Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
KKR Bukan Subtitusi Pengadilan HAM Ad Hoc; Jaksa Agung Segera Lakukan Penyidikan Kasus-kasus Pelanggaran HAM Berat!

Tgl terbit: Rabu, 22 April 2015

Siaran Pers
KKR Bukan Subtitusi Pengadilan HAM Ad Hoc;
Jaksa Agung Segera Lakukan Penyidikan Kasus-kasus Pelanggaran HAM Berat!

Sehubungan dengan pembahasan penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat masa lalu yang diadakan oleh Jaksa Agung HM Prasetyo, Menko Polhukam Tedjo Edy, Menkumham Yasonna Laoly, Kapolri Badrodin Haiti, Kepala BIN Marciano Norman, dan Komisioner Komnas HAM Nurkholis di Kantor Kejaksaan Agung (Selasa, 21 April 2015).

Bersama ini, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan pernyataan Jaksa Agung HM Prasetyo dalam pertemuan tersebut yang menyebutkan bahwa penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu akan diarahkan melalui “rekonsiliasi” semata dengan alasan pembentukanPengadilan HAM Ad Hoc harus didahului dengan adanya keputusan politik DPR.1

Pernyataan HM Prasetyo adalah persepsi sesat yang mengabaikan tugas dan fungsinya sebagai penyidik dan penuntut kasus pelanggaran HAM yang berat, sebagaimana dimandatkan oleh UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam Pasal 21 disebutkan bahwa penyidikan perkara pelanggaran HAM yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung. Faktanya, sejak tahun 2002 sampai sekarang, Jaksa Agung hanya saling melemparkan berkas dengan Komnas HAM, tetapi tidak pernah melakukan penyidikan.

Lebih jauh, konstruksi berpikir HM Prasetyo yang menyatakan bahwa pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc harus melalui rekomendasi DPR juga menyimpang dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-V/2007. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa DPR dalam mengusulkan pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc harus berdasarkan pada hasil penyelidikan dan penyidikan oleh instansi yang berwenang, dalam hal ini adalah Komnas HAM dan Jaksa Agung. Untuk itu, seharusnya Jaksa Agung menyelesaikan penyidikan terlebih dahulu—atas hasil penyelidikan Komnas HAM—bukannya malah mendorong “rekonsiliasi”. Perlu digarisbawahi bahwa penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu melalui mekanisme Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) bukan berarti menjadi subtitusi (pengganti) Pengadilan HAM Ad Hoc, tetapi harus bersifat komplementer (saling melengkapi).

Disamping itu, pernyataan HM Prasetyo juga mengabaikan visi-misi Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, sebagaimana disampaikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, yaitu Pemerintah akan menjajaki pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc.2

Selain persoalan di atas, Draft RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang disusun oleh Menteri Hukum dan HAM, memiliki sejumlah kelemahan fundamental yang harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum dibahas dan disahkan di DPR. Terkait dengan catatan tersebut, KontraS telah merilis catatan kritis tentang RUU KKR.3

Atas dasar itu, KontraS mendesak:

Pertama,Presiden Republik Indonesia agar segera memerintahkan Jaksa Agung untuk menindaklanjuti 7 (tujuh) berkas kasus hasil penyelidikan Komnas HAM, yakni Peristiwa 1965-1966; Penembakan Misterius 1982-1985; Kasus Talangsari-Lampung 1989; Penculikan dan Penghilangan Aktivis 1997/1998; Kerusuhan Mei 1998; Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II 1998/1999; serta Wasior-Wamena 2001/2003.

Kedua, DPR sebagai lembaga pengawas agar mendesak Jaksa Agung untuk segera menindaklanjuti berkas penyelidikan Komnas HAM.

Ketiga, Jaksa Agung untuk segera melakukan penyidikan terhadap 7 (tujuh) kasus dugaan pelanggaran HAM berat tersebut yang telah diselidiki oleh Komnas HAM, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-V/2007.

Keempat, Komnas HAM harus secepat mungkin menuntaskan penyelidikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat lainnya, terutama terhadap 5 (lima) kasus dugaan pelanggaran HAM berat di Aceh—yang sejak tahun 2013 telah dilakukan penyelidikan, yakni Kasus Rumoh Geudong 1989-1998;
Simpang KKA 1999; Kasus Bumi Flora 2001; Kasus Penculikan dan Penghilangan di Timang Gajah Bener Meriah 2001; serta Kasus Jamboe Keupok 2003.¾

Jakarta, 22 April 2015

 

Feri Kusuma
Kepala Divisi Pemantauan Impunitas KontraS

 

Maria Catarina Sumarsih
Keluarga Korban Tragedi Semanggi I 1998

 

Ruyati Darwin
Keluarga Korban Kerusuhan Mei 1998

 

Paian Siahaan
Keluarga Korban Penghilangan Paksa 1997/1998

 

Lukas Tumiso
Korban Tragedi 1965

1 http://ns3.kompas.web.id/en/news/read/2015/04/21/162601/2893968/10/soalpenyelesaiankasus-ham-masa-lalu-jaksa-agung-utamakan-rekonsiliasi.

2 http://www.voaindonesia.com/content/pemerintahan-jokowi-jk-siap-jajaki-pembentukan-pangadilan-ham-ad-hoc/2552957.html

3 Siaran Pers: 8 (Delapan) Kelemahan Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi 2015 Sebuah Catatan Kritis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), 23 Maret 2015. http://www.kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=2018



Kasus terkait Pelanggaran HAM di Aceh;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,414 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org