Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Peringatan Hari Anti Hukuman Mati Sedunia: Momentum Negara untuk Menjauhi Praktik Hukuman Mati dan Pemidanaan yang Dipaksakan



Tgl terbit: Jumat, 09 Oktober 2015

Peringatan Hari Anti Hukuman Mati Sedunia: Momentum Negara untuk Menjauhi Praktik Hukuman Mati  dan Pemidanaan yang Dipaksakan

 

Pada peringatan 13 Tahun Hari Anti Hukuman Mati Sedunia yang jatuh pada tanggal 10 Oktober 2015, KontraS ingin memberikan suatu paparan komprehensif terkait tren global yang menjauhi praktik usang ini, dengan situasi hari ini di Indonesia terkait dengan advokasi anti hukuman mati guna menyelaraskan tren global dan komitmen Pemerintah Indonesia dalam jaminan perlindungan hak asasi manusia, utamanya hak atas hidup.

Dua gelombang eksekusi terhadap 14 terpidana mati yang dilakukan pada bulan Januari dan Mei 2015 adalah suatu fakta yang tidak bisa diabaikan, bahwa persoalan hukuman mati masih digunakan oleh pemerintah guna menegakkan hukum. Namun demikian, terdapat situasi global di mana praktik barbar tersebut terbukti tidak efektif baik dalam memberikan efek jera, menjamin rasa aman, atau bahkan mengevaluasi kinerja aparat penegak hukum di banyak negara.

Dalam Sidang Komite HAM PBB Sesi ke-30 (High Level Panel Discussion) yang baru saja selesai dilakukan di Jenewa bulan September silam, ada komitmen untuk memperluas kesepakatan negara-negara di kawasan Asia dalam kapasitas negara untuk mendukung abolisi global hukuman mati melalui perlindungan martabat manusia. Hal ini hanya dapat tercapai dengan beberapa prakondisi, termasuk memperkuat dukungan politik dan teknis lainnya –seperti kapasitas pemahaman aparat penegak hukum, peraturan perundang-undangan yang selaras dengan standar HAM, dan termasuk kerjasama bilateral-multilateral untuk mencegah kejahatan-kejahatan yang berdimensi transnasional.

Secara global terdapat fokus utama peringatan Hari Anti Hukuman Mati Sedunia yaitu pada masih diterapkannya praktik hukuman mati untuk kejahatan narkotika. Namun demikian, KontraS ingin memberikan suatu pandangan hak asasi manusia terkait tren nasional tentang pengulangan ketidaktransparanan mekanisme penegakan hukum dan bermuara pada vonis pengadilan yang masih menjatuhkan vonis hukuman mati sebagai sanksi hukum primer –termasuk dalam kejahatan pembunuhan berencana, terorisme dan kejahatan narkotika. Tren nasional ini bisa terlihat dalam pengalaman KontraS melakukan pendampingan hukum terhadap terpidana mati, salah satunya adalah Yusman Telaumbanua. Kasus ini memang sudah mendapatkan sorotan publik –dalam dan luar negeri- termasuk komitmen pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM untuk meninjau kembali kecacatan-kecacatan hukum yang dialami Yusman sepanjang proses persidangan maupun pengumpulan bukti dan fakta.

Tren ketidaktransparanan mekanisme penegakan hukum dalam kasus Yusman terasa begitu kuat ketika KontraS menemukan sejumlah bukti yang bisa memperjelas adanya rekayasa kasus pada kejahatan dugaan pembunuhan berencana di Nias yang melibatkan Yusman dan Rusula Hia (kakak ipar Yusman), yaitu:

Pertama, diketahui selama proses penyidikan di Kepolisian Sektor Gunungsitoli Nias diketahui bahwa proses hukum ini dilakukan dengan penuh tekanan dan adanya tindakan penyiksaan yang dialami Yusman Telaumbanua dan Rusula Hia.

Kedua, Yusman harus menandatangani Berita Acara Perkara (BAP) di bawah tekanan, diketahui juga Yusman tidak bisa membaca tulisan Bahasa Indonesia maupun cakap berbicara bahasa nasional.

Ketiga, ketiadaan pertimbangan dari Pengadilan Negeri Gunungsitoli atas usia Yusman yang diketahui berumur 16 tahun ketika vonis dijatuhkan ditahun 2013.

Keempat, ada bentuk traumatik yang tersisa di dalam diri Yusman dan Rusula atas praktik penyiksaan dan ketidakjelasan status hukum yang potensial menggiring mereka ke arena eksekusi.

