Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Desakan Proses Hukum Pembunuhan Terhadap Pembela HAM, Indra Kailani [Aktivis Kelompok Tani Sekato, Tebo, Jambi]

Tgl terbit: Rabu, 04 Maret 2015

 SURAT TERBUKA
No. 117/SK-KontraS/III/2015

Desakan Proses Hukum Pembunuhan Terhadap Pembela HAM, Indra Kailani [Aktivis Kelompok Tani Sekato, Tebo, Jambi]

 

Kepada Yang Terhormat,
Kapolda Jambi
Brigjen. Pol. Satariya Hari Prasetya
Di, -
Tempat

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] mendapatkan informasi mengenai tindakan pemukulan, pengeroyokan dan pembunuhan terhadap Indra Kailani [Korban], usia 23 tahun, warga Dusun Pelayang Tebat, Desa Lubuk Mandarsah, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, yang diduga dilakukan oleh Satuan Pengamanan [Satpam] PT. Wira Karya Sakti [WKS], pada 27 Februari 2015.

Indra Kailani adalah salah seorang anggota Kelompok Tani Sekato, Tebo, yang tengah mempersiapkan kegiatan panen raya bersama para petani setempat yang diadakan di Desa Lubuk Larangan. Saat peristiwa, Korban bersama Nick Karim mengendarai sepeda motor guna menuju lokasi kegiatan panen raya, namun saat sedang melintasi Pos Kembar Security dihadang oleh Tim URC [Unit Reaksi Cepat] PT. WKS sebanyak 2 [dua] orang, disusul dengan 5 [lima] orang rekan-rekannya. Tanpa penjelasan yang memadai Korban dipukul dan dianiaya hingga korban tewas oleh pihak keamanan perusahaan tersebut. Korban diketahui telah tewas setelah ditemukan esok harinya [28 Februari 2015], sekitar 7 kilo meter dari lokasi Camp Districk 8 di area konsensi PT. WKS tepatnya di Desa Lubuk Mandarsah, Kec. Tengah Ilir, Kab. Tebo, Jambi.

Tindakan pemukulan, pengeroyokan dan pembunuhan tersebut di atas tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab PT. WKS yang membawahi secara langsung unit Satpam dan URC. Apalagi kejadian perkara dilakukan di area perusahaan yakni di Pos Kembar Security. Secara jelas dan nyata tindakan ini telah menghilangkan Hak Hidup Korban yang seharusnya tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun [non- derogable rights], sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28I ayat [1] UUD 1945, Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik [SIPOL]. Dalam hal ini, Hukum Pidana telah mengatur penghukuman Tindak Pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP.

Tindakan tersebut juga merupakan bentuk ancaman bagi Pembela HAM yang telah dijamin hak dan perlindungannya dalam Deklarasi Pembela HAM 1998, Kovenan Internasional tentang Hak SIPOL Pasal 21, 22, dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Dalam hal ini Korban adalah bagian dari Kelompok Tani Sekato yang bebas berkumpul dan berserikat untuk memperjuangkan hak-haknya.

Oleh karenanya kami mendesak:

Pertama, Kapolda memprioritaskan penyidikan kasus ini, dan memastikan semua proses hukum dilakukan secara adil dan profesional. Dalam hal ini, pihak Kepolisian juga harus memintai pertanggungjawaban pihak perusahaan karena latar belakang dan lokasi peristiwa terjadi di area konsensi PT. WKS.

Kedua, Menjelaskan setiap langkah dan perkembangan penegakan hukum yang dilakukan kepada masyarakat, khususnya keluarga korban dengan Kelompok Tani Sekato. Hal ini penting untuk mencegah meluasnya konflik akibat peristiwa ini.

Ketiga, Kapolda juga harus melakukan penyidikan terkait dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT. WKS, mengingat telah terjadi beberapa dugaan peristiwa kekerasan yang terjadi dalam konteks konflik agraria antara masyarakat dengan PT. WKS. Dalam hal ini Kepolisian harus netral dan menggunakan fungsinya untuk melindungi masyarakat.

Demikian surat terbuka ini kami sampaikan, terima kasih.

 

Jakarta, 04 Maret 2015
Badan Pekerja KontraS,

 

Yati Andriyani
Wk. Koordinator Bidang Advokasi



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 3,509 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org