Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Rencana Eksekusi Terpidana Mati Gelombang Dua:
Pemerintah Terus Langgengkan Pelanggaran HAM



Tgl terbit: Sabtu, 25 April 2015

Press Release
Rencana Eksekusi Terpidana Mati Gelombang Dua:
Pemerintah Terus Langgengkan Pelanggaran HAM

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] bersama akademisi dan jaringan anti hukuman mati menyayangkan sikap Pemerintah Indonesia yang tetap bersikukuh akan melaksanakan eksekusi mati gelombang dua dalam waktu dekat. Pada hari Kamis [23/4/2015] Kejaksaan Agung telah mengeluarkan surat perintah pelaksanaan eksekusi dan pihak keluarga maupun kedutaan besar WNA yang menjadi terpidana mati telah menerima pemberitahuan yang sama. Adapun 10 nama terpidana mati yang masuk gelombang dua diantaranya Andrew Chan [Australia], Martin Anderson alias Belo [Ghana], Mary Jane Fiesta Veloso [Filipina], Myuran Sukumaran [Australia], Raheem Agbaje Salami [Nigeria], Rodrigo Gularte [Brazil], Sergei Areski Atlaoui [Perancis], Zainal Abidin [Indonesia], Sylvester Obiekwe Nwolise [Nigeria] dan Okwudili Oyantanze [Nigeria].

Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia tidak belajar dari eksekusi mati gelombang pertama yang sarat akan kekeliruan. Kejaksaan Agung bahkan mengabaikan fakta-fakta hukum yang membuktikan bahwa para terdakwa telah melalui proses hukum yang tidak fair atau cacat hukum. Tidak adanya penasihat hukum yang capable karena hanya terbatas untuk memenuhi persyaratan administratif semata, tidak diberikannya penterjemah Bahasa bagi terpidana asing, keterlambatan menginformasikan pihak kedutaan besar Negara dari terpidana hingga proses hukum yang hanya mempertimbangkan bukti-bukti dari penyidik dan Jaksa Penuntut Umum [JPU] saja. Bahkan salah satu terpidana asal Brazil, Rodrigo Gularte tetap divonis mati oleh Pengadilan meski diketahui menderita skizofrenia disorder dan bipolar psikopatik yang karenanya menjadi tidak cakap hukum.

Hal tersebut telah melanggar Hukum Internasional, UN Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty yang seharusnya dijadikan rujukan pemenuhan hak asasi manusia bagi terpidana mati. Di dalam Pasal 3 disebutkan bahwa hukuman mati tidak dapat dilakukan kepada orang-orang yang menderita sakit kejiwaan, dimana hal ini dialami oleh Rodrigo Gularte. Lebih lanjut, pasal 8 menegaskan bahwa hukuman mati tidak boleh dilakukan apabila prosedur hukum masih berjalan, baik di pengadilan maupun pengajuan grasi. Zainal Abidin, terpidana asal Indonesia hingga saat ini masih mengajukan PK ke-2, namun Pemerintah tetap memasukkan namanya dalam list terpidana yang akan dieksekusi pada gelombang dua. Hal ini menyiratkan ketidakmampuan Pemerintah Indonesia untuk memenuhi standar minimum hukum internasional dalam melindungi Hak Terpidana.

Sementara itu, dalam aspek hubungan Internasional, pelaksanaan eksekusi mati di Indonesia hanya akan semakin mempersulit upaya diplomasi yang tengah dilakukan pemerintah RI terhadap WNI yang terancam eksekusi mati di luar negeri. Indonesia dianggap tidak mampu memberikan perlindungan terhadap hak hidup warga negaranya maupun warga Negara asing yang berada di Indonesia. Hal ini secara jelas melambangkan Standar Ganda Pemerintah dalam upaya pemenuhan HAM.

Berdasarkan hal diatas, kami menuntut:

1. Presiden Jokowi dan Kejaksaan Agung untuk membatalkan rencana eksekusi mati terhadap terpidana mati gelombang dua;

2. Melakukan pertimbangan terhadap kondisi kejiwaan terpidana mati yang diduga kuat menderita sakit kejiwaan berdasarkan pemeriksaan ahli terkait, sesuai dengan standar dan prinsip hukum internasional yang tercantum dalam UN Safeguards Guanteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty;

3. Memberikan ruang untuk melaksanakan hak terpidana mati dalam mengajukan Peninjauan Kembali dengan proses peradilan yang adil hingga tahap akhir. Eksekusi tidak dapat dilakukan selama proses peradilan masih berjalan;

4. Melakukan Moratorium hukuman mati, dan meninjau kembali sistem peradilan di Indonesia yang belum memenuhi standar peradilan yang adil dan memiliki akuntabilitas.

Jakarta, 24 April 2015

 

Haris Azhar, KontraS
Putri Kanesia, KontraS
Karlina Supelli, STF Driyarkara
Panata Harianja, Universitas Indonesia
Gadis Arivia, Universitas Indonesia
Sulistyowati Irianto, Universitas Indonesia
Rocky Gerung, Universitas Indonesia
Daniel Hutagalung, Universitas Indonesia
Musdah Mulia [Indonesian Conference on Religion and Peace]
Chris Sahat Panggabean
Romo Benny Juliawan
LBH Masyarakat
Sant‘ Egidio
Indonesia for Mercy

 



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 2,606 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org