Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
KematianYosef & Upaya Melanggengkan Praktik Pelanggaran HAM
Dalam Eksploitasi Sumber Daya Laut di Indonesia

Tgl terbit: Minggu, 26 April 2015

KematianYosef & Upaya Melanggengkan Praktik Pelanggaran HAM Dalam Eksploitasi Sumber Daya Laut di Indonesia

Komis iuntuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) turut berduka atas tewasnya salah seorang saksi kunci kasus perbudakan anak buah kapal ikanasing Benjina, yang merupakan Koordinator Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautandan Perikanan (PSDKP) Dobo, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), alm. Yosef Sairlelam, pada hari Sabtu, 18 April 2015.Yoseph ditemukan meninggal di salah satu hotel di daerah Menteng, Jakarta Pusat.

Kematian Yoseph secara tiba-tiba, menimbulkan dugaan bahwa peristiwa itu berkaitan erat dengan upaya pengungkapan kasus perbudakan anak buah kapal asing olehPT. Pusaka Benjina Resource (PBR) di Benjina, Kepulauan Aru, Maluku. Terlebih, alm. Yoseph juga diduga banyak mengetahui sejumlah praktek-praktek mafia yang terjadi tidak hanya dalam sektor perikanan, namun juga dalam sejumlah sektormaritim lainnya.

Lebih dari itu, kasus Benjina juga membuka sejumlah persoalan yang lebih luas dalam kegiatan ekspolitasi sumberdaya laut Indonesia, dimana kami juga menemukan bahwa telah terjadi:

1). Kekerasan Oleh Aparat. Berdasarkan laporan yang diterima KontraS pada tahun 2013 lalu, alm. Yoseph diketahui sempat menjadi perantara perusahaan dalam kasus konflik pengelolaan sumberdaya pesisir antara warga dengan PT. Dafin Mutiara, di Kepulauan Aru, Maluku. Saat itu alm. Yoseph disebut pernah menawarkan sejumlah uang gantirugi kepada warga pasca penyerangan oleh anggota Brimob dan TNI pada 10 November 2013, akibat penolakan kesepakatan dengan PT. Dafin Mutiara di desa Duroa, Tual, Maluku. Akibat penyerangan tersebut, satu unit rumah mengalami kerusakan, sementara 13 orang pemuda mengalami penahanan sewenang-wenang.

2.) Suap dan Kejahatan Korupsi. Dalam laporan yang diterima pihak KKP, diketahui petugas pengawas PSDKP kerap menerim auang SLO (Surat Layak Operasi) sebesar Rp 250.000 untuk setiap kapal tangkap dan Rp 4 juta bagi kapal tramper. Tiap bulan PT. PBR juga menganggarkan Rp 37 juta sebagai uang pelicin bagi usaha mereka. Secara mendetail, PT. PBR mengaku uangitu disebar untuk oknum-oknum petugas keamanan dana parat desa yang diklaim sebagai bentuk CSR.

3.) Pemalsuan Dokumen dan Izin. PT. PBR juga diduga melakukan pemalsuan dokumen kapal berupa SIPI dan SIKPI. Sedikitnya tercatat 96 kapal milik PT. PBR yang diduga berdokumen paslu dan tidak terdaftar di Kementerian perhubungan. Sementara berdasarkan laporan BPK pada tahun 2010 terdapat 98 Izin Usaha Penangkapan yang menggun akan tenaga kerja asing melebihi ketentuan maksimum sebesar 50 persen dari keseluruhan awak kapal pada tahun pertama, termasuk di dalamnya PT PBR. Faktanya, meski ada pelanggaran penggunaan ABK asing, KKP tetap mengeluarkan Surat Izin Penang kapan Ikan (SIPI) kepada PT. PBR.

