Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
FAKTA DAN KEJANGGALAN-KEJANGGALAN KASUS
PADA GELOMBANG II EKSEKUSI MATI 29 APRIL 2015



Tgl terbit: Selasa, 28 April 2015

FAKTA DAN KEJANGGALAN-KEJANGGALAN KASUS
PADA GELOMBANG II EKSEKUSI MATI 29 APRIL 2015

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) telah menemukan sejumlah fakta penting terkait dengan kecacatan hukum dalam penerapan tindak pidana hukuman mati terhadap 8 orang, di mana eksekusi mati telah dilakukan pada hari Rabu dini hari, 29 April 2015. Namun demikian dalam catatan kami, selain 8 nama terpidana yang telah dieksekusi mati, kami berpikir penting untuk tetap memasukkan keseluruhan nama di dalam daftar kejanggalan ini: Andrew Chan (Australia, 31 tahun), Jamiu Owolabi (Nigeria, 50 tahun), Mary Jane Fiesta Veloso (Filipina, 30 tahun), Myuran Sukumaran (Australia, 34 tahun), Martin Anderson (Nigeria, 50 tahun), Okuwudili Oyatanze (Nigeria, 41 tahun), Rodrigo Gularte (Brasil, 42 tahun), Serge Atlaoui (Prancis, 51 tahun), Silvester Obiekwe (Nigeria, 47 tahun), Zainal Abidin (Indonesia, 50 tahun).

Adapun temuan-temuan berikut ini berisi kejanggalan-kejanggalan kasus dri daftar proses hukum yang buruk dan daftar proses hukum yang masih berjalan. Catatan-catatan ini kemudian akan mengerucut dan membuktikan adanya kegagalan sistem penegakan hukum di Indonesia, yang telah digunakan sebagai acuan dari agenda kedaruratan negara dalam melawan narkotika dan obat-obatan terlarang di Indonesia.

  1. Andrew Chan dan Myuran Sukumaran
  1. Andrew Chan dan Myuran Sukumaran ditangkap bersama dengan 7 tersangka lainnya yang kemudian dikenal sebagai Bali Nine pada tanggal 17 April 2005. Proses persidangan dilakukan secara simultan sejak bulan Oktober 2005. Diputuskan pada tanggal 14 Februari 2006 baik Chan dan Sukumaran dinyatakan bersalah dan divonis hukuman mati. Vonis ini adalah vonis pertama dalam sejarah vonis yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar untuk terdakwa pengedar obat-obatan terlarang, dengan memberatkan bahwa 2 terpidana ini telah menyediakan uang, tiket pesawat dan akomodasi penginapan untuk semua kurir.
  1. Proses banding dilakukan oleh Chan dan Sukumaran di tingkat Pengadilan Tinggi Bali, namun ditolak pada tanggal 26 April 2005. Disaat yang bersamaan hukuman yang dijatuhkan kepada Lawrence, Michael Czugaj, Matthew Norman, Tan Duc Thanh Nguyen and Si Yi Chen didikurangi vonisnya sebanyak 20 tahun oleh Pengadilan Tinggi Bali.
  1. Pada tahun 2007, Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir atas hukuman mati yang diberikan kepada anggota Bali Nine (termasuk Andrew Chan dan Myuran Sukumaran) atas kejahatan peredaran narkotika tidak bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi, terutama melanggar hak atas hidup yang diatur di dalam Pasal 28 huruf D UUD 1945 Amandemen Kedua. Tafsir yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi RI adalah kegagalan tafsir dalam melihat tren bertahap dari sistem hukum internasional untuk menempatkan hak atas hidup sebagai bagian dari hak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun sesuai dengan Pasal 6 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Bahwa penerapan hukuman mati hanya boleh dilakukan kepada jenis kejahatan yang sangat serius (the most serious crimes), di mana instrumen HAM internasional, termasuk UN Convention Against the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (1988) menerangkan bahwa kejahatan narkotika bukanlah kejahatan yang sangat serius; dan turut menegaskan bahwa hukuman mati tidak boleh diberikan kepada terhadap kejahatan narkotika. Akibat dari efek tafsir hukum yang sempit tersebut, putusan ini telah dijadikan pembenar negara –termasuk aparat penegak hukum- dalam memberikan vonis hukuman mati di Indonesia.
  1. Proses Peninjauan Kembali (PK) pertama dilakukan oleh Chan dan Sukumaran pada tanggal 13 Agustus 2010, namun setahun kemudian (17 Juli 2011) Mahkamah Agung menolak PK dengan alasan tidak ada kecacatan hukum dalam proses penuntutan yang sudah dilakukan di tahap yang lebih rendah. Eksekusi hanya bisa ditunda jika Presiden memberikan pengampunan (grasi) kepada dua terpidana ini.
  1. Pada tanggal 20 Januari 2015, Presiden menolak permohonan grasi untuk terpidana mati Andrew Chan, dengan kutipan bahwa Presiden menilai, “tidak terdapat cukup alasan untuk memberikan grasi kepada terpidana tersebut”, di mana grasi merujuk pada Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 Amandemen Kedua dan UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Kutipan penolakan grasi juga diberikan sama kepada Myuran Sukumaran pada 30 Desember 2014. KontraS mempertanyakan alasan hukum penolakan Presiden RI dengan bunyi petikan di atas. Tidak ada ruang eksaminasi yang jelas dan terang dilakukan oleh Presiden RI untuk penolakan tersebut.
  1. Andrew Chan dan Myuran Sukumaran juga telah menempuh PK II sesuai dengan kesempatan pada sistem hukum Indonesia untuk memperbolehkan terpidana (mati) untuk mengajukan PK. Namun, pada April 2015 pihak Mahkamah Agung menolak PK II dengan alasan, “tidak ada bukti baru yang tersedia oleh para terpidana.” Dalam hal ini KontraS melihat bahwa tersedianya kesempatan Peninjauan Kembali dalam tata sistem hukum di Indonesia ternyata tidak menjamin tersedianya arena hukum yang adil yang bisa digunakan untuk memeriksa proses kasus dari para terpidana.

