Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Bersama Mendesak Pencabutan Pembebasan Bersyarat yang diberikan kepada Pembunuh Munir

Tgl terbit: Jumat, 29 Mei 2015

Press Release
Bersama Mendesak Pencabutan Pembebasan Bersyarat yang diberikan kepada Pembunuh Munir

Mengajak masyarakat, aktifis dan pegiat HAM, serta seluruh sahabat Munir untuk bersama membuat pernyataan dan menandatangani Petisi menolak  Pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Pollycarpus. 

Penuntasan kasus Munir Said Thalib kian gelap. Lebih dari 10 tahun sejak ia tewas diracun, Negara hanya mampu menyeret pelaku lapangan yaitu Pollycarpus Budihari Priyanto dan Indra Setiawan ke Penjara. Selain gagal mengungkap keterlibatan aktor utamanya, Negara juga gagal memberikan penghukuman yang maksimal terhadap para pelaku.

Ketiadaan komitmen atas penuntasan kasus pelanggaran HAM dan pemenuhan keadilan korban semakin nampak setelah Kemenkumham melalui SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: W11.PK.01.05.06-0028 Tahun 2014 tertanggal 13 November 2014 memberikan Pembebasan Bersyarat [PB] terhadap Pollycarpus. Pemberian PB ini sarat dengan kejanggalan dan rekayasa; diantaranya laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dijadikan dasar dalam memberikan PB terhadap Pollycarpus, memuat tanggapan dari pihak keluarga korban. Faktanya, keluarga korban [Suciwati] sama sekali tidak pernah dimintakan tanggapannya terkait rencana pemberian PB ini.

Pada Februari 2015, Komite Aksi Solidaritas untuk Munir [KASUM] mendaftarkan gugatan SK PB tersebut ke PTUN Jakarta dengan argumentasi bahwa dalam memberikan Pembebasan Bersyarat, Pemerintah harus berpatokan kepada PP No. 32/1999 Jo. PP No. 99/2012 Jo. Permenkumham No. 21/2013 yang mengatur mengenai syarat-syarat pemberian PB yaitu diantaranya harus mempertimbangkan kepentingan keamanan, ketertiban umum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Negara juga harus memperhatikan apakah PB tersebut dapat diterima oleh masyarakat. Apabila kedua syarat ini tidak terpenuhi maka PB yang diberikan kepada Pollycarpus tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan harus dibatalkan.

Menurut Kemenkumham Pollycarpus boleh jadi dianggap berkelakuan baik di Lembaga Pemasyarakatan, tetapi bila kita lihat faktanya, Pollycarpus sama sekali tidak menyesali perbuatannya dan tidak berkontribusi apapun dalam mengungkap pembunuhan Munir, malahan terkesan menutupi terungkapnya kebenaran yang sesungguhnya.

Melalui event Peluncuran Petisi Partisipasi Publik Menolak Pembebasan Bersyarat Pollycarpus hari ini, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] dan LBH Jakarta sebagai bagian dari Komite Aksi Solidaritas untuk Munir [KASUM] mengajak seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk mendukung dan menyuarakan penolakan atas pembebasan bersyarat yang diberikan kepada Pollycarpus sebagai bukti bahwa masyarakat tidak dapat menerima PB Pollycarpus dan tidak diperhatikannya rasa keadilan masyarakat.

Partisipasi atas penolakan pemberian Pembebasan Bersyarat Pollycarpus dapat dilakukan dengan mengisi pernyataan penolakan untuk diajukan sebagai bukti di persidangan. Juga dengan mengisi petisi online http://chn.ge/1LPLnFC Petisi ini akan diajukan sebagai bukti bahwa masyarakat Indonesia MENOLAK PEMBEBASAN BERSYARAT POLLYCARPUS.

 

Jakarta, 29 Mei 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS], LBH Jakarta, Komite Aksi Solidaritas untuk Munir [KASUM]


Lampiran :
SURAT PERNYATAAN INDIVIDU
SURAT PERNYATAAN LEMBAGA

 



Kasus terkait Pembunuhan Munir 2004;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 2,996 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org