Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Bukan Pembangunan Smelter, Pabrik Semen, Pupuk dan Kawasan Industri Di Wilayah Adat Suku Kamoro

Tgl terbit: Sabtu, 06 Juni 2015

SIARAN PERS
Bukan Pembangunan Smelter, Pabrik Semen, Pupuk dan Kawasan Industri
Di Wilayah Adat Suku Kamoro

Smelter PT. Freeport Indonesia akan dibangun di tanah Papua. Terdengar menarik di tengah ketertinggalan provinsi ini dari wilayah lain. Bahkan, bukan hanya smelter, tapi juga sebuah kawasan industri besar seperti pabrik semen, pupuk, pembangkit, pelabuhan dan industri perikanan.

Masalahnya adalah mengapa lagi-lagi pembangunan tersebut berada di tanah Suku Kamoro. Suku yang selama puluhan tahun telah menderita akibat tailing PT. Freport dan sekarang, atas nama pembangunan tanah adat mereka harus diambil untuk pembangunan yang bisa jadi tak akan dirasakan manfaatnya oleh Suku Kamoro, yang masih hidup dalam tradisi meramu.

Wilayah adat Kamoro yang sebagaian besar merupakan area pesisir, kaya dengan sumber kehidupan alam seperti hutan mangrove, sagu dan ikan yang merupakan sumber kehidupan utama bagi masyarakat adat suku Kamoro, yang selama ini hidup meramu dari alam. Jika rencana pembangunan ini diteruskan, tentu saja dampaknya terhadap lingkungan dan sosial ekonomi akan sangat merugikan bagi proses kelangsungan hidup masyarakat adat Kamoro.

Upaya penolakan pembangunan smelter PT Freeport oleh masyarakat suku Kamoro telah dilakukan berkali-kali. Namun rencana tersebut masih berlangsung. Rencana pembangunan smelter di wilayah adat Kamoro yang penuh rekayasa itu terus berjalan, tanpa adanya proses sosialisasi yang utuh atas dampak dan manfaatnya kepada masyarakat serta lembaga musyawarah adat Kamoro. Saat ini Suku Kamoro telah melakukan sasi, ritual adat yang menunjukkan agar tanah, hutan mangrove dan pantai mereka tidak boleh dijamah.

Mengutip Ketua Lemasko, Robertus Waraopea (21/3) yang mengatakan rencana pemerintah membangun Smelter di wilayah Poumako tidak dengan cara “mengetuk pintu” terlebih dahulu kepada masyarakat maupun lembaga adat. Padahal wilayah tersebut secara keseluruhan merupakan wilayah yang diklaim oleh masyarakat Kamoro. Apalagi di sekitar lokasi itu terdapat pemukiman masyarakat adat Kamoro yang selama ini menggantungkan hidup dari mencari makanan di sungai-sungai wilayah adat mereka.

Artinya, secara prinsip melanggar hak masyarakat adat Suku Kamoro dan wilayahnya. Tentu secara perundang-undangan rencana ini pun bertentangan dengan UU Kehutanan No.41/1999 Pasal 2 tentang Mangrove, Keputusan MK 35/PUU-X/2012 tentang penegasan Hutan Adat adalah Hutan yang berada di wilayah adat, serta UU No 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

Padahal jelas dalam UU No. 4/2009 tentang Minerba dan kewajiban bagi perusahaan untuk membangun smelter wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5/1960, UU No.1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk menjamin keberadaan masyarakat dan ekosistem yang ada.

Oleh karena itu, sekali kami dari berbagai elemen masyarakat sipil dan perwakilan Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro dalam konfrensi pers hari ini di Jakarta menyatakan bahwa:

  1. Menolak Pembangunan Smelter PT. Freeport Indonesia dan kawasan industri lainnya di Wilayah Adat Kamoro;
  2. Menuntut Pemerintah untuk melindungi dan mengakui hak wilayah adat Suku Kamoro.

 

Demikian konferensi pers ini disampaikan untuk menjadi perhatian semua pihak. Terima kasih atas perhatiannya.

Jakarta, 6 Juni 2015

Tertanda

Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), PUSAKA, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Aliansi Petani Indonesia (API), Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) dan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), PIL-NET



Kasus terkait Wasior 2001;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 2,074 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org