2. Jamiu Owolabi

  1. KontraS menemukan kejanggalan hukum yang menonjol pada kasus yang dialami oleh Jamiu Owolabi. Terpidana diketahui telah mendekam di dalam tahanan selama 17 tahun untuk kejahatan yang diketahui bahwa Owolabi telah menjadi korban dari sindikat perdagangan manusia.
  1. Diketahui bahwa ada kesalahan identitas yang terus dikekalkan sepanjang proses penyelidikan, penyidikan, hingga vonis hukuman mati sehingga pemberitaan di media terus mengenalnya dengan nama Raheem Agbaji Salami, nama yang diambil dari paspor palsu yang diberikan oleh sindikat kepada Owolabi.
  1. Sepanjang proses hukum yang ia tempuh, Owolabi banyak tidak didampingi oleh kuasa hukum akibat kemiskinan yang ia alami. Ketiadaan akses hukum kepada mereka yang lemah ekonomi tidak boleh dijadikan diskriminasi oleh negara. Namun yang terjadi sebaliknya di Indonesia. Negara tidak melaksanakan ketentuan sesuai dengan Pasal 56 ayat 1 KUHAP yang memberikan beban kewajiban negara untuk menunjuk kuasa hukum pada semua tingkat pemeriksaan.
  1. Tim kuasa hukum yang dipimpin oleh Utomo Karim telah mengajukan gugatan PMH pada tanggal 27 April, untuk menggugat kesalahan identitas (nama, usia, alamat) yang telah terjadi pada kasus Owolabi.
  1. Sebelum proses eksekusi dilakukan, KontraS mengetahui dari tim kuasa hukum bahwa Owolabi diminta untuk mengukur baju yang akan digunakan untuk eksekusi tanpa adanya notifikasi 3x24 jam kepada pihak Kedutaan Besar Nigeria dan keluarga. Dalam situasi ini, KontraS melihat adanya inkonsistensi kejaksaan Agung dalam menggunakan kewenangannya, memainkan emosi dan beban psikologis terpidana sebelum tanggal eksekusi ditetapkan.
  1. Grasi yang ditolak oleh Presiden di awal tahun 2015 juga menerangkan, “tidak terdapat cukup alasan untuk memberikan grasi kepada terpidana tersebut”.
  1. Mary Jane Fiesta Veloso
  1. Mary Jane Fiesta Veloso yang tidak didampingi penerjemah tersumpah pada seluruh tahapan pemeriksaan telah melanggar ketentuan Pasal 53 KUHAP. Bahkan sebelumnya pada proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tahun 2010, Mary Jane tidak didampingi oleh kuasa hukum.
  1. Akibat kesalahan penerjemah –karena Mary Jane tidak bisa berbahasa Indonesia dan Bahasa inggris dengan baik-, Jaksa Penuntut yang menuntut dirinya pidana seumur hidup akhirnya divonis hukuman mati sejak tahap pengadilan pertama di PN. Sleman.
  1. Upaya grasi yang telah ditolak oleh Presiden pada bulan Desember 2014 dengan kutipan, “Tidak terdapat cukup alasan untuk memberikan grasi kepada terpidana tersebut”.
  1. Dua proses peninjauan kembali yang ditempuh oleh Mary Jane telah gagal dilakukan. Dalam hal ini KontraS melihat bahwa tersedianya kesempatan Peninjauan Kembali dalam tata sistem hukum di Indonesia ternyata tidak menjamin tersedianya arena hukum yang adil yang bisa digunakan untuk memeriksa proses kasus dari para terpidana.

