Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Surat Terbuka - Perlunya Evaluasi Terkait Dengan Operasi Keamanan di Poso

Tgl terbit: Kamis, 18 Februari 2016

No       : /SK-KontraS/II/2016

Hal       : Surat Terbuka - Perlunya Evaluasi Terkait Dengan Operasi Keamanan di Poso

 

Kepada Yang Terhormat

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam)

Jenderal TNI (Purn.) Luhut Binsar Panjaitan

Ketua Komisi I DPR RI

Drs. H. Mahfuz Sidik, M.Si.

Ketua Komisi III DPR RI

DR. HM. Azis Syamsuddin, SH.

Di Tempat

 

Dengan Hormat,

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), turut berbelasungkawa terkait dengan tewasnya beberapa anggota TNI/POLRI yang terlibat dalam lanjutan operasi keamanan di wilayah Poso, Provinsi Sulawesi Tengah dalam beberapa bulan terakhir. KontraS mencatat pasca dilanjutkannya operasi keamanan di wilayah Poso dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir setidaknya 1 (satu) anggota TNI/POLRI dan 6 (enam) orang yang diduga anggota Kelompok Santoso meniggal dunia.

Sedari awal KontraS menyayangkan sikap pemerintah yang tetap melanjutkan operasi keamanan di wilayah Poso dengan mengatasnamakan pemberantasan terorisme, tanpa melakukan proses evaluasi terkait dengan operasi sebelumnya (Operasi Camar Maleo) yang dilakukan sepanjang tahun 2015. Pengabaian mekanisme evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah menunjukkan keabaian pemerintah dalam proses akuntabilitas dan transparansi dalam proses penegakan hukum dan keamanan yang berdampak pada minimnya perlindungan hak asasi manusia khususnya warga masyarakat sipil di wilayah operasi digelar.

Selain itu operasi keamanan ini juga menunjukkan bahwa pemerintah tidak pernah belajar dari operasi-operasi keamanan sebelumnya khususnya Operasi Keamanan Sintuwu Maroso yang dilangsungkan selama 5 tahun dengan 7 (tujuh) kali masa perpanjangan operasi (terhitung sejak tahun 1998 hingga 2005) yang terbukti gagal menjaga stabilitas keamanan dan memulihkan situasi Poso pasca konflik. Dalam catatan singkat KontraS, sepanjang dilakukannya Operasi Camar Maleo sepanjang tahun 2015 yang kemudian dilanjutkan dengan Oeprasi Tinombala dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir setidaknya 33 (tiga puluh tiga) orang meninggal dunia baik itu anggota TNI/POLRI maupun masyarakat sipil serta anggota kelompok Santoso, 56 (lima puluh enam) orang dimana 2 (dua) orang merupakan wanita yang ditangkap tanpa melalui prosedur yang jelas dan diduga beberapa diantaranya merupakan korban salah tangkap dan praktik-praktik penyiksaan yang dilakukan oleh anggota TNI/POLRI.

Operasi Tinombala atau operasi keamanan yang digunakan untuk memburu kelompok Santoso cs rupanya tidak hanya terlokalisir, terjadi dan dilakukan di Poso. KontraS mengetahui ada beberapa operasi yang dilakukan secara serentak di beberapa wilayah seperti di Lampung, Kalimantan Timur dan yang terakhir Bima Nusa tenggara Barat yang dilakukan oleh Detasemen Khusus 88 karena dugaan keterlibatan kelompok tersebut dengan jaringan Santoso. Peristiwa penembakan Can pada tanggal 15 Februari 2016 ketika korban tengah tidur oleh aparat Densus 88 harus diselidiki secara tuntas.

Minimnya ruang pengawasan operasi keamanan termasuk evaluasi yang idealnya tidak hanya dilakukan secara internal, namun juga eksternal dengan melibatkan sejumlah komisi negara pengawas independen seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan dan KPK, salah satu di antaranya belum pernah diambil sebagai suatu ruang kebijakan yang efektif untuk mengukur bahwa operasi keamanan memang menjadi bagian dari rangkaian solusi kebijakan keamanan di Indonesia.

Keengganan proses evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah juga menunjukkan bahwa tidak ada mekanisme yang jelas dalam operasi keamanan tersebut. Pemerintah hanya menargetkan pada hasil yakni keberhasilan operasi keamanan tertangkapnya Santoso, tanpa melihat pada efek dari proses pencapaian hasil tersebut yang akan berdampak panjang atas minimnya jaminan keamanan dan menimbulkan sisi traumatis terhadap masyarakat sipil khususnya di wilayah operasi.

 

Oleh karena itu, terkait dengan beberapa catatan diatas, KontraS mendesak:

Pertama, Kapolri dan Panglima TNI serta Menkopolhukam membuka hasil evaluasi pelaksanaan operasi Camar Maleo 2015 secara transparan. Ukuran evaluasi (baik keberhasilan, kendala dan tantangan) tidak bisa diukur dari sejauh mana kelompok Santoso cs terdesak di satu titik, namun juga harus diperhitungkan sejauh mana rasa aman warga terjamin, tidak ada ruang kriminalisasi, dan ketersediaan akses pengaduan hingga pemulihan apabila ada kesalahan dalam prosedur operasi keamanan.

Kedua, Komisi I dan Komisi III DPR RI sebagai lembaga legislatif memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa prosedur keamanan yang diambil tidak melenceng dari prasyarat akuntabilitas dan transparansi yang digunakan. Dalam evaluasinya, Komisi I dan III harus juga melibatkan beberapa komisi Negara independen seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPK, Kompolnas, Ombudsman dan lain sebagainya dalam memberikan masukan dan menghadirkan ruang pengawasan eksternal yang ketat dan terukur.

Ketiga, Lembaga – Lembaga Pengawas Eksternal, seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, KPK, Kompolnas, Ombudsman dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat berperan aktif untuk terlibat melakukan pengawasan sebagaimana tugas dan kewenagannya terkait dengan oprasi keamanan tersebut.

Keempat, Pemerintah pusat harus memiliki mekanisme pemulihan dan ganti rugi yang diberikan kepada individu ataupun warga yang telah dirampas kemerdekaan hak-hak asasinya selama oprasi berlangsung, pemerintah jangan hanya menekankan pada keberhasilan operasi, tapi juga harus melihat proses pencapaian Keberhasilan sebuah operasi yang memiliki dampak terhadap warga masyarakat sipil disekitar wilayah operasi.

 

 

Jakarta, 18 Februari 2016

Badan Pekerja

 

Haris Azhar, MA

Koordinator KontraS

 

Tembusan:

  1. Komnas HAM
  2. Komnas Perempuan
  3. Komisi Perlindungan Anak Indonesia
  4. Komisi Pemberantasan Korupsi
  5. Kompolnas
  6. Ombudsman
  7. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban


Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 2,048 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org