Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Hentikan Kekerasan Oleh Anggota TNI Dalam Kasus Sengketa Lahan di Desa Perkebunan Ramunia, Deli Serdang, Sumatera Utara!

Tgl terbit: Minggu, 10 Mei 2015

Hentikan Kekerasan Oleh Anggota TNI Dalam Kasus Sengketa Lahan di Desa Perkebunan Ramunia, Deli Serdang, Sumatera Utara!

Aliansi Perjuangan Tani Ramunia (APTR), bersama dengan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyesalkan terjadinya sejumlah peristiwa kekerasan terhadap petani dan warga dalam kasus sengketa lahan antara petani dan Kodam I / Bukit Barisa n(Puskopad TNI) di Desa Perkebunan Ramunia Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sejak bulan maret  2015.

Sedikitnya, 3 peristiwa kekerasan telah dialami oleh sejumlah petani Ramunia sejak kurun waktu tersebut. Puncaknya pada 7 Mei 2015, anggota TNI membubar kanpaksa aksi demonstrasi petani dan sejumlah mahasiswa di depan Markas Kodam I/ Bukit Barisan. Takhanya itu, 4 orang (Ronggur, Sabar Manalu, Rasman Nadeak, dan Ellen Marbun) juga mengalami penangkapan dan penganiayaan saat berada di dalam markas Kodam. Keempat korban kemudian dibawa ke Denpom dan Polresta Medan oleh anggota TNI, sebelum dibebaskan pada pukul 20.00 WIB.

Sebelumnya, pada 31 maret 2015, 17 orang petani juga mengalami penganiayaan oleh anggota TNI saat mencoba untuk kembali melakukan aktivitas pertanian mereka di Desa Perkebunan Ramunia. Akibtanya sejumlah petani mengalami luka-luka akibat pemukulan dan tendangan anggota TNI. Seorang petani yang bernama Herman juga sempat ditahan selama + 5 jam di posko TNI yang berada didalam wilayah lahan perkebunan tersebut.

Kekerasan kemudian berlanjut pada 17 April 2015, saat itu anggota TNI membongkar paksa posko petani Ramunia di depan gedung DPRD Sumatera Utara. Tak hanyaitu, Pangdam I/Bukit Barisan bahkan sempat melakukan intimidasi dengan cara menarik kerah baju petani bernama Open Manurung dan Nadeak, dihadapan Gubernur Sumatera Utara, Kapolda Sumatera Utara, Walikota Medan, Ketua Komisi A DPRD Sumut, serta puluhan jurnalis sebelum akhirnya membongkar posko petani.

Sengketalahan di Desa Perkebunan Ramunia sendiri bermula dari klaim Puskopad Kartika A Bukti Barisan atas tanah seluas + 220 Ha yang terletak di desa perkebunan Ramunia kecamatan Pantai Labu, kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, pada Maret 2015 lalu. Anggota TNI kemudian juga membuldoser lahan pertanian milik petani, berikut saluran irigasi yang dibuat / dibangun oleh pemerintah untuk petani bercocokt anam. Petani bahkan tidak bisa lagi memasuki wilayah lahan tersebut karena sudah ditutup dalam bentuk membuat tembok / dinding setinggi 2,5m pada wilayah lahan oleh puskopad.

Kami menilai, peristiwa tersebut secara jelas merupakan pelanggaran terhadap pasal 7, 9, 10, 19, dan 21 konvenan internasional hak sipil dan politik (Sipol), dan pasal 6, 7, 11, dan 12 konvenan internasional hak ekonomi, sosial, dan budaya (Ekosob), serta pasal 3 (2) Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang menyebutkan bahwa; “Dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI dibawa hkoordinasi Departemen Pertahanan”. Berdasarkan UU tersebut semua persoalan-persoalan administratif termasuk legalitas suatu aset milik TNI, berada di bawah tanggungjawab Departemen Pertahanan.

Dalam hal ini TNI seharusnya menyerahkannya sengketa lahan tersebut kepada pihak Kementerian Pertahanan yang nantinya akan diselesaikan dengan pihak Pemerintah, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan masyarakat. Terlebih, desa Perkebunan Ramunia, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, sendiri termasuk dalam wilayah lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dilindungioleh UU No. 41 tahun 2009.

Oleh karna itu kami mendesak:

Pertama, Pangdam I/Bukit Barisan untuk segera menarik seluruh anggota TNI yang beradadi Desa Perkebunan Ramunia, serta menjamin berhentinya bentuk-bentuk kekerasan yang selama ini dialami oleh petani Ramunia.

Kedua, Puspom TNI untuk segera melakukan penyelidikan mendalam terkait sejumlah kasus kekerasan yang dialami oleh petani Ramunia, serta menindak anggota TNI yang diketahui melakukan tindak kekerasan tersebut.

Ketiga, Kementrian Pertanahan RI untuk segera mengambil alih kasus sengketa lahan antara petani dan Kodam I/Bukit Barisan di Desa Perkebunan Ramunia, guna mencari skema penyelesaian sengketa lahan secara berkeadilan dan menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Keempat, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia untuk segera melakukan pendataan ulang terhadap sejumlah lahan yang megalami sengketa, termasuk lahan petani di Desa Perkebunan Ramunia, guna mendapatkan kejelasan terkait status tanah tersebut.

Kelima, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi untuk segara mengupayakan cara-cara penyelesaian sengketa lahan secara damai antara petani dan Kodam I/Bukit Barisan (Puskopad TNI) sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah terhadap masyarkat.

Keenam, Presiden RI untuk segera melaksanakan reforma agraria yang sudah menjadi amanat dalam UUD 1945, UUPA No.5 Tahun 1960, Tap MPR.No.IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, danUU No 11/2005 tentang Kovenan Ekosob.

Jakarta, 10 Mei 2015

Komisi untuk Orang Hilang dan KorbanTindak Kekerasan (KontraS)
Aliansi Perjuangan Petani Ramunia (APPR)


[Lampiran] Kronologis Peristiwa Kekerasan Petani Ramunia


Kasus terkait Wasior 2001;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,921 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org