Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Penangkapan Sewenang-Wenang dan Deportasi kepada Pembela Hak Asasi Manusia di Malaysia

Tgl terbit: Kamis, 07 Januari 2016

Penangkapan Sewenang-Wenang dan Deportasi kepada Pembela Hak Asasi Manusia di Malaysia

 

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), organisasi non-profit berbasis hak asasi manusia – mengutuk aksi penangkapan dan penahanan oleh otoritas Malaysia kepada Mugiyanto Sipin, pembela hak asasi manusia dari Indonesia karena menjadi salah satu panelis dalam acara Gerakan Bersih 2.0 “Yellow Mania” pada 7 Januari 2016. Mugiyanto ditangkap dan ditahan di Kantor Imigrasi Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur karena tuduhan berelasi dengan acara ini.

Berdasarkan Kepolisian Dang Wangi Malaysia, acara “Yellow Mania” sudah mendapatkan izin dibawah UU Aksi Damai Berserikat 2012 karena acara ini akan diadakan di Kuala Lumpur Selangor Chinese Assembly Hall. Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia belum menerima surat notifikasi apapun dari Departemen Imigrasi Malaysia mengenai deportasi Mugiyanto, walaupun seharusnya pihak Imigrasi harus segera memberikan notifikasi terkait penangkapan dan deportasi ini kepada pihak Kedutaan Besar Indonesia. Selain itu, masih belum ada keterangan jelas dari pihak pemerintah Malaysia mengenai alasan penangkapan dan deportasi Mugiyanto dari Malaysia.

Mugiyanto merupakan salah satu aktivis yang diculik dan ditahan oleh Kopassus pada era Orde Baru di Indonesia. Pemerintah Malaysia telah melanggar pasal 19 dari Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik mengenai kebebasan berpendapat dan berekspresi dan artikel 9 mengenai kebabasan individu, tidak ada seorang pun yang dapat dijadikan subjek atas penangkapan dan penahanan sewenang-wenang.

 

 

Jakarta, 7 Januari 2016

 

Haris Azhar, MA

Koordinator



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 2,612 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org