Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
SURAT TERBUKA : Mendesak Polda Sulselbar Untuk Menarik Anggota Brimob Dan Mendorong Upaya Dialog Serta Negosiasi Ulang Guna Mencegah Keberulangan Konflik Sumber Daya Alam (SDA) Antara Warga Dan PT. PN XIV Di Paranglura, Polokembang, Takalar, Sulawesi Selatan

Tgl terbit: Jumat, 17 April 2015

SURAT TERBUKA

Mendesak Polda Sulselbar Untuk Menarik Anggota Brimob Dan Mendorong Upaya Dialog Serta Negosiasi Ulang Guna Mencegah Keberulangan Konflik Sumber Daya Alam (SDA) Antara Warga Dan PT. PN XIV Di Paranglura, Polokembang, Takalar, Sulawesi Selatan

Kepada Yang Terhormat,
Kapolda Sulselbar
Irjen. Pol. Anton Setiadji
Di, -
Tempat

 

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] menyayangkan tindakan pengerusakan lahan perkebunan warga di Kelurahan Paranglura, Kecamatan Polongbangkeng, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, oleh pihak PT. PN XIV Takalar, sejak 6 April 2015 lalu, yang diduga turut melibatkan anggota Brimob Polda Sulselbar dalam peristiwa tersebut. Menurut informasi yang kami terima, pengerusakan lahan terjadi pada sore hingga malam hari, sejak tanggal 6 – 11 April 2015. Setidaknya terdapat 4 buldozer Milik PT. PN XIV Takalar yang melakukan pengerusakan lahan perkebunan warga dengan mendapatkan pengawalan langsung dari anggota Brimob Polda Sulselbar setiap harinya. Akibat peristiwa tersebut, sekitar 35 hektar lahan yang ditanami tumbuhan wijen, ubi jalar dan padi oleh warga mengalami kerusakan. Warga juga melaporkan ada satu sapi mati secara tiba-tiba akibat peristiwa tersebut.

Selain itu kami juga mendapati informasi terkait adanya sejumlah anggota Brimob Polda Sulselbar (bersenjata lengkap) yang kerap mendampingi perjalanan alat-alat berat traktor milik perusahaan dengan melewati pemukiman warga, bahkan dimalam hari. Tindakan ini tidak saja menimbulkan teror yang berakibat hilangnya rasa aman bagi warga yang tinggal disekitar lahan tersebut, namun juga membenarkan kekhawatiran warga terkait tidak adanya jaminan netralitas, profesionalisme, independensi dan akuntabilitas anggota polisi dilapangan dalam penanganan konflik SDA di Takalar.

Kami melihat, hal tersebut sangat berlawanan dengan semangat mendorong penyelesaian konflik sumber daya alam (SDA) di Takalar yang telah dibangun selama ini dan secara jelas juga merupakan pelanggaran terhadap Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 & 30 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, serta pasal 460 KUHP. Terlebih peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM dalam konflik SDA di Takalar juga bukan kali ini saja terjadi. KontraS mencatat, sepanjang tahun 2014 saja setidaknya telah terjadi 3 kali peristiwa konflik yang melibatkan warga dan PTPN XIV Takalar, yang kesemuanya diakhiri dengan tindakan represif terhadap warga.

Kami juga menekankan peran penting pihak kepolisian, sebagai bagian dari aparatur pemerintah, untuk memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat dari dampak kegiatan bisnis yang melanggar HAM, serta mendorong upaya pemulihan yang efektif, baik melalui mekanisme hukum maupun non-hukum, bagi masyarakat yang menjadi korban pelanggaran HAM tersebut, sebagai mana yang juga ditekankan oleh panduan PBB untuk bisnis dan HAM (Ruggie Principles).1 Pada 10 April 2015 lalu kami juga telah menyampaikan kasus ini secara langsung dalam pertemuan dengan Komjen. Pol. Badroddin Haiti (Wakapolri). Pada pertemuan tersebut, beliau berjanji akan segera melakukan koordinasi dengan Polda Sulselbar dan akan melakukan pengecekan di lapangan.

Mabes Polri sendiri juga akan langsung melakukan monitoring terhadap kasus ini dan mengupayakan penanganan konflik di Takalar dengan mengutamakan negosiasi dengan masyarakat.

Berdasarkan sejumlah hal diatas, oleh karenanya kami mendesak:

Pertama, Kapolda Sulselbar untuk segera melakukan peninjauan langsung kelapangan terkait peristiwa pengerusakan lahan petani Kelurahan Parangluara, Kecamatan Polongbangkeng, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, yang terjadi pada 6 – 11 April 2015 lalu, guna mencegah terjadinya keberulangan konflik SDA yang terus terjadi di Takalar.

Kedua, manarik seluruh anggota Brimob Polda Sulselbar dari lokasi tersebut guna memberikan rasa aman bagi warga yang tinggal disekitar lahan tersebut, serta menjamin netralitas, profesionalisme, independensi dan akuntabilitas anggota Polisi dilapangan dalam penanganan kasus konflik SDA antara warga dan PT. PN XIV Takalar.

Ketiga, mendorong upaya dialog dan negosiasi ulang antara warga, PT. PN XIV Takalar, pemerintah daerah, dan institusi terkait, sebagai bagian dari skema penyelesaian konflik warga dan PT. PN XIV Takalar secara berkeadilan dan menghormati prinsip-prinsip HAM, serta memastikan upaya pemulihan yang efektif bagi sejumlah warga yang mengalami kerugian akibat konflik tersebut.

Demikian surat terbuka ini kami sampaikan, terima kasih.

Jakarta, 17 April 2015
Badan Pekerja KontraS,

Yati Andriyani
Wk. Koordinator Bidang Advokasi

Tembusan:
Wakil Kepala Kepolisian RI (Waka-Polri)
Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Mabes Polri
Komisioner Komnas HAM RI



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 2,192 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org