Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
TNI Didesak Tidak Terlibat Tanggulangi Teror

Sumber: TEMPOINTERAKTIF.COM | Tgl terbit: Jumat, 07 Agustus 2009

TEMPO Interaktif, Jakarta - Koalisi untuk Keselamatan Masyarakat Sipil mendesak Tentara Nasional Indonesia tidak dilibatkan dalam penanggulangan terorisme. Alasannya, masuknya TNI dalam operasi anti terorisme justru akan mengakibatkan tumpang tindih dengan fungsi dan kerja kepolisian.

"Ini akan merusak proses penegakan hukum," kata Bhatara Ibnu Reza, Peneliti Imparsial The Indonesian Human Rights Monitor dalam jumpa pers di Kantor Imparsial, Jumat (7/8).

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengintruksikan TNI agar ikut terlibat dalam penanggulangan terorisme melalui pemaksimalan kerja struktur komando teritorial saat pidato sesaat meledaknya bom Hotel JW Marriot dan Hotel Ritz Carlton pada Jumat (17/7).

Menurut Bhatara, jika TNI dilibatkan maka akan menimbulkan masalah serius dalam proses reformasi TNI. Dia melanjutkan, penanganan terorisme merupakan bagian dari penegakan hukum sehingga tidak dibenarkan TNI dilibatkan. Meski dalam Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, bahwa TNI bisa menjalankan tugas operasi militer selain perang. "Namun perlu pengaturan yang lebih rinci pembagian tugas dan batasan TNI dalam keterlibatan melawan terorisme," ujarnya.

Tanpa penjelasan itu, Bhatara melanjutkan, akan menimbulkan tafsir sepihak oleh aparat TNI di lapangan. Dia mencontohkan, beberapa kasus yang menunjukkan keterlibatan TNI dalam kerangka penegakan hukum dengan melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga pelaku teror.

Koordinator Kontras, Usman Hamid mengatakan, masuknya TNI dalam pengejaran terorisme justru akan mengancam sistem penegakan hukum di Indonesia. "TNI tidak dilatih dalam proses penyelidikan dan penyidikan sistemnya berbeda dengan kepolisian," katanya. Dia mencontohkan dalam pemeriksaan TNI menggunakan sistem tertutup dan sistem atas ke bawah. "Ini akan mengancam kebebasan masyarakat sipil," katanya. Apalagi, kata dia, Kultur kekerasan itu kental dengan tradisi militer akan mengancam penegakan hak asasi manusia.

Usman mengingatkan, bahwa dalam penanggulangan terorisme ini tetap dipegang polisi sedangkan TNI hanya sebagai pembantuan. "Seharusnya keterlibatan TNI hanya dalam pembantuan dan bersifat limitatif," katanya. Sehingga, dia mendesak presiden mengeluarkan instruksi secara tertulis berkaitan hal tersebut dengan rinci pembagian tugas dan kewenangan. "Tidak hanya pernyataan yang bisa ditafsirkan macam-macam."

Aktivis Imparsial, Al Araf menegaskan aturan main yang jelas itu penting semacam rule of conduct. "Jika tidak ada aturan yang jelas, justru akan mengembalikan hegemoni yang kuat oleh militer. Akan susah dikontrol," katanya.

Aktivis Elsam, Amirruddin menyatakan seharusnya pemerintah memperbaiki sistem itu tidak kondisional. Ketika ada kejadian, kata dia, mendadak dibuat sistem baru yang justru akan mengacaukan tugas dan kewenangan institusi negara. "Kalau memang polisi dan densus 88 dianggap belum efektif yang ditambah personelnya. Bukan dengan menambah kewenangan instuitusi lain yang justru akan memperparah sistem itu," katanya.

EKO ARI WIBOWO



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 656 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org