 

  1. Martin Anderson
  1. Terpidana tidak mendapatkan pendampingan konsular dari Kedutaan Ghana, mengingat tidak ada Kedutaan Ghana di Indonesia. Tidak ada komunikasi dari Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Ghana. Ini melanggar Konvensi Internasional tentang Perjanjian Konsular. – Vienna Convention on Consular Relations Pasal 36.
  1. Diketahui bahwa Martin Anderson hanya memiliki 50 gram heroin., dengan kepemilikan yang amat minim, namun vonis tetap dilakukan di tingkat pengadilan negeri Jakarta Utara. Tim kuasa hukum ingin mendorong peringanan hukuman, mengingat terdapat satu yurisprudensi di mana seorang Nigeria yang dihukum mati bernama Hillary K. Chimezie yang memiliki 5.8 kg dari heroin akhirnya dikurangi vonis hukumannya selama 12 tahun.
  1. Penolakan grasi dari Presiden diawal tahun 2015 juga masih berbunyi, “Tidak terdapat cukup alasan untuk memberikan grasi kepada terpidana tersebut”.
  1. Okuwidili Oyatanze
  1. Hukuman mati yang dijatuhkan kepada terpidana sejak pengadilan tahap pertama (2001), termasuk isi penolakan grasi, “Tidak terdapat cukup alasan untuk memberikan grasi kepada terpidana tersebut” sekali lagi membuktikan adanya penerapan hukuman mati serampangan yang dilakukan di dalam sistem hukum Indonesia.
  1. Rodrigo Gularte
  1. Rodrigo Gularte tidak mengajukan upaya hukum kasasi karena tidak memilki uang untuk membayar pengacara dan tidak diberikan informasi terkait sistem hukum Indonesia. Padahal berdasarkan pasal 56 ayat 1 KUHAP. Terdakwa yang diancam hukuman mati maka pengadilan WAJIB menunjuk kuasa hukum pada semua tingkat pemeriksaan. Rodrigo Gularte juga tidak didampingi penerjemah tersumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 KUHAP pada seluruh tahapan pemeriksaan.
  2. Rodrigo Gularte, berdasarkan keterangan medis mengalami gangguan kejiwaan sejak tahun 1982, berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut:

No

Perihal

Keterangan

1.

Hasil Keterangan Psikiatri
Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap
Tanggal 11 Februari 2015

Mendiagnosis Rodrigo dengan Skizofrenia Paranoid dan DD: Gangguan Bipoler dengan ciri psikotik

2.

Medical Certificate dikeluarkan oleh Dokter Neurologi dan Bedah Saraf Erasto Cichon
Tanggal: 22 Desember 2004

Menyatakan bahwa Rodrigo sejak tahun 1982 mengalami kelainan cerebral dysrhythmia yang menyebabkannya melakukan perbuatan involunter, seperti melakukan tindakan yang agresif, tidak memperhitungan bahaya, menunjukkan kurangnya kontrol diri.

3.

Medical Report
Dibuat oleh Dr. Cezar Roberto de Camargo Morris
Tanggal: 24 Agustus 2004

Menyatakan bahwa Rodrigo sudah diperiksa olehnya sejak Mei 1987 atas permintaan keluarganya. Gejala menunjukkan kekurangan perhatiannya disebabkan oleh masalah di dalam keluarganya.

4.