Baik Yusman dan Rasula yang telah dipindahkan dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Batu Nusakambangan ke Lapas I Tangerang sejak awal bulan Mei 2015 akan didampingi KontraS untuk menempuh upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) atas putusan PN Gunungsitoli. Guna mempersiapkan upaya di atas, KontraS telah melakukan investigasi ke 3 wilayah di bulan Maret 2015. Pertama, di Nias (bertemu dengan pendeta yang mencatatkan nama Yusman di Gereja dan tetangga Yusman yang mengetahui waktu pembaptisan tersebut). Kedua, di Riau (bertemu orangtua Yusman). Ketiga, di Cilacap (bertemu Yusman di Lapas Nusakambangan). Selain itu, KontraS juga bekerja sama dengan Tim Dokter Forensik di Indonesia guna menyegerakan pemeriksaan fisik untuk mengetahui usia pasti Yusman saat ini, mengingat minimnya dokumen hukum resmi yang menunjukkan identitas diri Yusman. Fakta-fakta yang tengah dikumpulkan di atas akan dijadikan bukti resmi saat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung.

KontraS juga akan mendesak Kementerian Hukum dan HAM guna memastikan bahwa Direktorat Jenderal terkait di bawah kementerian dapat memberikan kemudahan akses dan bantuan hukum bagi Yusman dalam mengumpulkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa telah terjadinya pemidanaan yang dipaksakan baginya. Langkah ini penting dalam memastikan kewajiban negara untuk memberikan akses layanan dan bantuan hukum kepada masyarakat seperti Yusman; sekaligus menggunakan preseden Yusman dan Rusula sebagai contoh ruang koreksi atas pemidanaan yang dipaksakan yang masih sering terjadi di Indonesia.

Yusman dan Rusula adalah contoh buruk dari mekanisme pemidanaan yang dipaksakan tanpa diikuti dengan standar-standar peradilan yang jujur dan adil di Indonesia. Indonesia sebagai negara pihak dari Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR, 1966: Indonesia ratifikasi ditahun 2005) wajib tunduk pada Pasal 6 dan Pasal 14. Tafsir Pasal 6 harus dilakukan progresif kepada negara-negara yang masih menerapkan hukuman mati untuk bisa memberikan ukuran ketat pada pemberian vonis. Jika terdapat kategori hak-hak asasi dari ICCPR yang terlanggar, maka hukuman mati tidak boleh dilakukan. Begitu pula pada tafsir Pasal 14 yang mengedepankan sistem peradilan yang jujur, adil dan tidak memihak menjamin prasyarat hak-hak para terpidana untuk mendapatkan akses (bantuan) hukum yang dapat digunakan oleh setiap individu tanpa ada diskriminasi dan pembatasan hak lainnya.

Ke depannya, KontraS mengusulkan agar pemerintah mampu menyelaraskan standar perundang-undangan di Indonesia yang mampu digunakan untuk memperkuat komitmen Pemerintah Indonesia untuk menjunjung tinggi prinsip peradilan yang adil, jujur dan tidak memihak (fair trial & due process of law) –komitmen implisit Kemenlu dalam UN Human Rights Council biennal high level pannel discussion on question of the death penalty, 4 Maret 2015 maupun posisi abstain Indonesia dalam voting global moratorium hukuman mati di Majelis Umum PBB pada November 2014- Pemerintah juga harus memperkuat kapasitas pemahaman aparat penegak hukum dan instansi terkait (kepolisian, kejaksaan dan lembaga peradilan) untuk tidak menggunakan pemidanaan hukuman mati dan memberikan dukungan kepada masyarakat –melalui akses bantuan hukum salah satunya- agar dapat membuktikan bahwa pemidanaan hukuman mati bertentangan dengan semangat jaminan perlindungan hak-hak asasi yang menjadi dasar komitmen Pemerintah Indonesia di Konstitusi UUD 1945; sehingga Indonesia setara dengan negara-negara yang sudah maju menuju agenda moratorium maupun abolisi hukuman mati di waktu dekat.

 

Jakarta, 9 Oktober 2015

Badan Pekerja KontraS,

 

Haris Azhar, MA

Koordinator

 

Narahubung:

Putri Kanesia  (Divisi Pembelaan Hak Sipil & Politik) : +628151623293

Puri Kencana Putri (Biro Riset) : +628175455229



Kasus terkait Peristiwa 1965/1966;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 1,897 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org