Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Pemerintah Indonesia Harus Tegas Dalam Penangkapan dan Pendeportasian Sewenang-Wenang Oleh Pemerintah Malaysia Terhadap Warga Negara Indonesia



Tgl terbit: Selasa, 12 Januari 2016

Pemerintah Indonesia Harus Tegas Dalam Penangkapan dan Pendeportasian Sewenang-Wenang Oleh Pemerintah Malaysia Terhadap Warga Negara Indonesia

 

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) – organisasi hak asasi manusia non-pemerintah – mengecam sikap Pemerintah Indonesia terutama Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Malaysia, dengan sikap permisif dan lunak atas pengusiran Mugiyanto, Warga Negara Indonesia, pada 7 Januari 2016, di Bandara Kuala Lumpur, oleh departemen Imigrasi Malaysia.

Mugiyanto ditangkap dan ditahan di kantor Imigrasi Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur sehubungan dengan rencana sebagai pembicara pada kegiatan “Gerakan Rakyat Menuju Perubahan” yang diselenggarakan oleh Bersih 2.0. Gerakan Bersih 2.0 adalah gerakan demokratisasi menentang rezim Najib Razak. Sebaliknya, Pemerintah Malaysia menuduh Mugiyanto berupaya untuk mengintervensi urusan negara lain dengan terlibat dalam kegiatan politik domestik Malaysia. Tindakan Pemerintah Malaysia terhadap Mugiyanto sungguh memalukan, mengingat Malaysia adalah Ketua ASEAN, organisasi regional dikawasan Asia Tenggara. Sudah sepatutnya sebagai bagian dan pemimpin ASEAN, Malaysia menjamin rasa aman dari setiap warga negara anggota ASEAN.

Tindakan Pemerintah Malaysia adalah tindakan sewenang-wenang karena Mugiyanto tidak terlibat tindak kriminal dan belum ada putusan yang pasti terkait landasan pengusiran Mugiyanto, dan oleh karenanya patut untuk diusir. Serta, untuk itu, menjadi penting dan sah bagi Pemerintah Indonesia untuk protes kepada Pemerintah Malaysia.

Melalui surat yang KontraS kirim pada tanggal 11 Januari 2016 kepada Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Indonesia, dengan tembusan kepada KBRI Malaysia, KontraS menuntut pemerintah Indonesia untuk menindaklanjuti penindakan sewenang-wenang oleh pemerintah Malaysia kepada warga negara Indonesia. Yang mencerminkan tindakan non-demokratis dan mengabaikan nilai hak asasi manusia. Maka dari itu, KontraS mendesak KBRI Malaysia dan Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk:

  1. Membangun dialog dan sikap tegas dengan pihak pemerintah Malaysia dengan pihak Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI mengenai keterangan jelas penangkapan sewenang-wenang dan pendeportasian Mugiyanto.
  2. Meminta transparansi secara jelas mengenai landasan hukum atas penangkapan dan pendeportasian Mugiyanto kepada pemerintah Malaysia sesuai dengan etika diplomatik imigrasi antara kedua belah negara.
  3. Meminta Duta Besar Indonesia di Malaysia untuk lebih tegas dan tanggap dalam menjalankan mandat untuk memproteksi warga negara Indonesia di Malaysia yang mendapat perlakuan sewenang-wenang.

Alasan dari pemerintah Malaysia terhadap pendeportasian Mugiyanto masih belum diketahui secara pasti hingga saat ini. Pernyataan dari Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Malaysia, Herman Prayitno mencerminkan sikap permisif dan tidak tegas akan pengimplementasian mandat dari Duta Besar sebagai representasi dari pemerintah Indonesia untuk melindungi, menghormati dan memenuhi hak warga negaranya di manapun. 

 

 

Jakarta, 11 Januari 2016

 

Haris Azhar, MA

Koordinator

 

Sumber Foto: freemalaysiatoday.com



Kasus terkait :


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 2,526 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org