Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
CATATAN PERWAKILAN NGO DAN KOMUNITAS AGAMA TERHADAP RUU PERLINDUNGAN UMAT BERAGAMA

Tgl terbit: Kamis, 09 April 2015

 

CATATAN PERWAKILAN NGO DAN KOMUNITAS AGAMA TERHADAP RUU PERLINDUNGAN UMAT BERAGAMA

Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan bersama perwakilan organisasi masyarakat sipil dan komunitas lintas agama (LKiS, Gusdurian, Sobat KBB, Kompak NTT, JAI, LBH ICS, JMSPS, KontraS Surabaya, ABI, IJABI, LBH Bandung, Sunda Wiwitan, LBH Jakarta, SETARA, ANBTI, Solidaritas Perempuan, AFSC) pada Rabu, 8 April 2015, mendiskusikan hal yang akan diatur pada RUU Perlindungan Umat Beragama (RUU PUB). RUU Perlindungan Umat Beragama saat ini masih dalam tahap penyusunan di Kementerian Agama. Berdasarkan hasi diskusi kami, kami memberikan beberapa catatan yang melingkupi Definisi Operasional Agama, Penyiaran Agama, dan Pendirian Rumah Ibadah.

Catatan kami adalah:

  1. RUU Perlindungan Umat Beragama harus disusun dengan filosofi benar-benar dengan maksud melindungi umat beragama bukan untuk memperbesar ruang kontrol negara terhadap agama.
  2. Definisi Operasional Agama yang disusun Kemenag dalam RUU PUB tidak boleh mendiskriminasi, definisi agama seharusnya hanya mengenai: memiliki sistem keyakinan, sistem peribadatan, memiliki umat beragama.
  3. RUU PUB seharusnya mengakomodir larangan syiar kebencian (hate speech) pada penyiaran agama. Pendefinisian hate speech harus ketat dengan memasukkan elemen permusuhan, kebencian, diskriminasi, dan kekerasan, sehingga tidak mencederai kebebasan berekspresi.
  4. RUU PUB dalam merumuskan kembali mekanisme pendirian rumah ibadah selayaknya pemerintah daerah hanya terbatas menjalankan fungsi administratif saja, terbatas pada menilai kelayakan dan keamanan bangunan rumah ibadah yang akan dibangun. Komunitas agama tidak lagi harus mendapat izin khusus pendirian rumah ibadah dan cukup memberitahukan saja pendiriannya pada pemerintah.
  5. RUU PUB selayaknya dijadikan momentum pemerintah untuk mencabut berbagai aturan diskriminatif seperti SKB 3 Menteri Tentang Ahmadiyah dan UU No.1/PNPS/1965 terkait Penodaan Agama.

Selain catatan di atas, masih banyak hal lain yang menjadi masukan kami pada Kemenag dalam merumuskan RUU PUB. Hal itu menunjukkan RUU PUB ini masih memerlukan banyak kajian dan masukan dalam perumusannya.

Berdasarkan hal itu, kami merekomendasikan Kemenag untuk:
Pertama, mengkaji kembali RUU PUB berdasarkan catatan perwakilan jaringan organisasi masyarakat sipil dan komunitas agama di atas.

Kedua, tidak terburu-buru mengajukan RUU PUB tersebut ke DPR dengan terlebih dahulu membuka ruang sebesar-besarnya bagi masyarakat sipil untuk mengkaji dan memberikan saran terkait RUU PUB.

Jakarta, 09 April 2015

Badan Pekerja KontraS

Chrisbiantoro, SH, LLM
Wakil Koordinator KontraS

Cp: Satrio Wirataru (085694359543)

 



Kasus terkait Peristiwa 1965/1966;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 2,121 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org