Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Surat Terbuka Menolak Sutiyoso sebagai Kepala BIN

Tgl terbit: Senin, 22 Juni 2015

Hal : Surat Terbuka Menolak Sutiyososebagai Kepala BIN
Kepada Yang Terhormat,
Ketua Komisi I DPR RI
Drs. Mahfudz Siddiq, M. Si
Di –
Tempat 

Dengan hormat,

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan keputusan Presiden Joko Widodo yang menunjuk Letnan Jenderal TNI (Purn) Sutiyoso sebagai calon tunggal Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).  Untuk itu kami meminta Komisi I DPR RI, sebagai mitra kerja pemerintah dibidang pertahanan dan luar negeri, untuk memeriksa dan menolak pencalonan tersebut. 

Berdasarkan UU Intelijen, Nomor 17 tahun 2011, pada BAB VII diatur soal Badan Inteiljen Negara [BIN], dari mulai memberikan informasi ke Presiden untuk pengambilan kebijakan hingga memiliki kewenangan melakukan koordinasi intelijen dengan institusi lainnya. Jikakemudian BIN dipimpin oleh seseorang yang memiliki rekam jejak kontroversial dan patut diduga terlibat dalam berbagai kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat, maka khawatir kepemimpinannya akan dijadikan alat untuk meniadakan proses hukum, pengungkapan kebenaran dan pemulihan kondisi para korban. Demikianlah yang patut dikhawatirkan dengan pencalonan Sutiyoso. Sebagaimana dalam catatan KontraS, nama Sutiyoso terkait dengan berbagai kasus sebagaimana disebutkan dibawah ini; 

1. Penembakan 5 (lima) jurnalis Australia yang dikenal dengan kasus Balibo Five (1975);
2. Operasi Flamboyan dan Seroja di Timor Leste (1975); 
3. Operas Militer Penumpasan Gerakan Aceh Merdeka (1978); dan
4. Penyerangan kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro yang dikenal dengan peristiwa Kudatuli (1996).

Tidak seharusnya seorang presiden mempercayakan suatu lembaga strategis, kepada seseorang yang berpotensi menghalangi tercapainya Nawacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah [RPJM] terkait dengan penegakan hukum dan HAM. 

Penunjukkan Kepala BIN adalah hak prerogatif Presiden, akan tetapi keputusan memilih Sutiyoso sebaga icalontunggal telah menyalahi asas penyelenggaraan intelijen yang tercantum dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, khususnya Pasal 2 huruf f tentang netralitas atau ketidak berpihakan BIN terhadap pengaruh manapun. Selain diduga terlibat kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat, Sutiyoso jugamerupakan ketua umum atau setidak-tidaknya mantan petinggi DPP Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Pengalaman serupa pernahter jadi di Indonesia, ketika masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri, dimana Hendropriyono ditunjuk menjadi Kepala BIN. Hendropriyono, patut diduga terlibat dan dimintakan pertanggung jawabannya dalam kasus Talangsari 1989, dimana lebih dari 200 orang perempuan dan anak-anak menjadi korban, juga peristiwa mobilisasi pro Indonesia di Timor Leste yang berujung pada kejahatan terhadap kemanusiaan. Kepemimpinan Hendroproyono dalam BIN telah digunakan untuk menjalan operasi pembunuhan terhadap Munir, pekerja hak asasi manusia, yang membongkar kasus Talangsari Lampung (1989) dan kasus Timor Leste(1999). 

KontraS mengingatkan dan mengetuk hati Komisi I DPR RI, untuk membuka diri dan memahami kebutuhan perbaikan negari dan bangsa Indonesia. Kita bisa melihat pengalaman dari sejumlah negaralain nya, yang juga mengalami transisi dari rezim otoritarian seperti Indonesia, guna membatasi para pelanggar HAM untuk menduduki jabatan strategis dalam pemerintahan adalah dengan menerap kanmekanisme “vetting”—yang terdiriatas menyaring (screening) dan mencegah (barring), hingga memindahkan posisi (removal) pejabat publik yang diketahui memiliki rekam jejak HAM buruk, serta memurnikan (purging) institusi-institusi negara yang dianggap memiliki peranan strategis, termasuk sektor pertahanan dan keamanan.

Untuk itu, kami mendesak agar Komisi I DPR RI berani menolak usulan PresidenJoko Widodo agar dalam pencalonan Sutiyoso sebagai Kepala BIN, dengan cara, salah satunya, menjadikan kapasitas track record penghormatan terhadap hukumdan HAM calon sebagai pertimbangan utama dalam menunjuk penggantinya.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Jakarta, 22 Juni 2015
Badan Pekerja KontraS,

 

Haris Azhar
Koordinator



Kasus terkait Pembunuhan Munir 2004;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 2,687 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org