Inpatient Admittance Procedure
Entry No. 1053
Klinik Quinta Do Sol
Tanggal: 1 Mei 1996

Pernyataan ibu Rodrigo menyerahkan anaknya ke pengobatan penuh waktu dari klinik Quinta do Sol

5.

Revision of The Medical-Psychiatric Report of Mr. Rodrigo Gularte, Considering Case Development and New Clinical Information
Tanggal: 31 Maret 2015
Dibuat oleh Valter Luiz Abel

Menyatakan setelah melihat perkembangan Rodrigo dan hasil pemeriksaan awalnya, Rodrigo mungkin menderita Bipolar bersama juga dengan ketergantungan obat psikoaktif.

6.

Inpatient Evolution Summary
Alcohol and Drug Therapy
Klinik Quinta Do sol
Tanggal: 25 Agustus 2004

Menyatakan bahwa kondisi ketergantungan Rodrigo Gularte terhadap narkotika semakin meningkat sehingga dia harus menjalani pemulihan ketergantungan di Rumah Sakit Rehabilitasi Ketergantungan Obat di Clinica Quinta Do Sol, Brazil pada tahun 1996

7.

Medical-Psychiatric Report
Dibuat oleh Dr, Valter Luiz Abel
Tanggal: 20 Agustus 2004

Menyatakan bahwa Rodrigo sudah diperiksa olehnya dari Maret sampai November 1996 dan didiagnosis Hyperactive and Attention Deficit Disorder, dan Bipolar.

8.

Surat pernyataan dr. Alexandre Karam J. Mousfi
Tertanggal 20 Maret 2015

Menyatakan bahwa  ibu Rodrigo, Clarisse Muxfeldt Gularte, sejak tanggal 17 Maret 2014 telah mendapatkan pengobatan untuk kelainan Bipolarnya.

9.

Surat pernyataan psikiater Antonio Vilella Lemos
Tertanggal 24 Maret 2015

Menyatakan bahwa kakak laki-laki Rodrigo, Cassio Gularte, telah menjadi pasiennya sejak 21 Maret 1983 karena didiagnosis CID 10 F32.1

10.

Surat pernyataan psikiater Antonio Vilella Lemos
Tertanggal 24 Maret 2015

Menyatakan bahwa kakak perempuan Rodrigo, Adriana Gularte, telah menjadi pasiennya sejak April 1987 karena menunjukkan gejala manik, agresi, dan depresi.

11.

Surat keterangan dokter Pedro Jose Schaefer
Eirene Psychiatric Sanatorium
Tertanggal 11 Maret 2015

Menyatakan bahwa Rodrigo Gularte telah menjalani perawatan di sanatorium ini sejak 17 Mei 1999 sampai Juni 1999

12.

Surat keterangan Dokter Eugenio Vargas Pena
Brain Function Diagnostic Clinic
Berafiliasi dengan HZI Research Center
Tertanggal 24 Juni 1999

Menyatakan bahwa hasil C-EEG dari Rodrigo abnormal.

13.

Surat keterangan Tes Psikologi oleh Fanny Monges, Psikolog Klinis
Tanggal 9 September 2009

Menunjukkan bahwa Rodrigo berperilaku impulsif, bersifat paranoia

13.

Summary Report Psychological Assisting for Rodrigo Gularte
Kusumowardhani Psychological Consultant & Center of Behavioral Studies
Tanggal: 3 November 2014

Kondisi Rodrigo tidak stabil, ada juga gangguan depresi, ditambah skizofrenia paranoid. Akibatnya Rodrigo mengalami baik delusi maupun halusinasi.

  1. Merujuk kondisi kesehatan jiwa Rodrigo diatas maka berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP yang menyebutkan barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana, maka akibat hukum yang timbul adalah Rodrigo tidak dapat dikenakan pidana.
  2. Tanggal 28 April 2015, tim kuasa hukum KontraS dan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat telah mendapatkan notifikasi bahwa sidang pengampuan akan dilakukan pada Rabu, 6 Mei 2015 dan respons dari PTUN Cilacap terkait dengan upaya hukum gugatan atas keputusan penolakan grasi oleh Presiden RI. Artinya, masih ada proses hukum yang harus dihormati oleh tim eksekutor.

