Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Membawa Mereka Pulang:
Rekomendasi CAVR dan KKP tentang Orang Hilang dan Anak-anak yang Dipisahkan Harus Segera Dilaksanakan

Tgl terbit: Selasa, 26 Mei 2015

Keterangan Pers
Komnas HAM – AJAR – KONTRAS – IKOHI - ELSAM

Membawa Mereka Pulang:
Rekomendasi CAVR dan KKP tentang Orang Hilang dan Anak-anak yang Dipisahkan Harus Segera Dilaksanakan1


Aisah bertemu kembali dengan ibunya di Viqueque, pada 19 Mei 2015. Ia dan dua saudara laki-lakinya, saat itu berusia 5, 7 dan 8, dibawa ke Indonesia pada tahun 1994 oleh sebuah yayasan keagamaan. Mereka telah terpisah selama 21 tahun. Foto: Esteve @ AJAR. 

Pada tangal 18-23 Mei 2015, empat belas orang "anak yang dipisahkan" dari keluarga akibat konflik kembali bertemu dengan sanak-saudara setelah lebih dari dua atau bahkan tiga dekade terpisah. Mereka terpisah sejak mereka berumur antara usia 5 sampai 15.  Ke-empat belas orang ini  (2 perempuan dan 12 laki-laki) diambil dari beberapa kabupaten, a.l. Viqueque, Los Palos, Manatuto, dan Ainaro, antara 1979-1994.

Kunjungan selama enam hari ini menggerakan hati semua pihak yang terlibat. Anggota keluarga yang tadinya mengasumsikan bahwa saudara mereka telah meninggal menerima keluarga mereka dengan tangan terbuka dan air mata sukacita. Beberapa orang bahkan telah memiliki batu nisan dengan nama mereka, karena berpuluh-puluh tahun tidak terdengar informasi tentang keberadaan mereka. Kunjungan ini termasuk perjalanan pulang ke kampung-kampung halaman mereka, tur keliling Dili untuk lebih memahami sejarah dan perkembangan di dalam negeri, serta pertemuan dengan masyarakat sipil dan pejabat pemerintah, termasuk Perdana Menteri, Menteri Solidaritas Sosial, Pimpinan Provedor untuk Hak Asasi Manusia dan Keadilan (PDHJ – institusi HAM nasional TL)  dan Duta Besar Republik Indonesia.  Untuk keempat belas "anak-anak" yang dipisahkan ini reuni dengan sanak keluarga adalah sesuatu yang sebelumnya tak terbayangkan. Sebagai anak-anak, beberapa orang dari mereka cukup beruntung karena diangkat dalam keluarga yang penuh kasih, dibesarkan dan dididik sebagai orang Indonesia. Namun, bagi sebagian besar dari mereka, harapan mereka untuk mendapatkan hidup yang lebih baik serta kesempatan untuk sekolah pupus dengan cepat. Banyak dari mereka harus berjuang sendiri, hidup terlantar dan bergantung pada kecerdasan dan keberuntungan mereka masing-masing. Sebagian menjadi rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi. Seperti kata Bapak Muhammad Legibere, salah seorang anak yang dibawa ke Indonesia pada tahun 1984, "Hidup tanpa cinta adalah seperti burung tanpa sayap."  

Kunjungan ini merupakan kerja gabungan antara dua inisiatif yang melebur. Yang pertama, dari masyarakat sipil, Asia Justice and Rights (AJAR) bekerja sama dengan KontraS, Elsam, IKOHI, dan dan HAK Association, bekerja untuk menemukan anak-anak yang dipisahkan ini, bersama para korban yang telah terlebih dahulu menemukan keluarga mereka. Untuk AJAR ini adalah kunjungan kedua yang telah memfasilitasi sejak 2013.  Yang kedua, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan mitranya di Timor-Leste, Provedor untuk Hak Asasi Manusia dan Keadilan (PDHJ) telah menandatangani MoU pada tahun 2013 untuk menindak-lanjuti rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan. Komnas HAM membentuk Tim Pendataan Anak-anak Timor Leste yang dipindahkan ke wilayah Republik Indonesia dalam periode 1975-1999 pada bulan Februari 2014 yang kemudian melakukan penyelidikan bersama dengan organisasi masyarakat sipil tersebut diatas. Kedua lembaga negara ini bersama-sama telah berkoordinasi dan ikut memfasilitasi kunjungan di tahun 2015 ini.

