Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Surat Terbuka “Matinya Ruang Kebebasan Berpendapat dan Berkumpul Di Tanah Papua

Tgl terbit: Kamis, 07 Mei 2015

 

No : 224/SK-KontraS/V/2015
Hal : Surat Terbuka “Matinya Ruang Kebebasan Berpendapat dan Berkumpul Di
Tanah Papua”

Kepada Yang Terhormat
Kepala Kepolisian Daerah Papua
Irjen Pol Drs. Yotje Mende, SH, M.Hum
Di -
Tempat

 

Dengan Hormat

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS], menyayangkan dan mempertanyakan tindakan penangkapan dan penahanan terhadap sejumlah aktivis pro demokrasi yang dilakukan oleh aparat kemanan [POLRI] di Papua dan Papua Barat, pada tanggal 30 April hingga 01 Mei 2015, setidaknya 178 orang ditangkap oleh aparat keamanan, 162 orang ditangkap di Manokwari [Papua Barat] dan 16 orang lainnya ditangkap di Marauke [Papua].

Adapun informasi yang kami dapatkan terkait dengan sejumlah aksi penangkapan tersebut adalah sebagai berikut:

Penangkapan di Manokwari [Papua Barat]

  1. Pada tanggal 30 April, 12 orang aktivis Komite Nasional Papua Barat [KNPB] ditangkap oleh aparat keamanan dari Polres Manokwari pada saat sedang membagi - bagikan selebaran ajakan aksi damai dalam memperingati Hari Aneksasi pada tanggal 01 Mei 2015;
  2. Keesokan harinya pada tanggal 01 Mei 2014 150 orang aktivis kembali ditangkap pada saat akan sedang berkumpul untuk melakukan aksi memperingati Hari Aneksasi;
  3. 150 orang aktivis ini ditangkap pada saat sedang berkumpul di depan Universitas Papua [Unipa] di Amban - Manokwari, penangkapan juga berlangsung di depan Mapolsek Amban - Manokwari.

Penangkapan di Marauke [Papua]

  1. Pada tanggal 30 April 2015, pada siang hari sejumlah aparat kemanan mendirikan pos yang tidak jauh dari sekertariat KNPB dan PRD [Parlemen Rakyat Daerah] Merauke, dan menempatkan ratusan personil aparat kemanan di Pos tersebut;
  2. Sekitar pukul 20.00 WIT salah seorang anggota Intel dari Kodim bersama satu anggota Intel dari Kepolisian mendatangi Sekretariat dan Kantor PRD merauke, dan menanyakan terkait aksi memperingati Hari Aneksasi yang akan dilakukan pada keesokan harinya;
  3. Pada tanggal 01 Mei 2015, tepatnya sekitar pukul 01.00 Wit, puluhan anggota kepolisian dari Polres Marauke mendatangi sekertariat KNPB dan dan PRD Maruke, dan langsung melakukan penagkapan terhadap 16 orang aktivis KNPB dan PRD Marauke.

Terkait dengan informasi diatas, aksi - aksi penangkapan yang dilakukan oleh aparat kemanan sebagaimana peristiwa diatas dan acap kali berulang. Hal tersebut menunjukan sikap berlebihan, reaksioner, sekaligus diskriminatif yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan aparat kemanan terhadap hak atas kebebasan berpendapat, berkumpul dan berserikat masyarakat Papua.

Dalam hal ini menyampaikan pendapat, berserikat dan berkumpul merupakan hak - hak demokratik masyarakat Papua, dan hak ini secara tegas dijamin dalam Undang - Undang Dasar [UUD] 1945 Amandemen II pasal 28E ayat 3 yang menyatakan: “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.

Hak untuk bebas berkumpul dan berpendapat juga dijamin dalam UU No. 12 tahun 2005 tentang pengesahan Konvensi Hak-hak Sipil Politik khususnya pasal 19 [hak atas kebebasan berpendapat] dan pasal 21 [hak berkumpul]

Pembatasan terhadap hak - hak Sipil Politik rakyat Papua yang mendasar menunjukan tidak adanya itikad dari pemerintah pusat dan aktor - aktor keamanan di Papua untuk mewujudkan Papua Damai. Pendekatan yang dilakukan cenderung represif dan berlebihan dalam mengatasi persoalan di Papua.

Kami juga menilai bahwa ketidakjelasan status situasi keamanan di Papua menujukan tidak ada alasan pembenaran yang dapat dijadikan dasar oleh pemerintah untuk melakukan pembatasan - pembatasan dan tindakan - tindakan represif oleh aparat keamanan terhadap masyarakat Papua.

Terkait dengan hal tersebut, kami mendesak:

Pertama, Aparat keamanan di Papua, termasuk Kepolisian untuk menghentikan tindakan intimidatif dan represif terhadap aktivis pro demokrasi sebagai bentuk mewujudkan dialog damai dan bermartabat di Papua.

Kedua, Aparat keamanan di Papua, termasuk Kepolisian untuk memberikan jaminan perlindungan seluas - luasnya bagi masyarakat Papua dan aktivis demokrasi di Papua dalam menyampaikan pendapat, berkumpul dan berserikat.

Ketiga, Kapolda Papua memastikan dan menjamin bahwa tindakan diskresi yang digunakan anggotanya tidak melanggar hak - hak masyarakat Papua untuk berpendapat, berkumpul dan berserikat, dan melakukan penghukuman bagi anggota kepolisian yang terbukti menyalahgunakan diskresi atau kewenangan yang dimiliki.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Jakarta, 07 Mei 2015
Badan Pekerja

Yati Andriyani
Wakil Bidang Advokasi KontraS

Tembusan:

  1. Menkopolhukam
  2. Kapolri
  3. Komisi III DPR RI
  4. Kompolnas
  5. Komnas HAM


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 2,409 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org