Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
SURAT TERBUKA: "Menolak Peradilan Militer dan Evaluasi Menyeluruh Penggunaan Senjata Api di Lingkungan Anggota TNI"

Tgl terbit: Kamis, 05 November 2015

No       : /SK-KontraS/XI/2015

Hal      : Surat Terbuka “Menolak Peradilan Militer dan Evaluasi Menyeluruh Penggunaan

              Senjata Api di Lingkungan Anggota TNI”

 

 

Kepada Yang Terhormat

Panglima TNI

Jendral TNI Gatot Nurmantoyo

Di Tempat

 

Dengan Hormat,

KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) menyayangkan keberulangan tindakan arogansi terkait dengan penggunaan senjata api yang dilakukan oleh Serda Yoyok (yang selanjutnya disebut sebagai pelaku), anggota TNI Kompi Intai Tempur Batalyon (Taipur Yon) Intel Kostrad terhadap Sdr. Marsim Sarmani alias Japra (yang selanjutnya disebut sebagai korban), di Cibinong, Jawa Barat pada tanggal 03 November 2015.

Berdasarkan informasi yang kami dapat, peristiwa bermula ketika pelaku yang pada saat itu sedang mengendarai mobil hampir diserempet oleh sepeda motor korban. Tidak terima dengan peristiwa tersebut, pelaku kemudian melakukan pengejaran terhadap korban hingga berhenti di depan SPBU Ciriung lalu kemudian terlibat percekcokan dan saling dorong dengan korban. Pelaku kemudian langsung mengeluarkan senjata api dan langsung melakukan penembakan terhadap korban hingga mengenai bagian kepala korban, yang menyebabkan korban meninggal di lokasi kejadian.  

Berdasarkan informasi diatas, kami menilai bahwa tindakan – tindakan penodongan senjata api yang dilakukan oleh anggota TNI tersebut merupakan salah satu bentuk tindakan arogansi yang kerap kali dilakukan sebagai alat pembenar dan pembelaan diri. Hal ini didasarkan dari beberapa catatan KontraS, dimana setidaknya dalam 3 (tiga) bulan terakhir, kami mencatat telah terjadi 2 (dua) peristiwa penembakan yang dilakukan oleh anggota TNI. Adapun sebanyak 3 (tiga) orang meninggal dunia sementara 4 (empat) orang lainnya mengalami luka – luka akibat peristiwa arogansi yang dilakukan oleh anggota TNI terhadap warga masyarakat terkait dengan penggunaan senjata api.

Peristiwa diatas kembali menunjukan keberulangan tindakan kekerasan dan arogansi aparat keamanan terhadap warga masyarakat, yang berujung pada penggunaan senjata api sebagai alat legitimasi pembelaan dan pembenaran. Tindakan tersebut jelas melanggar hak atas rasa aman dan hak untuk hidup. Kami juga menilai bahwa tidak ada alasan pemaaf dan/atau pembenar terhadap tindakan yang dilakukan oleh anggota TNI tersebut, terkait dengan penggunaan senjata api sebagai alat pembelaan diri dan pembenaran melakukan tindakan penembakan. Apalagi mengingat penyebab dari peristiwa tersebut seringkali diakibatkan dari tindakan arogansi dan brutalitas anggota TNI itu sendiri. 

Kondisi diatas menunjukkan bahwa telah terjadi penyalahgunaan kekuatan secara berlebihan dan menjadikan persoalan ini serius dan harus diperhatikan oleh TNI. Oleh karenanya, kami mendesak:

Pertama, Denpom untuk menyerahkan kasus penembakan tersebut ke institusi kepolisian agar diproses melalui mekanisme peradilan umum. Hal ini sebagai bagian dari asas persamaan di hadapan hukum untuk menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara warga sipil maupun militer di hadapan hukum. Selain itu, proses persidangan di peradilan umum harus dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik sehingga dapat berjalan secara transparan dan akuntabel;

Kedua, TNI harus melakukan evaluasi dan pengawasan yang ketat terhadap setiap anggotanya di lapangan dalam hal penggunaan kekuatan, khususnya penggunaan senjata api dan tidak mentolerir tindakan-tindakan anggotanya yang menggunakan kekuatan secara berlebihan yang tidak sesuai dengan prinsip proposionalitas;

Ketiga, TNI harus melakukan pemeriksaan dan audit senjata api serta amunisi secara berkala yang digunakan oleh anggotanya di lapangan.

Keempat, Pemerintah dan DPR RI untuk segera melakukan revisi terhadap UU Peradilan Militer, sehingga agar setiap anggota TNI yang melakukan tindak pidana kriminal tunduk pada peradilan umum sebagai bentuk jaminan atas asas persamaan di hadapan hukum yang dijamin dalam Undang – Undang Dasar 1945.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

 

 

Jakarta, 5 November 2015

Badan Pekerja KontraS,

 

Haris Azhar

Koordinator

 

Tembusan :

  1. Ketua Komisi I DPR RI


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 2,394 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org