CAVR (2005) membuat estimasi bahwa setidaknya 4000 anak telah dipisahkan selama masa konflik. CAVR maupun Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia-Timor Leste (KKP, 2008) membuat rekomendasi untuk segera mencari orang hilang dan mempertemukan anak-anak yang dipisahkan. Sejak penyerahan laporan KKP pada kedua presiden pada tahun 2008, pembicaraan dua negara untuk menjalankan rekomendasi KKP masih berjalan. Pada Juli 2009, Timor-Leste mengajukan sebuah proposal pendek kepada Indonesia untuk mempertimbangkan pembentukan sub-working group terkait dengan isu orang hilang.2 Namun sampai kini belum ada perkembangan yang konkrit.

Pada bulan Oktober 2011, pemerintah Indonesia mengeluarkan sebuah Peraturan Presiden untuk rencana aksi pelaksanaan rekomendasi KKP. 3 Namun, sangat disayangkan berkaitan dengan rekomendasi pembentukan komisi orang hilang, rencana aksi hanya menyebutkan tentang penanganan anak-anak yang terpisah. Sedangkan persoalan substantif tentang pencarian orang hilang sama-sekali tidak dimasukkan.4 Sampai dengan 2015, belum ada kemajuan konkrit dalam upaya ini.

Karena itu Tim Bersama menghimbau kepada pemerintah Indonesia untuk segera mengambil tindakan konkrit untuk memulihkan hak "anak-anak" dan keluarga korban untuk mengetahui nasib anak-anak mereka yang dipisahkan; sekaligus mendukung upaya untuk mempertemukan anak-anak yang dipisahkan dengan sanak-keluarga mereka di Timor-Leste. Dengan cara melaporkan keberadaan "anak-anak" asal Timor Leste, memberi kemudahan dalam urusan mengurus passport, mendukung biaya perjalanan untuk anak-anak ini serta keluarga mereka. Sedangkan pemerintah Timor-Leste perlu memberi status bebas visa bagi anak-anak yang dipisahkan beserta anggota keluarganya dan membantu upaya pemulihan keberadaan mereka dalam keluarga secara adat.

Persahabatan antara Indonesia dan Timor Leste penting bagi kedua negara dan bangsa. Proses pencarian orang hilang harus segera dilanjutkan dan melibatkan keluarga korban serta masyarakat sipil. MoU antara KomnasHAM dan PDHJ perlu dilanjutkan dan  ditingkatkan dalam sebuah upaya konkrit dilakukan untuk pencarian informasi tentang anak-anak yang dipisahkan maupun orang-orang yang dihilangkan. Pemerintah kedua negara segera membuka informasi tentang dan memfasilitasi partisipasi keluarga korban dan masyarakat sipil.

 

Jakarta, 26 Mei 2015
Komnas HAM: Sandra Moniaga - 0811896379
AJAR: Galuh Wandita - 081382761997
Kontras: Yati Andriyani - 081586664599


1 CAVR adalah singkatan dari Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi di Timor Leste dalam bahasa Portugis dan KKP adalah singkatan dari Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia-Timor Leste  

2 Lihat Pernyataan Press Bersama, Pertemuan Pegawai Senior Keempat dengan Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor-Leste, Januari 21-22, 2010, Bali, Indonesia, dan Kementerian Luar Negeri, Rancangan untuk Diskusi, Pembahasan Isu Penghilangan Orang: Beberapa Pertimbangan, dipresentasikan pada Pertemuan Konsultasi Pegawai Senior Ketiga, 16-19 Juli 2009, Dili.

3 Perpres No 72 Tahun 2011 tentang "Rencana Aksi Implementasi Rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor-Leste"  dapat diunduh di http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_perundangan&id=2776&task=detail&catid=6&Itemid=42&tahun=2011;

4 Lihat "Lampiran Rencana Aksi Implementasi Rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor-Leste",  Rekomendasi V. Pembentukan Komisi Orang Hilang, hal. 41-44, http://www.depdagri.go.id/media/documents/2011/11/16/f/i/file.pdf



Kasus terkait Tanjung Priok 1984;:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,177 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org