Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Presiden Jokowi: Segera Terbitkan Inpres Proses Hukum Kasus Masa Lalu!

Tgl terbit: Kamis, 04 Juni 2015

Presiden Jokowi: Segera Terbitkan Inpres Proses Hukum Kasus Masa Lalu!

KontraS meminta agar Jaksa Agung dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia [Komnas HAM] menghentikan praktek politik diluar kewenangan hukumnya. Tindakan ini telah mengingkari dasar hukum kewenangan kerja ke dua lembaga tersebut, dalam perkara-perkara pelanggaran HAM yang berat. Sebagaimana diketahui, dalam UU tentang Kejaksaan Agung dan UU Pengadilan Hak Asasi Manusia, dijelaskan bahwa jika ditemukan adanya dugaan pelanggaran HAM yang berat, maka perlu dilakukan penyelidikan dan peyidikan sebelum dilakukan penuntutan dan pengadilannya. Kedua tugas tersebut diemban oleh Komnas HAM untuk membuktikan adanya peristiwa pelanggaran HAM [pasal 18 ayat 1, UU Pengadilan HAM] dan Kejaksaan Agung untuk membuktikan siapa dan bukti dari peristiwa pelanggaran HAM yang berat [pasal 30 ayat 1 huruf D, UU 16/2004 tentang Kejaksaan Agung]. Kami menganggap bahwa praktek Jaksa Agung dan Komnas HAM adalah praktek perbuatan melawan hukum.

Sebaliknya, kami meminta agar Jaksa Agung dan Komnas HAM fokus mencari upaya tindak lanjut, saling mengembalikan berkas diantara keduanya. Masyarakat perlu mengetahui dan diingatkan kembali bahwa telah terjadi 6 kali pengembalian berkas antara Kejaksaan Agung dan Komnas HAM. Jadi bukan soal ketiadaan alat bukti, seperti yang diutarakan oleh Jaksa Agung.

Berangkat dari itu, sebagaimana mandat Undang-undang, janji Presiden dan kondisi terkini, KontraS meminta kepada Presiden untuk mengambil beberapa langkah;

Pertama Presiden Jokowi mengutamakan korban dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu dengan memastikan agar hak-hak para korban terpenuhi, yaitu hak untuk mengetahui kebenaran, hak untuk mendapatkan keadilan dan hak untuk mendapatkan perbaikan hidup [reparasi].

Kedua Presiden membentuk Komite Kepresidenan untuk menjembatani kebuntuan proses hukum antara Kejaksaan Agung dengan Komnas HAM. Komite ini bersifat independen dan langsung berada dibawah Presiden.

Ketiga KontraS meminta Presiden untuk segera mengeluarkan Instruksi Presiden kepada Jaksa Agung untuk penyidikan dan penuntutan 7 kasus yang telah selesai tahap penyelidikan oleh Komnas HAM. Mengeluarkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Pengadilan HAM ad hoc untuk 6 kasus masa lalu.

Keempat pernyataan resmi kenegaraan dalam bentuk pengakuan dan permohonan maaf negara terhadap korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Permintaan maaf ini harus ditindaklanjuti dengan sejumlah tindakan hukum sebagaimana telah disebutkan di atas yaitu membentuk Pengadilan HAM ad hoc, Komite Kepresidenan, dan memastikan hak-hak para korban terpenuhi.

Jakarta, 4 Juni 2015
Badan Pekerja KontraS

Haris Azhar
Koordinator KontraS



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 2,625 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org