Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Menculik Aktivis 97/98 - Cara Jitu Meningkatkan Karier Serdadu!

Tgl terbit: Sabtu, 23 Januari 2016

Menculik Aktivis 97/98

Cara Jitu Meningkatkan Karier Serdadu!

 

Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam pemberian kenaikan pangkat bagi Kapten (Inf) Yulius Selvanus, terpidana pada kasus Penculikan Aktivis 97/98, hingga kini masuk ke dalam rangkaian Perwira Tinggi (Pati) sebagai Brigjen TNI dan menempati posisi Kepala BIN Daerah Kepulauan Riau.

Setidaknya 23 aktivis pro-demokrasi dan masyarakat yang dianggap akan bergerak melakukan penurunan Soeharto pada tahun 97/98 menjadi korban penculikan dan penghilangan paksa. Komando Pasukan Khusus (KOPASSUS) dengan nama operasi “Tim Mawar”, menjadi eksekutor lapangan. Terdapat 9 orang dikembalikan, 1 orang meninggal dunia dan 13 orang masih hilang hingga saat ini. Ketika tergabung dalam Tim Mawar, Yulius terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penculikan terhadap 9 aktivis pro-demokrasi. Mahkamah Militer memutusnya bersalah dengan pidana 20 bulan penjara dan dipecat, yang kemudian dalam tingkat banding menjadi 2 tahun 10 bulan penjara. Namun pemberat pidana tidak berhasil digunakan untuk mengungkap keberadaan 13 orang aktivis pro-demokrasi yang masih hilang hingga kini.

Sementara itu Komnas HAM sebagai penyelidik sah dalam Pengadilan HAM, telah menyatakan bahwa ada pelanggaran HAM berat dalam peristiwa Penculikan Aktivis 97/98 yang tentunya bukan hanya hasil kerja Yulius sendiri, tetapi juga sejumlah nama pemangku jabatan tinggi dan bertabur bintang di gelanggang militer Indonesia.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Rabu (20/01), menyatakan bahwa salah satu kriteria untuk mencapai Perwira Tinggi adalah adanya capaian keberhasilan melaksanakan tugas, sehingga reputasi individu dan satuan dimana ia bertugas sungguh diakui dan layak diapresiasi.

Apapun sanksi yang diputus oleh pengadilan, diangkatnya Yulius Selvanus yang adalah pelaku pelanggaran HAM berat menunjukkan bahwa kejahatan seriusyang ia lakukan hanya dipandang sebagai pelanggaran ringan yang tidak mempengaruhi atau bahkan adalah satu prestasi gemilang yang patut dilakukan dan dicontoh oleh semua perwira yang hendak menjadi Perwira Tinggi.

Brigjen Yulius tidak sendiri menikmati kekebalan hukum ini. Ada Mayjen Hartomo yang saat ini memimpin Akademi Militer di Magelang dan Kolonel Inf. Rionardo yang saat ini juga memimpin sebagai Komandan Brigif 1/Jaya Sakti mendapat promosi gemilang pasca keterlibatan mereka dalam pembunuhan aktivis Papua Theys Hiyo Eluai di bulan November 2001.

Promosi instan nir-rekam jejak ini ini tentunya merusak reformasi tubuh TNI yang telah berproses selama lebih dari 17 tahun. Reformasi institusional sektor pertahanan adalah prasyarat utama untuk melepaskan bayang-bayang kediktatoran militer. Di dalamnya ada upaya untuk mendorong baik institusi maupun prajurit tunduk pada aturan hukum yang akuntabel dan transparan. Menempatkan institusi pertahanan di bawah kontrol supremasi sipil demokratik.

Namun demikian, di Indonesia kita melihat TNI dan aktor-aktor keamanan masih menjadi primadona negara, tidak pernah tersentuh hukum dan cenderung menikmati status imunitas dari hukum. Ini bisa dibuktikan dari lemahnya sistem pengawasan internal melalui UU Peradilan Militer yang belum pernah tersentuh amandemen dan tidak digunakannya mekanisme rekam jejak (vetting mechanism) untuk mengukur apakah seorang prajurit layak mendapatkan promosi karier dalam jenjang kemiliteran di Indonesia. Reformasi setengah hati ini akan menempatkan serdadu-serdadu keamanan dalam relasi yang superior karena tidak pernah tersentuh hukum.

 

Sebagai masyarakat sipil yang peduli terhadap kemajuan aparat pertahanan Indonesia, kami meminta kepada:

1.      Presiden RI untuk berkoordinasi dengan Komnas HAM dan Jaksa Agung untuk segera membuka kembali kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis ‘97/98. Masih banyak pelaku atau mereka yang diduga mengetahui di mana ke-13 orang ini berada harus mempertanggungjawabkan tindakannya. Menempuh mekanisme pengadilan HAM ad hoc, membentuk Komite untuk Orang Hilang untuk mencari keberadaan 13 orang tersebut, memberikan kompensasi kepada para korban dan keluarga dan menyegerakan ratifikasi Konvensi Internasional tentang Penghilangan Orang Secara Paksa adalah mutlak dilakukan. Sebagaimana Panitia Khusus DPR untuk kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa memberikan 4 rekomendasi diakhir tahun 2009;

2.      Panglima TNI untuk membuka semua ukuran yang jelas terkait indikator kenaikan jabatan, termasuk tidak terlibat dalam tindak pidana apalagi pelanggaran HAM berat maupun pelanggaran hukum lainnya, kemudian mempublikasikannya, agar masyarakat luas juga dapat membantu mendukung reformasi TNI menuju Indonesia yang bebas pelanggaran HAM. Mereka yang masih terlibat dalam kejahatan amat serius tidak boleh mendapatkan posisi strategis dan jikapun tengah menjalankan mandat maka mandat itu harus dicabut sampai proses hukum selesai dilakukan dan terbukti ada tindakan yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum;

3.      Menteri Pertahanan, Panglima TNI dan Mabes TNI harus membuka semua informasi yang terkait dengan keterlibatan prajurit, perwira dan operasi-operasi rahasia keamanan yang digunakan untuk membungkam kebebasan sipil yang berujung pada pelanggaran HAM yang berat, sebagaimana yang terjadi pada kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa Aktivis Pro-Demokrasi 1998/1998.

 

 

Jakarta, 22 Januari 2016

Badan Pekerja KontraS,

 

Haris Azhar, MA

Koordinator



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,389 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org