lain; Peristiwa Rumah Geudong di Pidie (1998), Peristiwa Simpang KKA di Aceh Utara (1999), Peristiwa Bumi Flora di Aceh Timur (2001), Peristiwa Timang Gajah di Bener Meriah (2001), dan Peristiwa Jambo Keupok di Aceh Selatan (2003).

Sebagaimana diketahui bahwa Tim Ad Hoc Kasus Aceh telah dibentuk pada 4 Oktober 2013 melalui Sidang Paripurna Komnas HAM. Keputusan Sidang Paripurna ini dituangkan dalam Keputusan Ketua Komnas HAM No.018/Komnas HAM/XI/2013 tertanggal 8 November 2013 tentang Pembentukan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat di Provinsi Aceh. Masa Kerja Tim kerja Ad Hoc ini sudah mengalami perpanjangan beberapa kali, antara lain Keputusan Ketua Komnas HAM No.003/Komnas HAM/I/2014 tertanggal 9 Januari 2014; Keputusan Ketua Komnas HAM No.009/Komnas HAM/IV/2014 tertanggal 1 April 2014; dan Keputusan Ketua Komnas HAM No.14B/Komnas HAM/VII/2014 tertanggal  03 Juli 2014. Merujuk kepada Keputusan tersebut, maka masa kerja Tim Ad Hoc sudah mengalami 4 (empat) kali perpanjangan dan telah bekerja selama lebih dari 2 (dua) tahun.

Berdasarkan surat Komnas HAM No.10/TPAceh/XII/2014 tentang perihal perkembangan penyelidikan kasus-kasus di Aceh oleh Tim ad hoc menyebutkan bahwa Peristiwa Simpang KKA dan Jambo Keupok dijadikan prioritas pada 2014. Namun hingga saat ini, korban belum mendapatkan kesimpulan hasil penyelidikan Tim ad hoc tersebut.

Sebagai perbandingan masa kerja penyelidikan proyustisia Komnas HAM pada periode sebelumnya, peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II (September 2001-April 2002); Kerusuhan Mei 1998 (Maret 2003-Maret 2004); serta Wasior-Wamena (Desember 2003-September 2004); berhasil diselesaikan dalam waktu satu tahun.

Berangkat dari hal itu, kami meminta Komnas HAM untuk menyampaikan penjelasan kesimpulan hasil penyelidikan proyustisia terhadap 5 (lima) kasus dugaan pelanggaran HAM yang berat di Provinsi Aceh.

 

 

Jakarta, 18 Februari 2016
Badan Pekerja KontraS,

 

Haris Azhar

Koordinator

 

Contact person : Feri Kusuma – Kepala Divisi Pemantauan Impunitas (081291192655)

Tembusan:

  1. Korban Peristiwa Rumoh Geudong di Pidie
  2. Korban Peristiwa Simpang KKA di Aceh Utara
  3. Korban Peristiwa Bumi Flora di Aceh Timur
  4. Korban Peristiwa Timang Gajah Bener Meriah
  5. Korban Peristiwa Jamboe Keupok Aceh Selatan


Kasus terkait Pelanggaran HAM di Aceh;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 2,470 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org