Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Hargai Hak - Hak Masyarakat Papua, Stop Kekerasan dan Penggunaan Senjata Api Sebagai Alat Pembelaan Diri!

Tgl terbit: Minggu, 30 Agustus 2015

Hargai Hak – Hak Masyarakat Papua, Stop Kekerasan dan Penggunaan Senjata Api Sebagai Alat Pembelaan Diri!

 

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), mengecam insiden kekerasan dengan penggunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota TNI AD  Kodim  1710/Mimika terhadap warga sipil. Akibat dari peristiwa tersebut 2 (dua) orang warga meninggal dunia, sementara 4 (empat) orang warga lainnya mengalami luka – luka akibat penembakan yang dilakukan oleh anggota TNI AD di Timika pada tanggal 28 Agustus 2015 sekitar pukul 02.35 Wit

 

Berdasarkan informasi yang kami terima peristiwa bermula ketika masyarakat sedang melaksanakan acara keagamaan dengan melaksanakan acara adat di halaman Gereja Katolik, disaat yang bersamaan melintas anggota TNI yang diduga dalam kondisi terpengaruh minuman keras mengendari sepeda motor dan menerobos jalan yang sebelumnya dipasangi plang oleh masyarakat, karena masyarakat tengah mengadakan acara keagamaan dan adat. Masyarakat menegur agar anggota tersebut mengendarai kendaraan secara hati – hati, namun diduga karena tidak terima atas teguran tersebut, anggota tersebut menghentikan kendaraan dan menghampiri para pemuda yang sedang melaksanakan acara di halaman gereja, namun aksi tersebut dihadang oleh beberapa pemuda agar anggota tersebut meninggalkan lokasi mengingat di halaman gereja sedang diadakan kegiatan keagamaan dan adat. Selang beberapa menit pasca peristiwa tersebut, datang sekitar 3 (tiga) orang anggota dengan membawa senjata api dan kemudian terjadi peristiwa penembakan terhadap pemuda gereja yang sedang melaksanakan pengamanan acara tersebut.

 

Informasi diatas, kembali menunjukan keberulangan tindakan kekerasan dan arogansi aparat keamanan di Papua terhadap warga masyarakat Papua, yang berujung pada penggunaan senjata api sebagi alat legitimasi pembelaan dan pembenaran.  Tindakan  ini tidak saja melanggar hak atas rasa aman dan hak untuk hidup, tetapi juga melanggar hak - hak adat dan hak beribadah, mengingat peristiwa tersebut terjadi ketika masyarakat sedang melaksanakan kegiatan adat dan kegiatan keagaman di halaman Gereja Katolik. Kami juga menilai bahwa tidak ada alasan pemaaf dan/atau pembenar terhadap tindakan yang dilakukan oleh anggota TNI tersebut, terkait dengan penggunaan senjata api sebagai alat pembelaan diri dan pembenaran melakukan tindakan penembakan yang mengakibatkan 2 (dua) orang meninggal dunia dan 4 (empat) orang lainnya mengalami luka tembak, mengingat penyebab dari peristiwa tersebut adalah akibat dari tindakan arogansi dan brutalitas anggota TNI itu sendiri, sebelum peristiwa penembakan. 

 

Terkait dengan peristiwa tersebut, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak:

 

Pertama,  Pangdam Cenderawasih tidak menghalang – halangi proses dan tindakan hukum dan Kapolda Papua segera melakukan penyidikan atas kasus ini. Kasus ini harus segera  diproses melalui mekanisme peradilan umum, sebagai bagian dari asas persamaan dihadapan hukum, guna menujukan bahwa tidak ada perbedaan antara masyarakat dengan militer dihadapan hukum, selain itu agar proses tersebut berjalan secara transparan dan akuntabel, mengingat bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik militer terkait dengan tindakan – tindakan kekerasan jauh dari rasa keadilan bagi korban, seperti kasus Penembakan terhadap Arliance Tabuni anak dibawah umur yang dilakukan oleh anggota TNI yang di hentikan (SP3) dengan alasan bahwa tidak ada bukti otopsi dikarenakan mayat tersebut sudah dikremasi sebagai  bagian dari adat;

 

Kedua, Panglima TNI harus memastikan setiap anggotanya di lapangan untuk mematuhi prinsip - prinsip dan standar Hak Asasi Manusia yang telah dijamin oleh konstitusi, termasuk perlindungan terhadap hak atas hidup dalam situasi apapun, hak persamaan di hadapan hukum, hak kebebasan beribadah, hak – hak adat serta hak untuk bebas dari rasa takut, dan untuk meminimalisir penggunaan kekuatan yang berujung pada praktik - praktik kekerasan dengan mengatasnamakan penegakan hukum dan keamanan apalagi sebagai alat pembelaan.

 

Ketiga, Kementerian Pertahanan, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan melakukan evaluasi atas pendekatan operasi keamanan di Papua, dan memastikan penempatan dan operasi keamanan terkontrol dan terkendali untuk mencegah terjadinya operasi atau tindakan diluar kendali yang justru mengganggu proses perdamaian di Papua. 

 

Jakarta, 29 Agustus 2015

Badan Pekerja



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,486 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org