Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Peringatan 12 Tahun Tragedi Jamboe Keupok dan Darurat Militer di Aceh

Tgl terbit: Minggu, 17 Mei 2015

Peringatan 12 Tahun Tragedi Jamboe Keupok dan Darurat Militer di Aceh

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) berduka atas 12 tahun tidakjelasnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Aceh.

Pada 17 Mei 2003, aparat militer menyerang penduduk sipil di Desa Jamboe Keupok, Kecamatan Bakongan (sekarang Kecamatan Kota Bahagia), Kabupaten Aceh Selatan, berdasarkan dugaan bahwa desa tersebut merupakan basis dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Peristiwa tersebut mengakibatkan 16 penduduk sipil meninggal, 16 orang mengalami penyiksaan dan 6 orang mengalami penganiayaan oleh aparat militer. Dua hari kemudian, status Darurat Militer (DM) diterapkan oleh Pemerintah pusat di Aceh.

DM diterapkan dari 19 Mei 2003-18 Mei 2005 untuk merespon situasi konflik di Aceh melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 28/2003 tentang Pernyataan Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang kemudian diperpanjang melalui Keppres No. 97/2003 pada 18 November 2013. Keppres tersebut memberikan legitimasi yang kuat kepada militer untuk “memulihkan” keamanan di Aceh melalui operasi militer. Akibatnya sejumlah kekerasan dan pelanggaran HAM terus terjadi. KontraS mencatat, sebanyak 1.963 orang tewas, 2.100 orang luka-luka, serta 1.276 orang mengalami penangkapan dan penahanan sewenang-wenang selama periode tersebut.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah melakukan penyelidikan pro justitia terhadap peristiwa Jamboe Keupok sejak November 2013 dan menjadikannya salah satu kasus prioritas. Namun hingga hampir 2 tahun berlalu, penyelidikan kasus ini tidak kunjung diselesaikan. Padahal, sebagai perbandingan, penyelidikan pro justisia yang dilakukan Komnas HAM terhadap sebagian pelanggaran HAM berat masa lalu berhasil diselesaikan dan diserahkan kepada Jaksa Agung (tahap pertama) dalam kurun waktu tidak lebih dari 1 tahun; yakni Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan II (September 2001-April 2002), Kerusuhan Mei 1998 (Maret 2003-Maret 2004), serta Wasior-Wamena (Desember 2003-September 2004).

Sepanjang tahun 2014, para korban bersama KontraS telah berupaya mendorong diselesaikannya penyelidikan kasus tersebut, baik meminta hasil perkembangan penyelidikan kasus kepada Komnas HAM, hingga melaporkan Komnas HAM ke Ombudsman terkait belum diselesaikannya penyelidikan peristiwa Jamboe Keupok dengan segera. Namun setiap jawaban yang datang dari Komnas HAM hanya menyampaikan kepada para korban untuk terus bersabar menanti penyelidikan selesai. Sementara 12 tahun sudah korban menanti tanggungjawab Negara yang terus mengabaikan hak keadilan dan pemulihan; serta membiarkan korban dan keluarganya terus berkubang dalam kondisi terpuruk, baik secara sosial, ekonomi maupun politis.

Qanun No. 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh yang digadang-gadang menjadi satu mekanisme untuk memenuhi sebagian hak-hak korban, seperti hak atas kebenaran dan reparasi, tidak kunjung pula diimplementasikan oleh Pemerintah Aceh.

Oleh karenanya, KontraS mendesak:

  1. Komnas HAM harus segera menyelesaikan penyelidikan peristiwa Jamboe Keupok dan melakukan penyelidikan untuk peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi sepanjang DM untuk menjamin pemulihan dan keadilan bagi korban;
  2. Pemerintah Aceh harus segera memberlakukan Qanun KKR Aceh untuk mengungkapkan kebenaran dan memberi pemenuhan hak-hak fundamental bagi korban.

Jakarta, 17 Mei 2015
Badan Pekerja KontraS

 

Feri Kusuma
Kepala Divisi Pemantauan Impunitas



Kasus terkait Semanggi I 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 2,560 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org