Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Mendesak Jokowi-JK untuk Melaksanakan Reforma Agraria Sejati



Tgl terbit: Minggu, 13 September 2015

Mendesak Jokowi-JK untuk Melaksanakan Reforma Agraria Sejati

 

Pemerintahan Jokowi-JK melabeli salah satu program di RPJMN sebagai reforma agraria. Program tersebut meliputi redistribusi tanah, legalisasi aset dan bantuan pemberdayaan masyarakat. Sejumlah 9 juta hektar tanah dialokasikan untuk redistribusi dan legalisasi. Pemerintah menetapkan tanah seluas 4,5 juta hektar lewat legalisasi asset (sertifikasi), sementara 4,5 juta hektar tanah lewat redistribusi tanah yang sebagian besar melalui proses pelepasan kawasan hutan.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN sebagai implementor bagi program tersebut belum menyiapkan berbagai prasyarat implementasi, baik landasan hukum hingga strategi pelaksanaan. Sehingga, hingga saat ini belum terdapat kejelasan pelaksanaan dari program tersebut. Di sisi lain, berbagai organisasi masyarakat sipil yang tergabung kedalam Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) menilai bahwa program yang diklaim sebagai reforma agraria oleh Jokowi-JK bukan sebagai reforma agraria sejati.

Selain masih cenderung terbatas dan sektoral, program yang diklaim sebagai reforma agraria oleh Jokowi-JK belum diorientasikan pada penyelesaian berbagai persoalan agraria secara menyeluruh, mulai dari ketimpangan struktur pemilikan dan penguasaan tanah, konversi lahan-lahan pertanian, penurunan jumlah petani hingga konflik agraria. Tanpa orientasi dari pemerintahan saat ini untuk menyusun langkah-langkah guna menyelesaikan berbagai persoalan tersebut, maka program dalam RPJMN yang tercatat sebagai reforma agraria, bukan merupakan reforma agraria sejati.

Di tahun 2014, rasio gini tanah tercatat 0,72 yang mana menandakan ketimpangan pemilikan dan penguasaan masih terjadi hingga saat ini. Bahkan, dengan minimnya langkah-langkah pemerintah untuk meminimalisir ketimpangan tidak menutup kemungkinan angka tersebut akan terus membengkak. Kemudian, persoalan penurunan jumlah petani tak kalah mengkhawatirkan, dimana dalam catatan BPS, telah terjadi penurunan sebesar 5 juta rumah tangga petani dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

Lebih lanjut, persoalan konflik agraria juga belum menemukan titik terang di bawah pemerintahan Jokowi-JK. Meski dalam catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) telah terjadi 472 kasus konflik di tahun 2014 yang melibatkan 105.887 kepala keluarga, belum ada keseriusan pemerintah untuk menghentikan peningkatan angka konflik. Di sisi lain, tindakan kekerasan maupun kriminalisasi terhadap petani, masyarakat adat, aktivis agraria, dan kelompok masyarakat lainnya masih terjadi, dan KPA mencatat di tahun 2014, terdapat 19 orang tewas, 107 dianiaya, 17 orang tertembak dan 225 orang ditangkap. Adapun, pelaku kekerasan di dominasi oleh aparat kepolisian, preman dan TNI.

Selain itu, berbagai persoalan terkini juga turut menambah pelik kondisi agraria di Indonesia, sebut saja tingginya angka impor produk pangan, kekeringan hingga kebakaran lahan. Dalam kebijakan impor, Jokowi-JK tak berbeda dengan pemerintah terdahulu karena cenderung masih bertopang terhadap impor untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Terlebih, adanya kekeringan yang melanda berbagai daerah hingga saat ini menambah kuat alasan pemerintah untuk membuka keran impor. Alasan lain, sebagaimana diungkap oleh Gubernur BI, bahwa impor pangan dibutuhkan untuk menjaga inflasi ditengah pelemahan nilai tukar rupiah.

Secara spesifik, persoalan kekeringan yang terjadi di banyak daerah, terutama di sebagian daerah yang menjadi lumbung pangan merupakan indikasi kuat dari ketidaksiapan pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap petani. Tak hanya itu, minimnya perhatian pemerintah terhadap petani dan sektor pertanian menyebabkan tidak adanya langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi kekeringan, ataupun ancaman-ancaman lain di sektor pertanian secara khusus, maupun sektor-sektor agraria lain secara umum.

Persoalan lain, dalam kasus kebakaran lahan di beberapa daerah, pemerintah terlihat belum memiliki keseriusan untuk menghentikan praktik pembakaran lahan yang disinyalir dilakukan oleh beberapa perusahaan besar guna melakukan konversi lahan secara massif. Tak hanya itu, kebakaran lahan juga mengindikasikan bahwa pemerintah pusat dan daerah belum mampu mengatur secara tegas peruntukan dan pemanfaatan lahan-lahan di banyak daerah. Sehingga, konversi lahan-lahan produktif terus terjadi, bahkan tak jarang konversi lahan dilakukan tanpa pertimbangan yang cukup, layaknya praktik perluasan perkebunan sawit.

Di tengah kondisi demikian, pemerintah tidak bisa abai dan menutup mata atas realitas yang terjadi. Perubahan secara menyeluruh dalam berbagai sektor agraria mendesak untuk dilakukan oleh pemerintah, karena tanpa itu, krisis di ragam sektor agraria menjadi tak terhindarkan. Maka, sebagai wujud niat dan komitmen politik pemerintahan Jokowi-JK untuk mendorong dan melaksanakan penyelesaikan persoalan agraria, pembentukan lembaga pelaksana reforma agraria di bawah otoritas Presiden menjadi mendesak untuk diwujudkan. Lembaga tersebut nantinya akan menyusun dan melakukan aksi nasional pelaksanaan reforma agraria sejati di Indonesia yang melibatkan kementerian lintas sektor, masyarakat, dan lainnya.

Berdasarkan paparan dan data diatas, dalam kesempatan ini kami dari Komite Aksi Hari Tani Nasional, sekali lagi menegaskan:

  1. Pemerintahan Jokowi JK harus segera melaksanakan reforma agraria sejati dan menyelesaikan konflik agraria
  2. Bentuk segera badan khusus dibawah Presiden yang bertugas melaksanakan aksi nasional reforma agrarian.
  3. Menyerukan kepada seluruh organisasi rakyat, baik petani, buruh, kaum perempuan, mahasiswa dan masyarakat miskin perkotaan untuk bersatu dan mendukung rangkaian aksi serentak pada momen hari tani nasional 2015.

 

Demikian siaran pers, kami sampaikan untuk menjadi perhatian bersama.

 

Jakarta, 13 September 2015

 

 

Komite Aksi Hari Tani Nasional

KPA, API, STI Indramayu, SEPETAK Karawang, FPBI, SMI, GPM Majalengka, KIARA, WALHI, Elsam, KontraS, TuK Indonesia, Sawit Watch, IHCS, SPKS, SP, SP Jabodetabek, Bina Desa, SainS, Pilnet, KPOP, JKPP, JATAM, RMI, AMANAT Bogor, Pusaka



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 2,657 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org