Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Mempertanyakan Skema Humanitarian Intervention
Dalam Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka

Tgl terbit: Kamis, 21 Mei 2015

Mempertanyakan Skema Humanitarian Intervention
Dalam Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mempertanyakan komitmen Pemerintah Indonesia dalam penanganan kasus pengungsi dan pencari suaka di wilayah Indonesia. Kami menyayangkan kontradiksi pernyataan masih berlangsung diantara pengambil kebijakan, baik anatara Kemlu, TNI serta Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka. Kami melihat urgensi Pemerintah Indonesia untuk dapat memberikan kontribusi positif tidak hanya dalam pemenuhan HAM Pengungsi dan Pencari suaka yang berada dalam wilayah kedaulatan Indonesia, tetapi juga dalam resolusi konflik di negara asal untuk dapat melindungi HAM warga negaranya.

Kami mencatat bahwa beberapa hal di bawah ini harus segera dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, diantaranya:

Pertama, tidak boleh ada diskriminasi dalam pelaksanaan prinsin non-repatriasi atau secara hukum internasional disebut dengan prinsip non-refoulment. Kami menyayangkan pernyataan sikap Wakil Presiden yang menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia hanya akan menampung pencari suaka yang berasal dari etnis Rohingya, sedangkan pengungsi Bangladesh akan segera dipulangkan ke negara asal karena ‘dianggap’ hanya sebagai pengungsi ekonomi. Hal ini menyalahi aturan internasional mengenai penanganan pengungsi dan pencari suaka dimana status pengungsi harus didapatkan melalui Refugee Status Determination (RSD)melalui serangkaian proses yang dilakukan oleh Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) sesuai dengan Konvensi 1951 dan Protokol 1967 mengenai Pengungsi dan Pencari suaka. Pernyataan Pemerintah Indonesia ini menyalahi aturan Internasional dan Pemerintah Indonesia tidak bisa secara sepihak bahwa pencari suaka yang datang adalah yang memiliki tujuan ekonomi tanpa latar belakang ketakukan akan persekusi. 

Kedua, Pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa penampungan bagi pengungsi dan pencari suaka memiliki standar HAM yang layak bagi kelompok rentan, perempuan, anak dan orang tua. Pemerintah Indonesia harus memastikan jaminan atas rasa aman, memastikan terpenuhinya hak untuk mendapatkan pendidikan bagi pencari suaka anak-anak, serta jaminan atas hak atas kesehatan.

Ketiga, Pemerintah Indonesia harus memiliki skema yang tepat dan sesuai dengan prinsip kemanusiaan. Waktu yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia selama satu tahun harus secara efektif digunakan untuk memastikan keselamatan pengungsi dan pencari suaka, memberikan penjaminan HAM selama mereka berada di tempat penampungan sementara, memastikan mereka tidak akan dipersekusi kembali apabila mereka dikembalikan ke negaranya, serta apabila kemungkinan persekusi masih terjadi, Pemerintah Indonesia harus membantu dalam menemukan negara penerima suaka. Elemen persekusi tersebut di dasarkan atas ketakuatan yang dikarenakan; ras, agama, opini politik, atau kelompok sosial tertentu.

Keempat, Pemerintah Indonesia tidak boleh lepas tangan membiarkan pencari suaka terombang ambing di lautan akibat tidak diperbolehkannya mereka masuk ke wilayah kedaulatan Indonesia sesuai dengan pernyataan Jend. TNI Moeldoko. Hal ini merupakan pembiaran yang secara sengaja dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam penanganan kemanusiaan.

Kelima, Pemerintah Indonesia harus secara proaktif dalam resolusi konflik di Burma yang kian hari memburuk dengan korban yang semakin meningkat serta persekusi yang dilaksanakan secara terus menerus oleh Pemerintah Burma terhadap etnis tertentu. Hal ini juga berlaku bagi negara asal termasuk Bangladesh, Srilanka dan lainnya yang memiliki permasalahan yang sama di negaranya.

Terakhir, Pemerintah Indonesia harus dapat bekerjasama dengan organisasi Internasional untuk Kemanusiaan, baik ICRC, IOM, UNHRC, agar dapat menjamin pemenuhan HAM bagi pengungsi dan pencari suaka secara efektif dan sesuai standar HAM secara Internasional.

Jakarta, 21 Mei 2015

 

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,871 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org