Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Aksi Teror Jakarta

Tgl terbit: Senin, 18 Januari 2016

Aksi Teror Jakarta

 

LBH Jakarta dalam konferensi persnya bersama YLBHI, Imparsial, dan KontraS, menyampaikan beberapa hal:

  1. LBH Jakarta berbelasungkawa kepada seluruh korban aksi teror.
  2. BIN dan Kepolisian "kecolongan" dalam pencegahan teror.
  3. LBH Jakarta mensinyalir BIN dan POLRI tidak sinergi dalam penanganan keamanan. Hal tersebut terlihat dengan adanya perbedaan pendapat antara Kapolri dan Ka.BIN dalam kasus Din Minimi. Kemudian terlihat juga dari usulan Ka.BIN agar BIN memiliki kewenangan menangkap yang tidak disepakati oleh Kapolri melalui berbagai media.
  4. Usulan Ka.BIN agar BIN memiliki kewenangan penangkapan bertentangan dengan UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara yang menjelaskan peran dan fungsi intelijen hanyalah untuk preventif atau antisipasi ancaman.
  5. Menyayangkan tidak ada sistem yang komprehensif untuk menanganan teror. Ini terlihat dari beberapa hal, antara lain: 
    - Tidak adanya sterilisasi lokasi ketika bom pertama meledak, 
    - Lambatnya mobilisasi ambulan dan pemadam kebakaran, 
    - Tidak ada saluran komunikasi resmi dari polisi/pemerintah sehingga warga menjadi panik karena isu bom juga terjadi di Alam Sutera, Slipi, Palmerah, Cikini, dan Salemba. Mediapun akhirnya memperkeruh situasi dengan menyebarkan berita "hoax".
    Sistem penanganan teror harus dibuat, siapa yang "in charge" dan siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat ketika terjadi teror.
  6. Program deradikalisasi tidak akan berhasil jika problem ketidakadilan tidak diselesaikan. Sebagai contoh terpidana terorisme tidak akan berubah jika praktek penyiksaan masih dilakukan aparat, keluarga tidak diberi akses yang mudah untuk membesuk, dan seterusnya. 

 

 

Jakarta, 17 Januari 2016

 

LBH Jakarta - YLBHI - Imparsial - KontraS



Kasus terkait :


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,558 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org