 

  1. Serge Atloui
  2. Serge Atlaoui ditangkap bersama 17 orang pada November 2005 di lokasi pabrik narkoba di Cikande, Tangerang, Banten. 13 orang divonis bersalah, 9 di antaranya dihukum mati (2 meninggal di tahanan). Sekarang Serge Atlaoui adalah satu-satunya terpidana mati dalam kasus pabrik di Cikande yang masuk dalam daftar terpidana mati yang segera akan dieksekusi.
  1. Serge Atlaoui divonis penjara seumur hidup pada tingkat pertama dan tingkat banding, dihukum mati di tingkat kasasi (2007).
  1. Serge Atlaoui mengajukan permohonan grasi pada Februari 2014, yang ditolak oleh Presiden Jokowi pada akhir Desember 2014. Pada 11 Februari 2015 Serge Atlaoui mengajukan Peninjauan Kembali / PK (sidang pada tanggal 11 Maret dan 1 April di PN Tangerang) yang ditolak pada 20 April 2015
  1. Selama proses hukum, banyak fakta baik BAP maupun fakta persidangan yang menyebutkan bahwa Sergei adalah tukang las dan bukan ahli kimia sebagaimana yang telah dituduhkan dapat memproduksi narkotika.
  1. Serge Atlaoui ditarik dari daftar 10 terpidana mati karena masih ada upaya hukum di PTUN (mempermasalahkan penolakan grasi oleh Jokowi).
  1. Menurut Kejaksaan Agung (Tony Spontana), begitu gugatan di PTUN ditolak, Serge Atlaoui akan dieksekusi sendirian, tanpa menunggu gelombang eksekusi berikutnya.
  1. Menurut UU No. 2/PNPS/1964 tentang tata cara pelaksanaan hukuman mati (pasal 2-2) beberapa orang terpidana mati dalam perkara/putusan yang sama harus dieksekusi secara serempak pada waktu dan tempat yang sama. Hal ini sebagaimana yang juga telah diakui dan diteraokan oleh pihak Kejaksaan dalam perkara Bali Nine yang eksekusinya telah ditunda.
  1. Pasal 2-2 UU 2/PNPS/1964 bermaksud agar semua upaya hukum berkaitan dengan perkara yang sama harus selesai sebelum melaksanakan eksekusi mati terhadap semua terpidana mati dalam kasus yang sama dan agar tidak merugikan satu terpidana sama yang lain.
  1. Serge Atlaoui dihukum mati bersama 6 orang lain (yang masih hidup) dalam perkara pabrik Cikande. Menang sidang terhadap seluru terdakwa (13 orang ) dipisahkan untuk alasan praktis, tetapi perkara sama, barang bukti sama, dan saksi sama.
  1. Apalagi dalam putusan pengadilan, Serge Atlaoui bersama terdakwa lain divonis dengan pasal kejahatan terorganisir yang saling berkaitan.
  1. Oleh karena itu, dari segi hukum, sungguh tidak dapat dipahami apabila Serge Atlaoui dieksekusidulu sendirian sebelum upaya hukum terpidana mati lain dalam kasus yang sama selesai (5 terpidana mati lain sedang menunggu putsan PK, 1 terpidana lain belum ajukan PK).
  1. Salah satu terpidana mati lain adalah kepala sindikat dan pemilik pabrik (Benny Sudrajat). Bisa saja ada fakta baru yang dapat terungkap dalam sidang PK yang masih berjalan, yang dapat membenarkan bahwa Serge Atlaoui hanya seorang teknisi pesuruh yang tidak pantas dihukum mati.
  1. Apabila Serge Atlaoui dimasukkan dalam daftar untuk dieksekusi segera adalah keputusan yang tidak sah menurut hukum dan perundang-undangan Indonesia.
  1. Apa urgensinya untuk mengeksekusi mati Serge Atlaoui, seorang tukang, sebelum kepala sindikat/pemilik pabrik, yang berkewarganegara Indonesia, dengan mengabaikan UU 2/PNPS/1964.
  1. Kedubes Perancis tidak mencampuri kedaulatan hukum Indonesia. Tugasnya adalah untuk memastikan apakah warganya dapat perlakuan hukum yang adil dan jujur: namanya Perlindungan Konsuler, dan memang tugas kedubes untuk mempertanyakan perlakuan diskriminatif terhadap  Serge Atlaoui (Vienna Convention on Consular Relations Pasal 36). Hal mana juga akan dan wajib dilakukan oleh Kedubes Indonesia apabila terdapat WNI berhadapan dengan hukuman mati.

