Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Menemukan Dokumen DKP 1998 Krusial: Melawan Lupa atau Pembohongan Publik

Tgl terbit: Senin, 18 Mei 2015

Menemukan Dokumen DKP 1998 Krusial: Melawan Lupa atau Pembohongan Publik

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama Setara Institute dan Imparsial, pada 13 Juni 2014 silam, mengajukan permohonan dokumen dan informasi terkait surat kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Mabes TNI. Namun Mabes TNI menolak memberikan informasi dengan alasan dokumen tersebut tidak dikuasai oleh Puspen TNI selaku PPID TNI (lihat siaran pers KontraS 20 Januari 2015: Mabes TNI Wajib Membuka Dokumen Sidang DKP Kasus Penculikan Penghilangan Paksa 1997/1998). Oleh karena itu, akhirnya kami mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat (KIP).

Sidang demi sidang telah berlalu, dimulai dari sidang pembuka, mediasi, hingga kini memasuki sidang ajudikasi yang keempat. Namun bukannya kejelasan mengenai dokumen DKP tersebut yang kami dapat, melainkan dikaburkannya satu sejarah penting bangsa Indonesia. Seiring dengan mulai terlihatnya ketidakprofesionalan TNI dalam menyimpan catatan mengenai suatu dokumen penting sejarah, kuasa hukum TNI dalam persidangan sendiri mempertanyakan dan meragukan  keberadaan DKP yang memeriksa Prabowo Subianto pada tahun 1998 hanya karena dokumen DKP tersebut tidak dapat TNI temukan.

24 Agustus 1998, di hadapan wartawan dalam dan luar negeri di Markas Besar (Mabes) ABRI Jakarta, Menteri Pertahanan/Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto mengumumkan keputusannya memberhentikan Letnan Jenderal (Letjen) TNI Prabowo Subianto dari dinas kemiliteran setelah mempelajari masukan dari DKP.

19 Juni 2014, mantan Menhankam/Pangab itu, Jenderal TNI (Purn) Wiranto, kembali berhadapan dengan para wartawan. Kali ini beliau kembali menjelaskan bahwa pemberhentian Prabowo sebagai Panglima Kostrad pada masa itu berlandaskan keputusan DKP yang telah membuktikan keterlibatannya nyata-nyata dalam kasus penculikan aktivis 1998. Tidak hanya itu, kali ini bersama sejumlah nama besar mulai dari mantan Wakil Pangab Letjen (Purn) Fachrul Razi hingga mantan Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono, bertindak sebagai DKP yang memeriksa Prabowo pada masa itu, dalam berbagai kesempatan juga berhadapan dengan media dan membenarkan adanya keputusan DKP yang berisikan pertimbangan pemberhentian Prabowo Subianto dari ABRI.

Dengan demikian, semua uraian di atas hanya dapat berarti dua hal. Apakah tidak ditemukannya dokumen DKP pemberhentian Letjen (Purn) Prabowo diakibatkan ketidakprofesionalan TNI dalam menyimpan catatan mengenai dokumen penting yang mereka produksi? Terhadap situasi seperti inilah kami teriakkan: LAWAN LUPA! Pencarian dokumen DKP ini menjadi sangat krusial, ketika tahun demi tahun berlalu, bukti-bukti menghilang di tangan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab atau tidak profesional, (bahkan sebelum) saksi-saksi pun menghilang ditelan usia,¾tanpa adanya penyelesaian kasus masa lalu yang berkeadilan¾dengan mudahnya sejarah bangsa dapat direkayasa dan arti puluhan nyawa yang menjadi korban dalam merebut reformasi dengan mudahnya dilupakan.

Ataukah ternyata para purnawirawan TNI, seperti Wiranto, Fachrul Razi, dan Susilo Bambang Yudhoyono, telah berbohong dan bahwa DKP 1998 sesungguhnya tidak pernah ada?

Jakarta. 18 Mei 2015
Badan Pekerja KontraS,

 

Feri Kusuma
Kepala Divisi Pemantauan Impunitas



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 2,709 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org