4.) Perbudakandan Perdagangan Manusia. 85 orang ABK asing PT. PBR diketahui dipekerjakan secara illegal dan merupakan korban perdagangan manusia. Sejumlah ABK kapal juga menyebutkan mendapat perlakukan yang tidak manusiawi yang dilakukan oleh pihak PT. PBR, seperti; disiksa menggunakan buntut ikan pari, dipaksa bekerja hingga 22 jam, tidak diberi makanan yang layak, hinggadimasukankedalamselkhususapabilamelakukankesalahan. Selain itu beberapa diantara mereka juga mengaku tidak mendapatkan upah (gaji) selama bekerja, bahkan dilarang menghubungi keluarga di Negara asalm ereka.

5.) Pelanggaran Hak Atas Kesehatan. Saat ditemukan, sejumlah ABK Benjina dalam kondisi stres dan banyak pula ditemukan yang berteriak-teriak. Dua puluh orang diantaranya juga diketahui dalamkeadaan sakit, 3 (tiga) orang harus mendapatkan perawatan, sementara seorang lainnya mengalami gangguan jiwa sehingga harusmen jalani perawatan medis. Sejumlah ABK juga menuturkan mereka dilarang sakit, ketika kedapatan sakit bahkan mereka akan dihukum dengan cara disetrum oleh pihak perusahaan.

Oleh karna itu kami mendesak:

Pertama, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk:

a. Melakukan penyelidikan mendalam terhadap peristiwa pembunuhan alm. Yoseph Sairlelam, guna mengungkap kejelasan dan hubungannya sebagai saksi kunci dalam kasus Benjina.

b. Melakukan penyelidikan lebih mendalam terhadap tindak perbudakan serta perdagangan manusia di Benjina, Kepulauan Aru, Maluku, serta menindaklanjuti sejumlah laporan lainnya terkait peristiwa pelanggaran HAM dalam kegiatan eksploitasi sumber daya laut di Indonesia.

c. Melakukan penelusuran lebihl anjut terhadap status puluhan kapal lainnya berdasarkan Laporan BPK 2010 yang menyebutkan sedikitnya terdapat 98 kapalikan yang masih menggunakan ABK asing melebihi 50% dari total ABK di atas kapalikan, termasuk PT.PBR.

Kedua, Kementrian Kelautan dan Perikanan untuk:

a. Mencabut sejumlah izin usaha yang nyata-nyata telah melakukan praktik-praktik ilegal dan berpotensi melanggar HAM.

b. Tidak membuka keterlibatan asing dalam kegiatan penangkapan ikan guna mencegah terjadinya praktik serupa.

c. Mensinergikan sistem perijinan penangkapan ikan dengan sedikitnya 5 instrumen lainnya, masing-masing: kinerja perlindungan ketenaga kerjaan dan keberlanjutan lingkungan, kepatuhan pembayaran pajak dan membangun unit pengolahan ikan.

d. Serta mendalami sejumlah laporan terkait dalam rangka memberantas praktik-praktik mafia dalam eksploitasi sumber daya laut di Indonesia.

Kelima, Pemerintah Republik Indonesia untuk:

a. Menindak dan membersihkan seluruh aparaturnya yang diduga terlibat dalam kasus perbudakan ABK kapal asing di Benjina maupun praktik pelanggaran HAM dalam eksploitasi sumber daya laut lainnya.

b. Serta meratifiksi Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan, serta mengadopsinya kedalam regulasi nasional, guna mencegah terjadinya praktek-praktek perbudakan dan pelanggaran HAM terhadap pekerja di sektor sumber daya laut dan perikanan.

Ketiga, Komisi Hak Asasi Nasional ( Komnas HAM) untuk segera mengeluarkan rekomendasi terkait kasus Benjina, serta melakukan penyelidikan mendalam dalam sejumlah peristiwa pelanggaran HAM dalam kegiatan eksploitasi sumber daya laut di Indonesia, sebagaimana peran dan fungsinya yang diamatkan oleh Pasal 76 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Keempat, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan perlindungan yang efektif terhadap sejumlah saksi dalam kasus Benjina maupun dalam praktik ilegal eksploitasi sumber daya laut lainnya, sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksidan Korban.

Jakarta, 26 April 2015

 

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)
Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 2,223 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org