 

  1. Silvester Obiekwe
  1. Diketahui bahwa Obiekwe masih mengoperasionalisasikan peredaran narkotika dari balik penjara Nusa Kambangan pada tahun 2012. KontraS memandang jika terpidana masih tetap melakukan kontrol kegiatan narkotika dari balik penjara maka terdapat kesalahan serius yang tidak pernah direspons baik oleh pengelola manajemen pusat-pusat tahanan, termasuk dalam hal ini Nusa Kambangan yang dikenal memiliki keamanan yang amat ketat.

 

  1. Zainal Abidin
  1. Pada 21 Desember 2000, Zainal Abidin ditahan di tempat tinggalnya Palembang, Sumatera Selatan atas kepemilikan 58,7 kg ganja. Agustus 2001 Zainal awalnya dituntut jaksa penjara 15 tahun. PN Tangerang kemudian menjatuhi vonis lebih berat oleh majelis hakim, yakni 18 tahun penjara.
  1. PT Palembang kemudian menjatuhi vonis hukuman mati pada 4 September 2001 yang diperkuat oleh Mahkamah Agung pada 3 Desember 2001.
  1. Kacaunya, Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Zainal Abidin pada 2005 tidak pernah mendapatkan jawaban. Upaya hukum luar biasa berupa permohonan Peninjauan Kembali diajukan Zainal pada 2 Mei 2005 “macet” bertahun-tahun karena berkasnya terselip. Belakangan diketahui PK Zainal terselip di PN Palembang. Setelah ditemukan, PK Zainal segera dikirim ke MA dengan Nomor 65 PK/Pid.Sus/2015. PK tersebut diputus hanya dalam beberapa hari.
  1. Permohonan PK yang diajukan Zainal ditolak pada 27 April 2015. MA menyatakan menolak PK Zainal karena dijatuhi hukuman mati karena terbukti menjadi pedagang ganja kelas kakap. Penolakan PK ini, menurut Jaksa Agung HM Prasetyo, bertujuan untuk memperlancar proses hukum yang ada.
  1. Sudah 15 tahun lamanya terpidana mati kasus narkoba Zainal Abidin mendekam di dalam bui.
  1. Lima tahun terakhir dia habiskan di pulau terpencil, Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah setelah dipindah dari Palembang, Sumatera Selatan. Dan selama 15 tahun itu pula tak ada keluarga yang menjenguknya.
  1. Sampai proses menuju eksekusi, Zainal Abidin tidak pernah keluar dari ruang isolasi karena keluarganya tidak mampu datang  akibat masalah kemiskinan yang menyebabkan mereka sulit mendapatkan biaya menemui Zainal.

 

Banyaknya temuan kejanggalan kasus di atas menunjukkan bahwa ada kecacatan hukum yang amat serius terjadi di Republik Indonesia. Negara gagal dalam menegakkan hukum, menggunakan fungsi aparat negara untuk menjamin adanya ruang kepastian hukum pada setiap proses pemeriksaan yang telah dilakukan.

Ditarik mundurnya Mary Jane Fiesta Veloso dari deret eksekusi adalah bentuk buruk preseden sistem hukum di Indonesia; langkah itu harus dipertanyakan ketika 8 terpidana lainnya tidak ditarik, padahal kejanggalan-kejanggalan kasus amat kental terjadi sebagaimana yang telah KontraS paparkan di atas. Pelaksanaan eksekusi adalah bukti bagaimana negara membela produk hukum yang korup, tidak akuntabel dan anti terhadap kritik yang membangun sistem hukum Indonesia yang baik di masa depan. KontraS amat khawatir, jika negara tetap melegitimasi produk-produk hukum anti HAM dan kemanusiaan, yang terjadi adalah kita telah mewujud menjadi Negara Kesatuan Mafia Hukum Indonesia.

KontraS mengajak seluruh elemen warga Indonesia untuk tetap maju, menyuarakan penolakan-penolakan terhadap segala bentuk tindak penghukuman yang keji dan tidak manusiawi, termasuk menghapuskan hukuman mati dari tata sistem hukum Indonesia. Ratifikasi Protokol Tambahan Kedua Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik adalah mutlak dilakukan. Membongkar semua praktik hukum yang memihak dan tidak adil (unfair trial) harus tetap kita lakukan.

Jakarta, 29 April 2015,

 

Haris Azhar, MA
Koordinator KontraS



Kasus terkait Wasior 2001;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,433 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org