Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Kejaksaan Agung, kamu kok gitu sih?!
Inkonsistensi hukum jalan terus, negara menfasilitasi pembunuhan berencana



Tgl terbit: Selasa, 28 April 2015

Kejaksaan Agung, kamu kok gitu sih?!
Inkonsistensi hukum jalan terus, negara menfasilitasi pembunuhan berencana

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam aksi eksekusi mati yang akan dilakukan segera oleh negara. Kecaman ini secara khusus KontraS arahkan kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang banyak melakukan tindakan inkonsistensi penegakan hukum ketimbang memainkan peranannya sebagai bagian dari lembaga penegak hukum yang “bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel” untuk mewujudkan supremasi hukum di Indonesia.

Dalam konteks hukuman mati, sejak eksekusi mati gelombang pertama Januari 2015, Kejaksaan Agung lebih cenderung hadir sebagai bagian dari elit yang gagal menerjemahkan akuntabilitas hukum kepada publik. HM. Prasetyo yang lama dikenal sebagai aktor partai politik condong menggunakan posisi publiknya untuk membangun retorika hukum yang tidak berlandaskan akuntabilitas. Sejak awal proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan vonis mati untuk 2 gelombang, Kejaksaan Agung tidak memberikan ruang transparan baik kepada tim kuasa hukum dan publik untuk mendapatkan keterangan yang valid tentang proses hukum dari ke-16 terpidana mati. Mereka yang identitasnya tidak pernah diungkap oleh Kejaksaan Agung, mereka yang tidak pernah mendapatkan akses hukum yang adil, mereka yang tidak didampingi oleh penerjemah tersumpah, mereka yang sakit mental namun tetap dipandang layak dieksekusi mati, mereka yang tidak bisa didampingi oleh keluarga karena kemiskinan yang membelit adalah contoh ketidaktransparanan Kejaksaan Agung dalam menegakkan hukum di Indonesia.

Kejaksaan Agung juga telah mengobarkan semangat eksekusi mati tanpa melakukan koreksi institusional dan kecacatan sistem penegakan hukum. HM. Prasetyo kerap melontarkan retorika bahwa eksekusi mati ini adalah langkah tepat untuk memutus, memberi efek jera pada praktik perdagangan narkotika di Indonesia. Tapi nyatanya, ada banyak institusi penegakan hukum yang tidak diusut secara transparan keterlibatannya dalam perdagangan narkotika di Indonesia. Keterlibatan personel-personel Polri dalam melanggengkan perdagangan narkotika tidak pernah diusut. Badan Narkotika Nasional (BNN) pun harus dicap gagal dalam membangun kerjasama internasional untuk melawan peredaran narkotika. Mengusulkan penelitian invalid yang dijadikan rujukan politik negara dalam melakukan eksekusi mati adalah sebuah kejahatan yang tidak diampuni dan akan dicatat dalam sejarah politik Indonesia modern.

Kejaksaan Agung juga telah inkonsisten dalam mengabarkan waktu eksekusi yang berakibat pada peliknya upaya hukum yang tengah diproses oleh setiap terpidana, baik lewat Peninjauan Kembali, uji materiil konsep Grasi dan upaya-upaya hukum yang masih potensial dilakukan oleh seluruh terpidana.

Kejaksaan Agung lantang mengatakan hukuman mati akan mendorong Citra ketegasan penegakan hukum di tanah air, tapi hingga hari ini Jaksa Agung masih takut untuk menyidik orang-orang yang diduga kuat terlibat dalam 7 pelanggaran HAM yang berat. Adalah Wiranto, Prabowo Subianto, Hendropriyono, Muchdi Purwopranjono yang harus diseret ke muka pengadilan HAM oleh Kejaksaan Agung, bukan Mary Jane, Abashin, Zainal Abidin, Rodrigo Gularte yang harus dikorbankan untuk menyelamatkan wajah negara yang telah gagal melakukan perbaikan sistem hukum di Indonesia.

KontraS mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mengkritisi negara, menagih janji Kejaksaan Agung untuk transparan dan akuntabel dalam mengakui adanya kegagalan hukum di Indonesia.

Atas nama kemanusiaan dan konstitusi UUD 1945 Amandemen Kedua, eksekusi mati berantai ini harus dihentikan segera!

Mari kita sama-sama turun ke jalan, menuntut hadirnya negara dengan sistem penegakan hukum yang baik, berkeadilan dan berperikemanusiaan.

Jakarta, 28 April 2015,

 

Segenap Badan Pekerja
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)



Kasus terkait Pembunuhan Munir 2004;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 2,248 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org